Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pejabat ekskutif agar dapat memberi ketenangan kepada masyarakat usai insiden pengepungan mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Papua seperti di Manokwari, Sorong dan terkini di Fakfak, Papua Barat.
Fahri mengatakan, penanganan harus segera dilakukan dengan menenangkan masyakarat yang tersinggung lantaran ada ucapan rasis.
"Saya mohon ya, terutama pejabat-pejabat eksekutif yang punya kewenangan memberikan ketenangan seperti presiden, ngomongnya lebih dari sekedar sabar, sabar gitu, jangan dong. Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa bahwa diperlakukan secara tidak baik. Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Fahri berujar, jaminan dari aparat penegak hukum agar menindak tegas pelaku penghinaan dengan ucapan rasis yang memicu kerusuhan juga dibutuhkan.
"Jadi pejabat politik, presiden itu tolong berikan ketenangan supaya masyarakat itu ada yang dia lihat, mudah-mudahan itu turun ke bawah. Pak gubernur tolong lah ya dua-duanya, ibu Khofifah sudah minta maaf, yang lain sudah minta maaf, Gubernur Papua dan Papua Barat kita minta tolong juga supaya segera memberikan ketenangan," kata Fahri.
"Jangan sampai ini berlanjut dan pecah menjadi konflik sosial yang akan merugikan kita semua. Lukanya nanti dalam, lama ngobatinnya. Itu yang satu ya, imbauan-imbauan ini harus segera disampaikan supaya kita semua tenang," sambungnya.
Selain pejabat di tingkat eksekutif, lanjut Fahri, penanganan langsung dari TNI dan Polri serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menenangkan dan menjaga situasi keamanan di lapangan juga dibutuhkan. Sehingga dapat mencegah kejadian serupa terulang.
Berita Terkait
-
Korlap Aksi di Asrama Papua Kader Gerindra, Fadli Zon Bakal Investigasi
-
Kontras: Penambahan Aparat Keamanan di Papua Bukan Solusi
-
Kerusuhan di Fakfak, Polisi: Boleh Sampaikan Aspirasi Tapi Jangan Anarkis
-
Pangdam V Brawijaya Bakal Beri Sanksi ke Anggotanya Jika Terbukti Rasis
-
Kerusuhan Pecah di Fakfak: Fasilitas ATM Dirusak, Pasar Dibakar
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing