Suara.com - Menteri era Orde Baru, Emil Salim menyebut ada kekeliruan dalam dokumen Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai perencanaan gagasan ibu kota baru. Ia pun 'gagal' paham apabila pemindahan ibu kota dipilih sebagai solusi dari semrawutnya Jakarta.
Menteri Negara Urusan Kependudukan dan Lingkungan Hidup pada Kabinet Pembangunan III, itu sempat membaca makalah Bappenas soal pemindahan ibu kota. Menurutnya ada kekeliruan di balik alasan pemindahan ibu kota.
"Makalah papper Bappenas yang saya terima, saya terima alasan pindah ibu kota, saya baca, saya anggap keliru," kata Emil dalam sebuah Diskusi 'Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru' INDEF di ITS Tower, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019).
Emil kemudian mengungkapkan ketidakpahamannya melihat pemindahan ibu kota dilakukan dengan pertimbangan Jakarta sebagai ibu kota sudah dipusingkan dengan berbagai masalah seperti macet, banjir, air yang kotor dan sebagainya. Apabila masalahnya ada di situ, lanjutnya, maka yang seharusnya dilakukan ialah membicarakan solusinya.
"Nah kalau saya, kalau itu soalnya ya soalnya itu kita pecahkan (masalahnya) bukan pindah ke tempat lain. Lantas, kalau pindah ke tempat lain gimana soal banjir, soal yang lain? Enggak ngerti saya itu," ujarnya.
Leboh lanjut, ia juga sempat menyinggung adanya ancaman banjir besar dari utara Pulau Jawa yang juga sempat dibahas oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro pada 2017 silam. Emil pun bingung dengan solusi yang diberikan oleh Bappenas.
"Tapi mana tanggung jawab Bappenas yang menyatakan ini harus pindah? Astagfirullah, saya bukan orang Jawa tapi saya menangis membaca ini," tuturnya.
Emil kemudian menjelaskan seharusnya pemerintah menyiapkan anggaran menghadapi bonus demografi pada 2030. Ketimbang menggelontorkan anggaran untuk memindahkan ibu kota, Jokowi semestinya bisa fokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menyinggung dengan bonus demografi yang akan didapatkan Indonesia di masa mendatang.
"Dengan demikian majunya bangsa itu kalau kita fokus, termasuk pada Indonesia bagian Timur bisa kita tingkatkan sumber daya manusia, tercipta lah pemerataan pembangunan bukan dengan memindahkan fisik," katanya.
Baca Juga: Kepala Bappenas Serahkan Kajian Struktur Tanah Ibu Kota Baru Kepada Jokowi
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- 5 Mobil Bekas yang Perawatannya Mahal, Ada SUV dan MPV
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Arus Balik Natal 2025 Mulai Terlihat di Stasiun Senen
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan