Bukan Lagi Banteng Ketaton, Sampai Kapan PDIP Bergantung pada Megawati?

Terkait politik Indonesia yang terkenal dinamis, serta semakin pentingnya peran milenial dewasa ini, menjadi salah satu tantangan Megawati untuk memimpin PDIP.

Pada akhirnya, penyesuaian terhadap kondisi ini menjadi hal yang wajib dilakukan PDIP. Terlebih lagi, semakin dekatnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, juga menjadi ujian tersendiri bagi Megawati untuk semakin membuktikan tuahnya.

“Terkait pilkada orang akan melihat partai PDIP yang kemudian dalam tanda kutip menggaransi keterlibatan seseorang dalam bursa calon kepala daerah, kemudian punya porsi yang mendominasi proses politik,” papar Idil.

Namun, di samping itu,  Idil juga menyoroti kondisi fisik dan mobilitas wanita berusia 72 tahun tersebut. Menurutnya diperlukan posisi struktural dalam partai yang bisa menyokong aktivitas Megawati ke depan.

Nama-nama yang masih dalam trah Soekarno, seperti Puan Maharani atau Prananda Prabowo diyakini bisa menjadi opsi hal tersebut.

“Tetapi ketua harian atau wakil ketua akan memberikan back up dalam aktivitas ketua umum, meskipun ketua umum tetap memberikan porsi terbesar dalam pemberian keputusan. Tetapi kalau keputusannya tidak ada dan berjalan apa adanya ya saya kira keputusan final dari Megawati,” kata Idil.

Warisan politik

Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto, menyampaikan dengan terpilihnya kembali Megawati menjadi ketua umum merupakan tantangan tersendiri Megawati dalam mewariskan ideologi politik bagi PDIP.

”Selain mempertahankan Marhaenisme Sukarno sebagai spirit ideologis, PDIP membutuhkan suatu modernisasi lewat pelembagaan politik yang akan meningkatkan otonomi organisasi dibandingkan pemusatan kekuasaan pada figur pemimpin sebagai pemersatu,” terang Arif kepada DW Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Belum Dilantik, Gerindra Bantah Telah Bahas Pilpres 2024 ke Megawati

Menurutnya. modernisasi harus dilakukan karena berkaca kepada partai-partai lama seperti Golkar dan PPP yang nampaknya kesulitan meniti perubahan politik di tengah dinamisnya kondisi politik di Indonesia.

“Demokratisasi dalam tubuh partai juga akan menumbuhkan inisiatif, sedangkan transparansi akan meningkatkan akuntabilitas. Menegaskan kepedulian dan pemihakan terhadap agenda publik serta memperbaiki rekrutmen dan regenerasi politik adalah kebutuhan lain. Sementara, sisi pemasaran politik membutuhkan penyegaran berhadapan dengan pemilih yang semakin kritis sekaligus muda,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam Kongres V PDIP ini turut hadir Presiden serta Wakil Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Wakil Ketua Presiden Terpilih periode 2019-2024 Ma’ruf Amin, serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.