Suara.com - Mati lampu massal selama berjam-jam (blackout) di separuh Pulau Jawa pada Minggu (4/8/2019) kemarin menyebabkan bencana terhadap perekonomian nasional dan kerugian pada konsumen dalam skala besar dan luas.
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Ardiansyah Parman menyebut blackout ini juga berimbas buruk pada sektor pelayanan publik strategis seperti transportasi publik, telekomunikasi, sistem pembayaran dan jasa keuangan.
Menurutnya, sebagai perusahaan setrum plat merah, PT PLN (persero) menyadari betul adanya risiko beban jaringan sistem Jawa-Bali. Di mana pembangkit listrik terbesar berada di Jawa bagian Tengah dan Timur, sementara beban pemakaian terbesar berada di Jawa bagian Barat.
Hal itu, kata Parman, mengakibatkan beban jaringan transmisi sangat berat dan berisiko terjadi trip cukup besar. Karena beban daya yang ditransfer dari Jawa bagian Timur ke Jawa bagian Barat terlalu besar, apalagi kalau ada pembangkit di Barat yang trip seperti Minggu (4/8/2019) kemarin.
"Kondisi kemarin terjadi karena kegagalan transmisi dan juga turbin, namun apabila jaringan transmisinya handal, tidak perlu pemadaman. Sebetulnya di Pulau Jawa sekarag over-supply. Hanya saja sebagian besar pembangkit ada di Timur, sedangkan beban ada di Barat," ujar Parman melalui keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Senin (5/8/2019).
Parman menilai selain harus mengevaluasi dan memperbaiki kembali managemen risiko dan sistem kedaruratannya, PLN juga harus memulihkan kerugian yang menimpa puluhun juta konsumen termasuk para pelaku usaha yang terkena imbas blackout.
"Pemerintah juga harus mengevaluasi kembali sistem kelistrikan nasional yang sangat monopolistis dengan memberikan insentif kepada sistem jaringan listrik independen untuk mengurangi beban negara dan mendorong investasi infrastruktur kelistrikan swasta, terutama untuk sistem kelistrikan kawasan dan sistem kelistrikan dengan sumber daya terbarukan," ujar Parman.
Menurutnya, insiden blackout pada Minggu kemarin harus menjadi pembelajaran bagi PLN di mana sistem kelistrikan nasional harus diprioritaskan kepada beberapa pelayanan publik yang strategis semisal telekomunikasi.
"Bahwa sektor strategis seperti telekomunikasi, transportasi publik dan sistem pembayaran serta jasa keuangan harus dijadikan prioritas dalam sistem kelistrikan nasional, serta memiliki sistem catu daya cadangan yang memadai. Sehingga dapat mengurangi dampak ekonomi yang lebih besar dan luas," tandasnya.
Baca Juga: Setelah Mati Lampu Massal, Bekasi Kini Kena Pemadaman Listrik Bergilir
Berita Terkait
-
Begini Standar Antisipasi Rumah Sakit dalam Mengatasi Mati Listrik
-
Imbas Pemadaman Listrik Bergilir, Server Disdukcapil Kota Bogor Mati
-
Listrik di Jaktim Masih Padam, Warga Diminta Tak Asal Pasang Lilin di Rumah
-
Setelah Mati Lampu Massal, Bekasi Kini Kena Pemadaman Listrik Bergilir
-
Situasi Bandara Soekarno - Hatta Terkini, Jakarta Masih Mati Lampu
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 5 Pilihan HP Snapdragon Murah RAM Besar, Harga Mulai Rp 1 Jutaan
Pilihan
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
-
Ketika Serambi Mekkah Menangis: Mengingat Kembali Era DOM di Aceh
Terkini
-
Minta Pramono Naikkan Upah Jadi Rp6 Juta, Buruh Sesalkan UMP DKI Kalah dari Bekasi-Karawang
-
Tiap Meter Persegi di Jabodetabek Tercemar 4 Puntung Rokok, Perusahaan Ini Juaranya
-
Energi Bersih Bukan Mimpi, Inovasi 95 Tahun Ini Buktinya
-
Bupati Jember: Mulai 2026 setiap triwulan OPD dievaluasi bersama DPRD
-
Bobby Nasution Tak Kunjung Diperiksa, Penyidik KPK Rossa Purbo Bekti Dilaporkan ke Dewas KPK
-
Kasus Tudingan Ijazah Palsu Arsul Sani Masuk Babak Baru, Kini Ada Aduan Masuk ke MKD DPR RI
-
Menpar Kena 'Sentil' Komisi VII DPR, Proyek Lift Kaca di Pantai Kelingking Turut Disinggung
-
Waspada Game Online Terafiliasi Judol Ancam Generasi Muda, Aparat Didesak Bertindak Tegas
-
'Nanti Diedit-edit!' Arsul Sani Pamer Ijazah S3 Asli, Tapi Takut Difoto Wartawan
-
Seribu Keluarga Lulus Jadi PKH, Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Kemandirian Warga