Suara.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi jembatan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Front Pembela Islam (FPI) seandainya izin ormas berbasis Islam itu dicabut pemerintah.
Hal itu dilakukan Prabowo sebagai bentuk mewujudkan nilai demokratis di Indonesia.
Juru Bicara Partai Gerindra Kawendra Lukistian mengatakan bahwa Prabowo tergerak dengan menegakkan keadilan bagi seluruh elemen bangsa.
Ketimbang diputuskan untuk dicabut lantas membuat sebagian pihak kecewa, Prabowo mau untuk mengajak kedua belah pihak antara Jokowi dan FPI untuk mencari solusi.
"Tentu menjembatani adalah jiwanya pak Prabowo, karena ingin semua elemen bangsa ini bisa duduk sama-sama dalam mengentaskan permasalahan yang ada demi kemajuan bangsa," kata Kawendra saat dihubungi Suara.com, Sabtu (3/8/2019).
"Prinsipnya Pak Prabowo itu sangat demokratis, dalam asas demokrasi semua pikiran dan gagasan tidak boleh dan tidak ada yang berhak dibunuh," sambungnya.
Apalagi FPI selama ini disebut Kawendra telah berkonstribusi untuk membantu masyarakat terutama pada saat bencana terjadi dan menimbulkan korban. Dengan begitu Kawendra menerangkan bahwa Prabowo berkomitmen untuk membantu FPI yang menurutnya diberikan kesulitan oleh pemerintah untuk kembali beroperasi sebagai ormas Islam.
"Jangankan sekedar menjembatani, dan membantu mendorong izin FPI yang saat ini terkesan dipersulit. Pak Prabowo bahkan kita sudah tahu dia pun berkenan menjemput pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab," katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat mengatakan pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT FPI, jika organisasi masyarakat pimpinan Rizieq Shihab itu tidak sejalan dengan Pancasila dan mengancam NKRI.
Baca Juga: Sindir Pertemuan Prabowo-Jokowi, PKS: Masa Rekonsiliasi Cuma Berdua
Jokowi juga menegaskan, pemerintah selalu terbuka untuk bekerja sama dengan organisasi Islam selagi tidak bertentangan dengan idelogi Pancasila.
Berita Terkait
-
Tentukan Nasib Izin FPI, Kemendagri Bentuk Tim Evaluasi
-
Abu Janda Pakai Data TRAC untuk Bilang FPI Teroris, Munarman: Itu Zionis
-
Kangen Berat, DPP FPI Menangis Minta Pemerintah Tak Zalimi Habib Rizieq
-
Kemendagri Kaji Kemaslahatan FPI bagi Umat, Munarman Beri Respons Menohok
-
Mendagri Ungkap Alasan FPI Belum Juga Dapat Izin
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Bantah Mobilisasi Massa Demo Pro MBG, Bakom RI: Itu Tidak Benar!
-
Selly Gantina Kecam Aksi Biadab Pacar Sekap Perempuan 3 Tahun di Bandung: Tak Boleh Ada Impunitas
-
Jelang 500 Tahun Jakarta, DPRD Minta Aspirasi Warga Jadi Prioritas Pembangunan
-
Bawa Puluhan Bukti! Koalisi Gugat Perjanjian Dagang RI-AS yang Dinilai Tabrak Konstitusi
-
Hotman Paris Pakai Tongkat ke Singapura, Bawa Amanah Rp500 Juta dari Bos Mayapada untuk Yuvita
-
Fakta di Balik Kasus Yuvita: Mengapa Penyiksaan 3 Tahun Bisa Terjadi Tanpa Diketahui Warga?
-
Alasan Sony Sonjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Meski Ditolak Kejagung
-
Dua Peserta Meninggal, Pakar UGM Desak Latihan Militer SPPI Dihentikan!
-
Tak Menyerah, Sony Sanjaya Ajukan Justice Collaborator ke LPSK Setelah Ditolak Kejagung
-
Penumpang Pasar Senen Kalahkan Gambir, Tren Perjalanan Kelas Ekonomi Menguat