Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon justru curhat sering kehilangan pin anggota dewan yang ia miliki, saat diminta tanggapan tentang DPRD DKI Jakarta yang bakal memberikan 2 pin emas 22 karat kepada seluruh wakil rakyat periode 2019 – 2024.
Ia menuturkan, pin DPR yang dipakainya kekinian bukan lagi yang asli, melainkan KW. Sebab, pin miliknya yang asli sudah hilang.
Fadli Zon mengakui, anggota DPR RI juga diberikan pin berlapis emas. Meski tak mengetahui pasti harganya, Fadlin mengklaim dananya lebih rendah dibanding anggaran lain.
"Ya paling berapa sih. Emasnya juga kan tidak keseluruhan pin. Kalau saya ini pakai pin KW 2 atau 3, beli Rp 200 ribu, karena sering hilang," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (22/8/2019).
Terkait seberapa penting pengadaan pin emas, Fadli menganggap hal itu tergantung perspektif masing-masing.
Hanya, Fadli tak mempersoalkan soal biaya pengadaan pin emas. Ia justru membandingkan harga pin emas anggota dewan dengan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
"Ya itu kan sebagai sebuah mungkin kenangan semacam itu, bisa penting bisa enggak, tergantung lah. Menurut saya yang kecil-kecil begitu bisa dibicarakan lah. Kalau mau hemat anggaran, bicarakanlah itu pindah ibu kota perlu Rp 446 triliun. Itu doku dari mana, itu baru signifikan. Ngapain ngomongin yang kecil-kecil begitu," kata Fadli.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu 12 gram.
Baca Juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas DPRD, Mendagri: Enggak Wajib!
"Masing-masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi, Selasa (20/8/2019).
Berita Terkait
-
Rapat Paripurna, 80% Anggota Dewan Hadir Hanya Tanda Tangan Absen
-
Mobil Baru Menteri Rp 147 M, Fadli Zon: Jokowi Dulu Pernah Tolak Wacana SBY
-
Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas DPRD, Mendagri: Enggak Wajib!
-
Asiknya! Ternyata Anggota DPRD DKI Jakarta Lama Dapat Pin Emas Juga
-
Mahasiswa Papua Tolak Kedatangan Fadli Zon
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Prabowo Sentil Bali Kotor, Gubernur Wayan Koster: Sampah Kiriman dari Luar Daerah
-
Politik Luar Negeri Versi Prabowo: Tak Ikut Blok Mana Pun, Harus Siap Hadapi Dunia Sendiri
-
Kasus Dugaan Penghinaan Suku Toraja Naik Penyidikan, Status Hukum Pandji Tunggu Gelar Perkara
-
Semeru Erupsi Dini Hari, Kolom Abu Capai 700 Meter di Atas Puncak
-
Keluarga Habib Bahar Balik Lapor, Istri Anggota Banser Korban Penganiayaan Dituding Sebar Hoaks
-
Prabowo Minta Kepala Daerah Tertibkan Spanduk Semrawut: Mengganggu Keindahan!
-
Prakiraan BMKG: Awan Tebal dan Guyuran Hujan di Langit Jakarta Hari Ini
-
Apresiasi KLH, Shanty PDIP Ingatkan Pentingnya Investigasi Objektif dan Pemulihan Trauma Warga
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana