Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengisyaratkan akan kembali menempati posisi ketua umum partai berlambang banteng moncong putih di periode 2019-2024. Ini dikarenakan masih banyak kader PDIP yang menginginkan Megawati untuk memimpin.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, usai menghadiri acara Malam Budaya yang menjadi rangkaian Kongres V PDIP di Hotel Grand Inna Beach, Bali, Rabu (7/8/2019) malam.
Hasto menyebut keinginan kader PDIP telah dijawab oleh Megawati saat memberikan sambutan di Malam Budaya yang digelar tertutup untuk awak media.
"Isyarat Ibu Megawati Soekarnoputri akan menjadi ketua umum kembali dan itu dijawab oleh Ibu Mega tadi, kita melihat bahwa seluruh aspirasi melalui Konfercab di 514 kabupaten/kota dan konferda di 34 provinsi, memang mengharapkan agar Ibu Megawati Soekarnoputri berkenan untuk ditetapkan kembali di dalam kongres sebagai ketua umum partai," tutur Hasto.
Meski mengisyaratkan akan kembali memimpin, Hasto mengatakan Megawati meminta pada kader PDIP untuk menunjukkan kedisiplinan dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan.
"Karena itulah tantangan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri harus kami jabarkan dengan penuh disiplin, penuh kesadaran ideologis tetapi juga memberikan teladan di dalam kehidupan berpartai," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hasto, Megawati juga menekankan kepada para kadernya bahwa PDIP sebagai partai pelopor tidak hanya harus memiliki kesadaran ideologi, melainkan juga sejarah perjuangan bangsa. Kemudian memiliki kedisplinan yang tidak hanya sebatas teori, tapi juga dalam praktiknya.
"Pendeknya menjadi teladan dalam etika dan moral ini tidak mudah. Tapi inilah yang harus dijawab oleh partai untuk benar-benar mampu hadir sebagai partai yang memberikan keteladanan dan memimpin pergerakan rakyat," ucapnya.
Terkait hal itu, Hasto pun menyampaikan salah satu buktinya yakni surat instruksi dari DPP PDIP kepada seluruh kader partai untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan yakni untuk melakukan korupsi dengan mengatasnamakan kongres V PDIP. Instruksi itu bernomor 6255/IN/DPP/VIII/2019 dan tertanggal 5 Agustus 2019.
Baca Juga: Putra Megawati akan Beri Materi Khusus di Kongres PDIP
"Kami keluarkan instruksi khusus, instruksi tersebut jadi kami keluarkan pada 5 Agustus sebuah edaran tertulis. Kami belajar pada kongres 2015 lalu di mana ada kader kami yang dipecat dengan tidak hormat, pemecatan seketika ketika di dalam kongres ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji," tegasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!