Suara.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku tak setuju dengan usul PAN soal pimpinan MPR diisi oleh 1 ketua dan 9 wakil ketua. Mardani menganggap gagasan terdebut tidak patut.
Pasalnya, lanjut Mardani, bertambahnya pimpinan MPR menjadi 10 otomatis akan menambah beban keuangan negara.
"Tapi ide 10 itu, 9 plus 1 saya melihat bukan ide yang patut bagi publik karena anggaran keuangan negaranya besar," kata Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Selain karena berdampak pada pengeluaran anggaran yang lebih besar, Mardani berujar usulan 10 pimpinan MPR juga tidak baik dari segi struktur.
"Kedua, tidak memberi contoh teladan, kita ini kan lembaga rujukan, ketika kita lagi sibuk reformasi birokrasi kita justru memperbesar posturnya. Reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi, jadi kalau 10 kebanyakan. PKS sih senang bisa masuk tapi saya nggak mikir PKS-nya, tapi mikir kasihan," tandasnya.
Untuk diketahui, berdasarkan UU MD3 No 17 tahun 2014 pimpinan MPR saat ini berjumlah 8 orang. Namun kemudian direvisi menjadi UU MD3 No 2 tahun 2018 di mana pimpinan MPR untuk periode 2019 – 2024 akan berjumlah 5 orang.
Sebelumnya, usul pimpinan MPR menjadi 10 orang pertama kali dinyatakan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.
Ia menilai jumlah tersebut untuk mengakomodir semua fraksi terlebih untuk mencegah adanya perebutan kursi pimpinan MPR yang sekarang slotnya hanya 5 kursi yang masih harus dibagi dengan perwakilan dari DPD.
"Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat," kata Saleh.
Baca Juga: Tolak Presiden Kembali Dipilih lewat MPR, Jokowi: Saya Ini Dipilih Rakyat
Tag
Berita Terkait
-
Enzo Tetap Jadi Taruna TNI, PKS Minta Warganet Tanggung Jawab
-
Tugas Sedikit, Wapres JK Tolak Usulan Pimpinan MPR Jadi 10 Orang
-
Partai Politik Rebutan Kursi Pimpinan MPR, Menkumham: Jangan Ada Voting
-
Tolak Usulan 10 Pimpinan MPR, Nasdem: Jangan Ubah UU karena Hasil Pemilu
-
Akhirnya, PAN Setuju dengan Paket Pimpinan MPR Koalisi Jokowi
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah