Suara.com - Foto dan video Ketua Parlemen Selandia Baru Trevor Mallard mengasuh bayi saat diskusi viral di media sosial. Bayi itu adalah anak dari anggota parlemen Selandia Baru untuk Waiariki, Tmati Coffey.
Tmati Coffey baru saja kembali bekerja setelah mengambil cuti untuk kelahiran anaknya. Ia membawa putranya yang baru lahir ke parlemen untuk ikut menghadiri diskusi dengannya.
Trevor Mallard kemudian membantu anggotanya yang baru menjadi ayah itu untuk menjaga bayi laki-laki tersebut.
Video dari aula menunjukkan dirinya tengah mengayun-ayun bayi saat memperingatkan seorang anggota parlemen bahwa waktu bicaranya telah habis.
Politikus 65 tahun itu juga membagikan foto-foto dirinya saat memegangi botol dot susu bayi di kala memimpin debat.
"Biasanya kursi ketua parlemen hanya digunakan oleh pemimpin, tetapi hari ini seorang naratama (VIP) menduduki kursi itu bersama saya," tulisnya, Rabu (21/8/2019).
Dia juga memberi selamat kepada Tmati Coffey dan suaminya atas anggota baru keluarga mereka, Ttnekai, yang lahir pada Juli lalu melalui ibu pengganti untuk Tmati Coffey Coffey dan suaminya, Tim Smith.
Dikutip SUARA.com dari ABC.net.au, kehadiran seorang bayi bukanlah hal yang baru di koridor kekuasaan Selandia Baru.
Tahun lalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern dan pasangannya, Clark Gayford, membawa bayi perempuan mereka, Neve, ke pertemuan perdamaian di Majelis Umum PBB.
Baca Juga: Senyum Anggota Parlemen saat Selfie di Sidang Tahunan MPR
Pada 2017, Senator Partai Australian Greens Larissa Waters menorehkan sejarah sebagai politikus pertama yang menyusui bayinya di Parlemen Federal.
Setahun sebelumnya, peraturan di Australia telah diubah untuk mengizinkan politisi menyusui di aula. Sebelum itu, bayi secara teknis dilarang masuk dan ibu menyusui diberi pelimpahan hak suara.
Namun tetap saja, tidak semua parlemen ramah keluarga.
Pekan lalu, seorang anggota parlemen Kenya dikeluarkan karena membawa bayinya yang berusia lima bulan ke dalam aula.
Zuleika Hassan diberitahu, "Anda harus segera keluar dari gedung," karena 'orang asing' tidak diizinkan berada dalam aula.
Anggota parlemen perempuan lainnya pun ikut pergi bersamanya, dan dia menyesalkan tidak adanya penitipan atau kamar anak supaya dia bisa tetap melakukan tugas-tugas parlementernya.
Berita Terkait
-
Bak Kristal, Menikmati Atraksi Cahaya Biru di Gua Waitomo Glowworm
-
Sandiaga dan Ma'ruf Amin Duduk Berdampingan di Sidang Tahunan MPR RI
-
Heboh, Tersangka Penembakan Masjid Selandia Baru Kirim Surat dari Penjara
-
Kinerja Parlemen Makin Buruk Jika GBHN Hidup Lagi
-
5 Aktivitas Seru Liburan Musim Dingin di Selandia Baru
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Hoka Ori, Cushion Empuk Harga Jauh Lebih Miring
Pilihan
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
-
6 Smartwatch Layar AMOLED Murah untuk Mahasiswa dan Pekerja, Harga di Bawah Rp 1 Juta
Terkini
-
Tragedi Kalibata Jadi Alarm: Polisi Ingatkan Penagihan Paksa Kendaraan di Jalan Tak Dibenarkan!
-
Bicara Soal Pencopotan Gus Yahya, Cholil Nafis: Bukan Soal Tambang, Tapi Indikasi Penetrasi Zionis
-
Tinjau Lokasi Pengungsian Langkat, Prabowo Pastikan Terus Pantau Pemulihan Bencana di Sumut
-
Trauma Usai Jadi Korban Amukan Matel! Kapolda Bantu Modal hingga Jamin Keamanan Pedagang Kalibata
-
Rapat Harian Gabungan Syuriyah-Tanfidziyah NU Putuskan Reposisi Pengurus, M Nuh Jadi Katib Aam
-
Pakar UIKA Dukung Anies Desak Status Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera
-
BNI Raih Apresiasi Kementerian UMKM Dorong Pelaku Usaha Tembus Pasar Global
-
BNI Dorong Digitalisasi dan Transparansi Rantai Pasok FMCG
-
Komisi III Kritik Usulan Kapolri Ditunjuk Presiden Tanpa DPR: Absennya Pemaknaan Negara Hukum
-
Kritik Keras Perkap 10/2025, Mahfud MD Sebut Tidak Ada Dasar Hukum dan Konstitusionalnya