Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pejabat ekskutif agar dapat memberi ketenangan kepada masyarakat usai insiden pengepungan mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Papua seperti di Manokwari, Sorong dan terkini di Fakfak, Papua Barat.
Fahri mengatakan, penanganan harus segera dilakukan dengan menenangkan masyakarat yang tersinggung lantaran ada ucapan rasis.
"Saya mohon ya, terutama pejabat-pejabat eksekutif yang punya kewenangan memberikan ketenangan seperti presiden, ngomongnya lebih dari sekedar sabar, sabar gitu, jangan dong. Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri berujar, jaminan dari aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku penghinaan dengan ucapan rasis yang memicu kerusuhan juga dibutuhkan.
"Jadi pejabat politik, presiden itu tolong berikan ketenangan supaya masyarakat itu ada yang dia lihat, mudah-mudahan itu turun ke bawah. Pak gubernur tolong lah ya dua-duanya, ibu Khofifah sudah minta maaf, yang lain sudah minta maaf, Gubernur Papua dan Papua Barat kita minta tolong juga supaya segera memberikan ketenangan," kata Fahri.
"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Itu yang satu ya, imbauan-imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," sambungnya.
Selain pejabat di tingkat eksekutif, lanjut Fahri, penanganan langsung dari TNI dan Polri serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenangkan dan menjaga situasi keamanan di lapangan juga dibutuhkan. Sehingga dapat mencegah kejadian serupa terulang.
Berita Terkait
-
Korlap Aksi di Asrama Papua Kader Gerindra, Fadli Zon Bakal Investigasi
-
Kontras: Penambahan Aparat Keamanan di Papua Bukan Solusi
-
Kerusuhan di Fakfak, Polisi: Boleh Sampaikan Aspirasi Tapi Jangan Anarkis
-
Pangdam V Brawijaya Bakal Beri Sanksi ke Anggotanya Jika Terbukti Rasis
-
Kerusuhan Pecah di Fakfak: Fasilitas ATM Dirusak, Pasar Dibakar
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Segera Hadir, Film Sekolah Rakyat Angkat Kisah Dramatis dari Kehidupan Nyata
-
SDA Terus Dicuri, Prabowo: TNI AL dan Bea Cukai Sudah Dikerahkan, Masih Saja Bocor!
-
Rugi Terus, Prabowo Bakal Tutup 800 Perusahaan Pelat Merah untuk Berhemat
-
Jakarta Darurat Kabel Semrawut: Pelajar Tewas, Perda Mangkrak, Legislator Tuntut Sanksi Operator
-
UU Peradilan Militer Jadi Tameng Impunitas TNI! Aktivis Desak Reformasi Total
-
Kapolri Buka Suara Usai Roy Suryo dan dr Tifa Tak Ditahan: Itu Kewenangan Kejaksaan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
Terekam CCTV, Detik-detik Pasutri di Duren Sawit Gasak Motor Sambil Bawa Anak
-
MBG Disetop Saat Libur Sekolah, BGN Disomasi: Ibu Hamil dan Balita Tetap Butuh Nutrisi!
-
Dua Calon Pengelola KDMP Meninggal saat Ikut Latihan Militer