Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon justru curhat sering kehilangan pin anggota dewan yang ia miliki, saat diminta tanggapan tentang DPRD DKI Jakarta yang bakal memberikan 2 pin emas 22 karat kepada seluruh wakil rakyat periode 2019 – 2024.
Ia menuturkan, pin DPR yang dipakainya kekinian bukan lagi yang asli, melainkan KW. Sebab, pin miliknya yang asli sudah hilang.
Fadli Zon mengakui, anggota DPR RI juga diberikan pin berlapis emas. Meski tak mengetahui pasti harganya, Fadlin mengklaim dananya lebih rendah dibanding anggaran lain.
"Ya paling berapa sih. Emasnya juga kan tidak keseluruhan pin. Kalau saya ini pakai pin KW 2 atau 3, beli Rp 200 ribu, karena sering hilang," kata Fadli Zon di DPR, Kamis (22/8/2019).
Terkait seberapa penting pengadaan pin emas, Fadli menganggap hal itu tergantung perspektif masing-masing.
Hanya, Fadli tak mempersoalkan soal biaya pengadaan pin emas. Ia justru membandingkan harga pin emas anggota dewan dengan rencana pembiayaan pemindahan ibu kota negara.
"Ya itu kan sebagai sebuah mungkin kenangan semacam itu, bisa penting bisa enggak, tergantung lah. Menurut saya yang kecil-kecil begitu bisa dibicarakan lah. Kalau mau hemat anggaran, bicarakanlah itu pindah ibu kota perlu Rp 446 triliun. Itu doku dari mana, itu baru signifikan. Ngapain ngomongin yang kecil-kecil begitu," kata Fadli.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta akan mengadakan pembuatan pin untuk tiap anggotanya di periode 2019-2024. Nilai anggarannya bahkan mencapai 1,3 miliar untuk atribut yang terbuat dari emas itu.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Muhammad Yuliadi mengatakan tiap anggota akan diberikan dua pin. Total berat pin emas yang didapatkan anggota legislatif DKI terpilih itu 12 gram.
Baca Juga: Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas DPRD, Mendagri: Enggak Wajib!
"Masing-masing mendapakan dua pin seberat 7 gram dan 5 gram dari emas 22 karat," ujar Yuliadi, Selasa (20/8/2019).
Berita Terkait
-
Rapat Paripurna, 80% Anggota Dewan Hadir Hanya Tanda Tangan Absen
-
Mobil Baru Menteri Rp 147 M, Fadli Zon: Jokowi Dulu Pernah Tolak Wacana SBY
-
Pemprov DKI Anggarkan Rp 1,3 M untuk Pin Emas DPRD, Mendagri: Enggak Wajib!
-
Asiknya! Ternyata Anggota DPRD DKI Jakarta Lama Dapat Pin Emas Juga
-
Mahasiswa Papua Tolak Kedatangan Fadli Zon
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka