Suara.com - Ketua Umum Suluh Kebangsaan Mahfud MD menilai, seruan Indonesia bersyariah yang tengah marak adalah bentuk keinginan yang berlebihan. Ia menyamakan sebutan itu layaknya pedagang ikan memasang plang ikan di pasar ikan.
Mahfud menerangkan, konsep Indonesia bersyariah dapat menimbulkan emosi yang salah dari segelintir orang. Menurutnya Indonesia tidak perlu dikonsepkan sebagai negara yang bersyariah.
"Karena kalau anda menyebut Indonesia bersyariah itu sama dengan memasang plang 'kami menjual ikan' padahal sudah di dalam pasar ikan," kata Mahfud di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).
"Pasti yang dijual ikan sudah ditulis bahwa anda penjual ikan ini pasar ikan. Itu berlebihan," sambungnya.
Mahfud memberikan contoh bagaimana sebuah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam berjalan. Mahfud menjelaskan bahwa negara yang 'islami' itu justru menerapkan nilai-nilai keIslaman.
Artinya, negara tersebut bisa menjalani nilai-nilai kebaikan, menjunjung tinggi toleransi, tidak semena-mena dalam menjalankan kehidupan, ataupun tidak melakukan korupsi.
Kemudian, negara yang dijalankan secara nilai-nilai Islam adalah yang tidak melanggar hukum serta tidak merusak lingkungan. Karenanya ia menganggap seruan menegakan Indonesia bersyariah itu malah berlebihan.
Menurutnya, Indonesia tidak perlu ditambah dengan embel-embel syariah karena pada kenyataannya sudah menerapkan syariah pada kehidupan sehari-hari.
"Karena di Indonesia ini tanpa dikatakan pun sudah bersyariah. Bersyariah dalam arti mengikuti ajaran islam yang tulus toleran, bersahabat, melindungi HAM, menegakan hukum, memilih peminpin yang adil, itulah bersyariah namanya," tuturnya.
Baca Juga: Mahfud MD: Banyak Penganut Islam Radikal Kabur Bawa Uang ke Indonesia
Untuk diketahui, Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV yang digelar di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019), menghasilkan delapan putusan.
Delapan putusan tersebut dibacakan langsung oleh Penanggung Jawab Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV, Yusuf Muhammad Martak.
Putusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional ke-IV, menimbang dan seterusnya, mengingat berpedoman pada ayat-ayat suci Al-Qur'an, Anisa 58, Anisa 135, Al-Maidah 8, Al-Maidah 42 Al-Hud 113, Ibrahim 42, An-Nahl 90, Asy-Syura 227, Al-Hujarat 9, serta hadis-hadis Nabi beberapa jadi konsideran memutuskan rekomendasi Ijtima Ulama dan Tokoh ke-IV.
Salah satu yang dibacakan Yusuf ialah bahwa ulama yang terlibat pada Ijtimak Ulama IV sepakat dengan penerapan syariah.
"Ijtima Ulama bahwa sesungguhnya semua ulama ahlussunah Ahlus-sunnah wal Jama'ah telah sepakat penerapan Syari'ah dan penegakan Khilafah serta Amar Maruf Nahi Munkar adalah kewajiban agama Islam," kata Yusuf.
Berita Terkait
-
Mahfud MD: Banyak Penganut Islam Radikal Kabur Bawa Uang ke Indonesia
-
Mahfud MD: Amandemen UUD 1945 Tak Masalah, Asal Terbatas
-
Mahfud MD Peringatkan Jika Amandemen UUD 1945: Awas Diubah Lagi
-
Enzo Sah Jadi Taruna Akmil, Mahfud MD: Sudah Dijamin TNI Bersih
-
Isu Antitauhid hingga Buat Sayembara 10 Juta, Mahfud MD: Tak Tahu Foto Enzo
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO