Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
Pemblokiran akses internet di Papua menyusul aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua.
"Ya (pemblokiran itu) itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).
Diketahui pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Kemenkominfo menyampaikan pembatasan akses internet dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Untuk diketahui, Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai prioritas keamanan nasional.
Moeldoko mengklaim pemerintah bukan mematikan akses internet, melainkan upaya untuk memperlambat.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Panggil 2 Jenderal dan Wiranto, Minta Tegas ke Pelaku Rasis Papua
Mantan Panglima TNI itu tidak mengetahui sampai kapan pemblokiran akses internet berakhir.
Ia menyebut tidak ada kegiatan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi warga yang ada di Papua dan Papua Barat terganggu akibat terkena pemblokiran.
"Kita lihat situasinya (sampai kapan). Enggak (terganggu) juga," ucap dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Undang Tokoh Papua ke Istana Bahas Percepatan Kesejahteraan
-
Kerusuhan di Papua, Sandiaga: Wajar Mereka Marah
-
Seruan Mendagri ke Pejabat di Papua: Jangan Pergi Dulu ke Luar!
-
Buntut Kerusuhan Papua, Popnas dan Peparnas 2019 Dipindahkan ke Jakarta?
-
Jubir Prabowo: Fadli Zon Tidak Bersedia Gabung ke Kabinet Jokowi
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Mahfud MD Sebut Penolakan UU Polri oleh Mahasiswa Wajar: Memang Tak Ada Perubahan
-
FPTHSI Tepis Pidato Prabowo Sebut Gaji Guru Terkendala Anggaran: Dana Cukup, Tapi Salah Distribusi
-
Shopee Permudah Seller Kelola Keikutsertaan Program Promosi di Laman "Pengelolaan Program Saya"
-
Gus Yaqut Tumbang di Tahanan, Istri Apresiasi Langkah Cepat KPK Larikan ke RS
-
Gaji Dokter Timpang! Menkes: Ada yang Miliaran, Ada yang Selevel Tukang Parkir
-
Viral Isu Kantor RW di Cikini Digusur Demi SPPG, Ini Fakta Sebenarnya
-
Miris! Menkes Budi Bongkar Sisi Gelap Dunia Medis: Banyak Nakes Kena Bullying dari Seniornya
-
Polisi Tegaskan Taufik Hidayat Ditangkap, Bukan Menyerahkan Diri Seperti Narasi Viral
-
Di Sini Wilayah Paling Parah Akibat Gempa Venezuela, Banyak Orang Meninggal
-
Viral! Pria Dilecehkan di Angkot Cipayung, Pelaku Dikepung Warga, Polisi Buru CCTV