Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk kepentingan dan kebaikan bersama.
Pemblokiran akses internet di Papua menyusul aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan di Papua.
"Ya (pemblokiran itu) itu semuanya untuk kepentingan, kebaikan kita bersama," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/8/2019).
Diketahui pada Rabu, 21 Agustus 2019, lewat Siaran Pers No. 155/HM/KOMINFO/08/2019 tentang Pemblokiran Layanan Data di Papua dan Papua Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8/2019) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal.
Kemenkominfo menyampaikan pembatasan akses internet dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya.
Untuk diketahui, Kemenkominfo juga telah melakukan perlambatan (throttling) akses jaringan internet di beberapa wilayah Papua saat terjadi aksi massa pada Senin (19/8/2019).
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai prioritas keamanan nasional.
Moeldoko mengklaim pemerintah bukan mematikan akses internet, melainkan upaya untuk memperlambat.
"Sepanjang itu untuk keamanan nasional itu prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Baca Juga: Jokowi Panggil 2 Jenderal dan Wiranto, Minta Tegas ke Pelaku Rasis Papua
Mantan Panglima TNI itu tidak mengetahui sampai kapan pemblokiran akses internet berakhir.
Ia menyebut tidak ada kegiatan masyarakat termasuk kegiatan ekonomi warga yang ada di Papua dan Papua Barat terganggu akibat terkena pemblokiran.
"Kita lihat situasinya (sampai kapan). Enggak (terganggu) juga," ucap dia.
Berita Terkait
-
Jokowi Bakal Undang Tokoh Papua ke Istana Bahas Percepatan Kesejahteraan
-
Kerusuhan di Papua, Sandiaga: Wajar Mereka Marah
-
Seruan Mendagri ke Pejabat di Papua: Jangan Pergi Dulu ke Luar!
-
Buntut Kerusuhan Papua, Popnas dan Peparnas 2019 Dipindahkan ke Jakarta?
-
Jubir Prabowo: Fadli Zon Tidak Bersedia Gabung ke Kabinet Jokowi
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan
-
Operasi Pekat Jaya Sepekan, Polda Metro Jaya Tangkap 105 Pelaku Tawuran, 56 Sajam Disita
-
Telak! Baru 7 Hari Dilantik Menkeu Purbaya, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumbagsel Diciduk KPK
-
Prabowo Naikkan Gaji Hakim untuk Cegah Penegak Hukum Korupsi, Eks Ketua KPK: Tak Sesederhana Itu
-
Saat 16 Ormas Sepakat RI Gabung BoP, Israel Masih Terus Serang Palestina
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK