Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pejabat ekskutif agar dapat memberi ketenangan kepada masyarakat usai insiden pengepungan mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Papua seperti di Manokwari, Sorong dan terkini di Fakfak, Papua Barat.
Fahri mengatakan, penanganan harus segera dilakukan dengan menenangkan masyakarat yang tersinggung lantaran ada ucapan rasis.
"Saya mohon ya, terutama pejabat-pejabat eksekutif yang punya kewenangan memberikan ketenangan seperti presiden, ngomongnya lebih dari sekedar sabar, sabar gitu, jangan dong. Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri berujar, jaminan dari aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku penghinaan dengan ucapan rasis yang memicu kerusuhan juga dibutuhkan.
"Jadi pejabat politik, presiden itu tolong berikan ketenangan supaya masyarakat itu ada yang dia lihat, mudah-mudahan itu turun ke bawah. Pak gubernur tolong lah ya dua-duanya, ibu Khofifah sudah minta maaf, yang lain sudah minta maaf, Gubernur Papua dan Papua Barat kita minta tolong juga supaya segera memberikan ketenangan," kata Fahri.
"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Itu yang satu ya, imbauan-imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," sambungnya.
Selain pejabat di tingkat eksekutif, lanjut Fahri, penanganan langsung dari TNI dan Polri serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenangkan dan menjaga situasi keamanan di lapangan juga dibutuhkan. Sehingga dapat mencegah kejadian serupa terulang.
Berita Terkait
-
Korlap Aksi di Asrama Papua Kader Gerindra, Fadli Zon Bakal Investigasi
-
Kontras: Penambahan Aparat Keamanan di Papua Bukan Solusi
-
Kerusuhan di Fakfak, Polisi: Boleh Sampaikan Aspirasi Tapi Jangan Anarkis
-
Pangdam V Brawijaya Bakal Beri Sanksi ke Anggotanya Jika Terbukti Rasis
-
Kerusuhan Pecah di Fakfak: Fasilitas ATM Dirusak, Pasar Dibakar
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?