Penjelasan:
Mengutip laman Cekfakta.com, dari hasil penelusuran, diketahui bahwa pesan yang beredar terkait info rekrutmen CPNS tersebut tidak benar. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah membantah isi informasi dalam pesan berantai tersebut.
Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan membantah mengenai informasi yang tersebar melalui media Whatsapp tersebut. “Tidak benar. Belum ada info detail tentang penerimaan ASN,” kata Ridwan.
Selain itu, bila ditelisik dari narasi informasi tersebut, diketahui bahwa narasi itu sempat beredar pada tahun 2018 dengan isu yang sama, yakni penerimaan CPNS. Isu tersebut sudah diperiksa faktanya di laman turnbackhoax.id dengan judul “[SALAH] INFO REKRUTMEN CPNS 2018” pada 6 September 2018. Perbedaannya dengan narasi lampau hanya terletak pada panjang narasinya saja dan tanggal tahunnya.
Selain itu, informasi terkait penerimaan CPNS 2019, hingga saat ini belum ada tanggal pastinya. Pada pemberitaan di akhir bulan Juli 2019, informasi mengenai CPNS 2019 masih dibahas oleh pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memastikan pemerintah bakal membuka 100 ribu lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Selain CPNS, 75 ribu formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga dibuka pada tahun ini.
"Untuk tahun ini akan direkrut 100 ribu CPNS kemudian 75 ribu PPPK. Jadi total 175 ribu. Ya untuk seluruh Indonesia," kata Syafruddin kepada wartawan di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa (30/7).
Meski begitu, Syafruddin belum bisa memastikan waktu pelaksanaan seleksi CPNS itu akan digelar. Ia mengatakan jadwal seleksi masih menunggu rapat koordinasi persiapan seleksi CPNS yang akan digelar selama dua hari ke depan di Jakarta.
Ia mengatakan rapat diperlukan guna menyusun anggaran untuk belanja pegawai. Baik anggaran di tingkat pusat mau pun daerah.
Baca Juga: CEK FAKTA: Heboh Wajah Habib Bahar Bonyok Digebuki di Dalam Sel, Benarkah?
"[Jadwal] Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya. Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD. Yaitu harus disinkronkan. Karena gaji-gaji para guru di daerah itu anggarannya APBD," kata Syafruddin seperti diwartakan CNN.
Tak hanya itu, Syafruddin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan formasi CPNS bagi tenaga teknis seperti guru, tenaga medis dan tenaga profesional.
"Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," kata dia
Selain CPNS, Syafruddin mengatakan pemerintah akan memprioritaskan lowongan formasi PPPK bagi guru dan tenaga kesehatan. Ia menegaskan kondisi saat ini masih banyak kekurangan guru dan dokter di seluruh wilayah Indonesia
"Dokter-dokter Puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," kata dia
Syafruddin mengatakan pembukaan lowongan CPNS tahun ini tak lepas dari banyaknya PNS yang akan pensiun. Ia menyebut jumlah PNS yang akan pensiun sekitar 200 ribu personel.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Heboh Wajah Habib Bahar Bonyok Digebuki di Dalam Sel, Benarkah?
-
CEK FAKTA: Fenomena Aneh Ini Terekam Video saat Gempa Banten?
-
CEK FAKTA: Sampah Kali Bahagia Terkait Kerja Gubernur Anies Baswedan?
-
CEK FAKTA: Akibat Blackout Massal, Ribuan TKA RRC Masuk Indonesia, Serius?
-
CEK FAKTA: Tirto Bikin Artikel Megawati Sebut Alien Ingin Dipimpin Jokowi?
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian