Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak setuju dengan usul PAN soal pimpinan MPR diisi oleh 1 ketua dan 9 wakil ketua. Mardani menganggap gagasan terdebut tidak patut.
Pasalnya, lanjut Mardani, bertambahnya pimpinan MPR menjadi 10 otomatis akan menambah beban keuangan negara.
"Tapi ide 10 itu, 9 plus 1 saya melihat bukan ide yang patut bagi publik karena anggaran keuangan negaranya besar," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Selain karena berdampak pada pengeluaran anggaran yang lebih besar, Mardani berujar usulan 10 pimpinan MPR juga tidak baik dari segi struktur.
"Kedua, tidak memberi contoh teladan, kita ini kan lembaga rujukan, ketika kita lagi sibuk reformasi birokrasi kita justru memperbesar posturnya. Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi, jadi kalau 10 kebanyakan. PKS sih senang bisa masuk tapi saya nggak mikir PKS-nya, tapi mikir kasihan," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan UU MD3 No 17 tahun 2014 pimpinan MPR saat ini berjumlah 8 orang. Namun kemudian direvisi menjadi UU MD3 No 2 tahun 2018 di mana pimpinan MPR untuk periode 2019 – 2024 akan berjumlah 5 orang.
Sebelumnya, usul pimpinan MPR menjadi 10 orang pertama kali dinyatakan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.
Ia menilai jumlah tersebut untuk mengakomodir semua fraksi terlebih untuk mencegah adanya perebutan kursi pimpinan MPR yang sekarang slotnya hanya 5 kursi yang masih harus dibagi dengan perwakilan dari DPD.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh.
Baca Juga: Tolak Presiden Kembali Dipilih lewat MPR, Jokowi: Saya Ini Dipilih Rakyat
Tag
Berita Terkait
-
Enzo Tetap Jadi Taruna TNI, PKS Minta Warganet Tanggung Jawab
-
Tugas Sedikit, Wapres JK Tolak Usulan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
-
Partai Politik Rebutan Kursi Pimpinan MPR, Menkumham: Jangan Ada Voting
-
Tolak Usulan 10 Pimpinan MPR, Nasdem: Jangan Ubah UU karena Hasil Pemilu
-
Akhirnya, PAN Setuju dengan Paket Pimpinan MPR Koalisi Jokowi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang
-
Bobby Nasution Apresiasi Kafilah Sumut Raih Peringkat Tujuh Nasional STQH di Kendari
-
Ribuan Personel Gabungan Jaga Demo Buruh di DPR! Polda Metro Jaya Akan Pastikan Tertib