Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
Pemblokiran akses internet di Papua menyusul aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua.
"Ya (pemblokiran itu) itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).
Diketahui pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Kemenkominfo menyampaikan pembatasan akses internet dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Untuk diketahui, Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai prioritas keamanan nasional.
Moeldoko mengklaim pemerintah bukan mematikan akses internet, melainkan upaya untuk memperlambat.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Panggil 2 Jenderal dan Wiranto, Minta Tegas ke Pelaku Rasis Papua
Mantan Panglima TNI itu tidak mengetahui sampai kapan pemblokiran akses internet berakhir.
Ia menyebut tidak ada kegiatan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi warga yang ada di Papua dan Papua Barat terganggu akibat terkena pemblokiran.
"Kita lihat situasinya (sampai kapan). Enggak (terganggu) juga," ucap dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Undang Tokoh Papua ke Istana Bahas Percepatan Kesejahteraan
-
Kerusuhan di Papua, Sandiaga: Wajar Mereka Marah
-
Seruan Mendagri ke Pejabat di Papua: Jangan Pergi Dulu ke Luar!
-
Buntut Kerusuhan Papua, Popnas dan Peparnas 2019 Dipindahkan ke Jakarta?
-
Jubir Prabowo: Fadli Zon Tidak Bersedia Gabung ke Kabinet Jokowi
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka