Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Solo, Satriawan Sulaksono agar menyerahkan diri setelah KPK menetapkan status Satriawan sebagai tersangka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Solo, Senin (19/8/2019).
Satriawan Sulaksono tercatat sebagai warga Desa Gedongan, Colomadu, Karanganyar, atau kawasan tepat di sebelah barat Kota Solo.
Ketua RT setempat, Sarjo Handoyo (80) mengaku terkejut ketika mengetahui Satriawan Sulaksono ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pasalnya, Satriawan Sulaksono dikenal sebagai sosok yang sangat ramah kepada tetangga.
Satriawan Sulaksono juga aktif dalam seluruh kegiatan sosial dan terkenal dermawan ketika warga memerlukan bantuan. Satriawan Sulaksono merupakan pendatang baru di kampungnya sekitar tiga tahun lalu.
Menurutnya, Satriawan kali terakhir terlihat di kampung pada Senin (19/8/2019) malam. Sebagai catatan KPK melakukan OTT pada Senin sore.
Meski demikian, keterangan tentang kemunculan terakhir Satriawan itu belum bisa dikonfirmasi. Yang jelas, saat peringatan HUT RI pada 17 Agustus 2019 lalu, Satriawan masih terlihat.
"Saya tidak tahu kalau Pak Satriawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pak Satriawan merupakan sosok yang baik dermawan. Donatur apapun Satriawan selalu siap, dia juga menyumbang pos kamling kampung," katanya.
Satriawan, jaksa kelahiran Grobogan, 24 Maret 1987 itu ditetapkan sebagai tersangka penerima kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogja Tahun Anggaran (TA) 2019, Selasa (20/8/2019).
KPK mengimbau agar tersangka Satriawan Sulaksono menyerahkan diri.
Baca Juga: KPK Langsung Jebloskan Jaksa Eka ke Penjara, Jaksa Satriawan Buron
"KPK mengimbau agar tersangka SSL, jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat jumpa pers, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2019).
Selain Satriawan, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya, yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana Kusuma (GYA) dan jaksa di Kejari Jogja sekaligus anggota Tim Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF).
Berita ini sebelumnya dimuat Solopos.com jaringan Suara.com dengan judul "Dicari KPK, Ini Kali Terakhir Jaksa Solo Satriawan Sulaksono Terlihat di Kampung"
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji Rp 8,2 M Belum Dibayar, Aktivis-Influencer Sedunia Tuntut Badan Propaganda Israel
- 5 Parfum Wanita Tahan Lama di Alfamart untuk Silaturahmi Anti Bau
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- Promo Alfamart 14-18 Maret 2026: Diskon Sirop dan Wafer Mulai Rp8 Ribuan Jelang Lebaran
- Kisah Unik Pernikahan Mojtaba Khamenei dan Zahra yang Gugur Dibom Israel-AS
Pilihan
-
Amerika Serikat Akhirnya Akui 200 Tentara Jadi Korban Rudal Kiamat Iran
-
6 Fakta Kecelakaan Bus Haryanto Tabrak 5 Mobil Pemudik di Tol Batang
-
Puncak Mudik Bakauheni Diprediksi 18-19 Maret 2026, ASDP Ingatkan Pemudik Segera Beli Tiket
-
Belajar dari Pengalaman, Jukir di Jogja Deklarasi Anti Nuthuk saat Libur Lebaran
-
Kisah Fendi, Bocah Gunungkidul yang Rela Putus Sekolah Demi Rawat Sang Ibu
Terkini
-
Legislator PKB: Pemotongan Gaji Pejabat adalah Pesan Kepemimpinan Moral di Tengah Krisis Global
-
Kemnaker Respons Laporan 25 Ribu Buruh Belum Terima THR: Perusahaan Wajib Bayar Plus Denda
-
Bagaimana Deforestasi Picu Krisis Air dan Pangan? Ini Temuan KEHATI
-
Trump Ancam Serang Kuba, Presiden Miguel Daz Canel Siapkan 'Neraka' untuk Pasukan AS
-
PN Jaksel Kabulkan Praperadilan Lee Kah Hin, Status Tersangka Direktur PT WKM Gugur
-
Menaker Yassierli Tinjau Posko K3 Mudik 2026, Pastikan Pengemudi Tetap Fit
-
Gubernur Pramono Pastikan Jakarta Tiadakan Operasi Yustisi bagi Pendatang Baru, Tapi...
-
Dulu Terpisah dan Naik Motor, Kini Wawan Bahagia Boyong Keluarga Mudik Gratis ke Tegal
-
Posko Kemnaker Kebanjiran Aduan, Hampir 1.000 Kasus Perusahaan Belum Bayar THR Lebaran
-
Donald Trump dan Israel Bahas Perluasan Operasi Darat di Lebanon Selatan, Singgung Hizbullah