Suara.com - Aparat keamanan masih berupaya meredam aksi unjuk rasa yang terjadi di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/8/2019). Meski situasi telah berangsur kondusif, massa masih memblokade jalan di sejumlah titik di Manokwari.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, polisi tak akan menggunakan peluru tajam dalam melakukan pengamanan. Hal tersebut dilakukan guna menghindari pihak tertentu yang akan memanfaatkan situasi.
"Saya tegaskan di sini aparat dalam melaksanakan pengamanan unjuk rasa tidak dibekali peluru tajam karena kami khawatir ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi," kata Dedi di Mabes Polri.
Untuk itu, aparat keamanan menggunakan cara persuasif untuk meredam massa di sana. Selain itu, pola komunikatif dengan berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa juga dikedepankan.
"Tindakan kepolisian mengutamakan tindakan persuasif dan komunikatif dan juga menjalin koordinasi dengan TNI, Pemda, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan mahasiswa," kata dia.
Diketahui, terjadi aksi kekerusuhan di beberapa tempat di Papua, hari ini. Awalnya warga Papua dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa memprotes adanya aksi penangkapan dan tindakan rasisme kepada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.
Namun, aksi itu berubah kepada kerusuhan termasuk di daerah Manokwari, Papua Barat. Bahkan kantor DPRD Papua Barat jadi sasaran pembakaran yang diduga dilakukan para demonstran.
Kerusuhan juga meluas ke daerah lain, termasuk Sorong. Selain membakar Lapas Klas II B Sorong, massa juga ikut merusak Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong.
Baca Juga: Jokowi: Saya Tahu Mace Pace di Papua dan Papua Barat Tersinggung
Berita Terkait
-
Halau Napi Kabur saat Kerusuhan, Petugas Lapas Sorong Luka-luka
-
Dilempari Batu Pendemo, Napi Mengamuk dan Bakar Lapas Sorong
-
Dirusak Massa, Polri Klaim Bandara Sorong Masih Bisa Beroperasi
-
Kerusuhan Papua, Polri Beberkan Kondisi Terkini di Jayapura
-
Kerusuhan Manokwari, Jokowi: Emosi Boleh Tapi Memaafkan Itu Lebih Baik
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'