Suara.com - Menteri Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bungkam seusai mengikuti sidang kabinet terkait RAPBN 2020 di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8/2019).
Usai keluar sidang kabinet, Luhut enggan melayani pertanyaan awak media saat ditanya soal solusi pemerintah agar tidak terjadi pemadaman listrik yang masih terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa termasuk Jakarta.
Ia meminta awak media untuk menanyakan kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan.
"Tanya ke Pak Jonan," ujar Luhut langsung bergegas memasuki mobilnya.
Diketahui, Luhut yang merupakan koordinator yang membidani empat lembaga pemerintah, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata.
Senada dengan Luhut, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga memilih bungkam ketika ditanya awak media soal pemadaman listrik massal di daerah. Bahkan, tanpa basa-basi, Jonan langsung kabur untuk bergegas masuk ke dalam mobil.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambangi kantor PT PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pagi tadi.
Kedatangan Jokowi menyusul pemadaman massal di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain di Pulau Jawa selama lebih dari 8 jam, Minggu (4/8/2019) kemarin.
Nada bicara dan raut wajah emosi terlihat saat Jokowi mendengarkan paparan dari petinggi PLN. Karena terlalu panjang, Jokowi pun meminta penjelasan yang sederhana.
Baca Juga: Pejabat Korsel Mundur karena Mati Lampu, FPI Sebut Pemerintah Tak Gentle
"Bapak, Ibu, semuanya kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik. Sudah bertahun tahun. Apakah tidak dihitung? Apakah tidak dikalkukasi kalau akan ada kejadian-kejadian? Sehingga kita tahu sebelumnya. Kok tahu-tahu drop?" kata Jokowi di Kantor PLN Pusat.
Jokowi mengatakan mati lampu massal sangat merugikan konsumen. Selain itu merusak reputasi PLN.
Dia menilai pemadaman listrik massal ini tidak hanya merusak reputasi PT PLN (Persero). Menurutnya danpak kejadian tersebut turut membahayakan transportasi umum.
"Saya tahu itu tidak hanya bisa merusak reputasi PLN tetapi juga banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan, pelayanan transpotasi umum MRT misalnya sangat berbahaya sekali," ujar Jokowi.
Berita Terkait
-
Pejabat Korsel Mundur karena Mati Lampu, FPI Sebut Pemerintah Tak Gentle
-
Dampak Listrik Padam, Lampu Lalu Lintas Tidak Berfungsi
-
BPKN: Mati Lampu Massal Sebabkan Bencana Ekonomi dan Rugikan Konsumen
-
Imbas Pemadaman Listrik Bergilir, Server Disdukcapil Kota Bogor Mati
-
Listrik di Jaktim Masih Padam, Warga Diminta Tak Asal Pasang Lilin di Rumah
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Tinggi Muka Air Laut di Pasar Ikan Jakut Siaga 1, Empat Pompa Dikerahkan Antisipasi Banjir Rob
-
Mentan Tegaskan Harga Pangan Stabil dan Produksi Surplus, Bantah Isu MBG Picu Kenaikan Harga
-
Program MBG Terancam Krisis Ahli Gizi, Pemerintah Janjikan Status PNS dan Percepatan Sertifikasi
-
PERSAGI Siapkan Lulusan Ahli Gizi untuk Perkuat Program Makan Bergizi Gratis
-
Hadapi Musim Hujan, Pemprov DKI Alokasikan Rp3,89 Triliun untuk Mitigasi Banjir
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat