Suara.com - Aksi massa berujung rusuh di Manokwari, Papua Barat disebut merupakan buntut atas peristiwa pengepungan dan penangkapan terhadap mahasiswa di Surabaya yang diduga melakukan perusakan terhadap bendera merah putih.
Hingga kini, situasi di Manokwari masih rusuh. Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi meminta aparat keamanan sesegera mungkin mengambil langkah agar situasi keamanan kembali kondusif dan tertib.
Taufiqulhadi juga menilai apa yang terjadi di Manokwari merupakan kesalapahaman atas peristiwa di Surabaya dan Malang. Ia menolak jika apa yang terjadi merupakan akibat dari insiden rasisme.
Anggota DPR RI fraksi Nasdem itu juga meminta agar pihak-pihak tak memanaskan situasi dengan menyebut kerusuhan yang terjadi merupakan buntur dari insiden rasisme.
"Itu bukan insiden rasisme atau aksi rasisme, tidak ada rasisme terjadi sesama anak bangsa. Tetapi mungkin sedikit terjadi kesalahpahaman yang sering terjadi di antara sesama warga di negara kita. Jadi jangan cepat-cepat kita lari frasa rasisme," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Senin (19/8/2019).
Ia menyebut jika kesalapahaman yang berbuntut kerusuhan seperti yang terjadi di Manokwari juga memang bisa terjadi antardesa maupun antara suku satu dengan suku lain. Seperti halnya di Batam, Kepulauan Riau, kata dia, hal tersebut kerap terjadi dalam proses akulturasi.
"Hanya saya berharap seharusnya aparat cepat mengantisipasinya, jangan sampai meluas ke hal- hal dan tempat yang lain dan saya mengimbau semua pihak untuk menahan diri. Serahkan persoalan tersebut kepada pihak yang berwenang dan pihak berwenang juga, saya harap, dapat mengambil langkah yang tepat dan bijaksana," tuturnya.
Diketahui, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengklaim polisi masih terus berupaya mengendalikan situasi keamanan di Manokwari terkait aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Manokwari, Papua Barat, sejak pagi tadi.
Dedi menyebut, aksi unjuk rasa itu lantaran mahasiswa dan masyarakat di sana emosi akibat beredarnya video viral di media sosial. Sebab, diduga ada penghinaan terhadap masyarakat Papua.
Baca Juga: Manokwari Membara, Negosiasi Polisi Dibalas Pelemparan Batu dari Warga
"Ini akibat video viral di medsos itu loh. Mereka tidak terima dengan sebutan mereka seperti itu artinya ada penghinaan lah," kata Dedi di Mabes Polri, Senin (19/8/2019).
Akibatnya, kata Dedi, masyarakat Papua merasa terhina oleh video yang beredar di media sosial. Dedi menyebut pihaknya belum dapar memastikan kebenaran video tersebut dan sedang mengerahkan tim Siber Bareskrim Polri untuk menelusuri kebenaran konten video tersebut.
"Tapi di medsos kan belum tentu akunnya asli, masih didalami teman Siber itu. Intinya itu, kemudia mereka lakukan unjuk rasa," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Sports Station, Mulai Rp100 Ribuan
- Petugas Haji Dibayar Berapa? Ini Kisaran Gaji dan Jadwal Rekrutmen 2026
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Shio Paling Beruntung Besok 25 November 2025, Cuan Mengalir Deras
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Sindir Ada Pihak Tak Waras Beri Informasi Sesat, Rais Syuriyah Bawa-bawa Elite NU
-
KPK Sebut Belum Terima Salinan Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Batal Bebas Besok?
-
Heboh Isu Jokowi Resmikan Bandara IMIP, PSI: Ada yang Memanipulasi Fakta
-
Arya Daru 24 Kali Check In Hotel dengan Rekan Kerja, Polisi Didesak Dalami Jejak Vara!
-
DPR Desak Kemenkes Sanksi Tegas 4 RS di Papua yang Tolak Pasien Ibu Hamil
-
Gerindra Luncurkan Layanan Informasi Partai Berbasis AI, Kemenakan Prabowo Singgung Transparansi
-
Buntut Surat Edaran, PBNU Akan Gelar Rapat Pleno Tentukan Nasib Gus Yahya
-
Geger Kematian Ibu Hamil di Papua, Pimpinan DPR Sebut Negara Lalai: No Viral No Justice
-
Profil dan Rekam Jejak Suryo Utomo: Eks Dirjen Diperiksa Kejagung Buntut Kasus Korupsi Pajak
-
Analis Beberkan Peluang PKS-Demokrat Berkoalisi di 2029, Mau Usung Prabowo Lagi?