Suara.com - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menyebut wacana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya, Provinsi Kalimantan sudah digagas sejak era Presiden pertama Soekarno.
Asvi menuturkan, Bung Karno tidak hanya mewacanakan pemindahan Ibu Kota, melainkan sudah membuat desain.
Ia mengatakan, Bung Karno semasa berkuasa juga telah meninjau daerah Palangkaraya untuk menindaklajuti rencananya pemindahan ibu kota.
"Bung Karno serius, bukan hanya sekadar mewacanakan, tapi juga membuat desain sederhana, dan Bung Karno datang menindaklanjuti," ujar Asvi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (24/5/2019).
Namun, pada tahun 1962, wacana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan batal dikarenakan adanya perhelatan Asian Games.
Indonesia mendapat tawaran menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games, dan tidak bisa ditolak oleh Bung Karno.
"Karena ada tawaran mengadakan Asian Games, oleh karena itu Bung Karno memutuskan tetap di Jakarta," kata dia.
Menurut Bung Karno, ketika itu Asian Games tidak mungkin diadakan di Palangkaraya. Sebab ketersediaan infrastruktur yang belum memadai.
"Sudah ada skema sederhananya sampai dia ke sana. Tapi Bung Karno berpikir tidak mungkin itu diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun. Makanya waktu itu Jakarta dibangun hotel, Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di HI untuk ucapan selamat datang," kata Asvi.
Baca Juga: Wacana Pindah Ibu Kota Sejak Era Soekarno, Baru Jokowi yang Berani Eksekusi
Karena itu, Asvi mengatakan wacana pemindahan ibu kota ke Palangkaraya akhirnya terbengkalai pada era Bung Karno.
Asvi menambahkan, kalau pemerintah kekinian ingin memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan kembali, harus ada faktor pendorong yang besar atau ada urgensi pemindahan tersebut.
"Harus ada pemantiknya kalau pemindahan itu dilakukan. Kalau dulu Yogyakarta dijadikan (ibu kota) karena situasi Indonesia tidak aman, nah, kalau sekarang mesti dilihat pemindahan itu alasan pemicunya apa," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi membeberkan alasan pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan ini untuk mengurangi ketimpangan ekonomi daerah.
Saat ini menurut Jokowi, kegiatan ekonomi hanya terpusat di Pulau Jawa dan Jakarta. Untuk alasan pemerataan ekonomi, maka diputuskan Kalimantan jadi ibu kota baru.
"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Karenanya, Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," ujarnya dalam Pidato Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Berita Terkait
-
Sandiaga Minta Referendum, Eks Jubir Jokowi: Ngapain sih Kurang Kerjaan
-
Soal Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Pak Jokowi, Please, Ada Opsi Lain?
-
INDEF: Pemindahan Ibu Kota Baru Tak Merangsang Pertumbuhan Ekonomi Nasional
-
Pemindahan Ibu Kota, Emil Salim: Astagfirullah, Saya Menangis Membaca Ini
-
Pakar UI: Perpindahan Ibu Kota Berpotensi Timbulkan Konflik Baru
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi