Suara.com - Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi menyarankan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar tidak menanggapi berlebihan atas sindiran dari Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab menyoal gaji anggota BPIP.
Menurut Teddy, ketimbang menanggapi sindiran Rizieq tersebut, sebaiknya BPIP balik bertanya kepada Rizieq ihwal pendapatannya hingga dia bisa bertahan hidup hingga saat ini di Arab Saudi. Melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi, ia mempertanyakan soal laporan keuangan FPI.
"Orang yang gak berani pulang, jangan terlalu ditanggapi. Tanya balik aja, si Rizieq kerja apa selama ini sampai punya banyak uang? Kerja apa dia bisa biayai diri di Arab? Lalu sampaikan ke anggota FPI, tanya ke mana laporan keuangan FPI yang dipimpin oleh Rizieq? Gitu ajalah," cuit Teddy seperti dikutip Suara.com, Senin (26/8/2019).
Sebelumnya, pentolan FPI Rizieq Shihab menyinggung soal pembentukan Badan Pembinaan Ideologi dan Pancasila, lembaga yang didirikan oleh Presiden Jokowi.
Rizieq menilai, rezim Jokowi tidak memahami hakikat Pancasila. Pasalnya, kata dia, hakikat Pancasila adalah dasar negara, bukan pilar negara.
"Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar negara Indonesia bukan pilar negara, mereka yang menyebut Pancasila sebagai pilar negara tidak paham konstitusi bahkan gagal paham tentang dasar Negara Republik Indonesia," ujar Rizieq dalam rekaman video yang diputar saat Milad ke-21 FPI di Stadion Rawabadak, Jakarta Utara, Sabtu (24/8/2019).
Bahkan, kata Rizieq, ironisnya justru rezim berselingkuh dengan komunis sosialis dan liberal kapitalis sejak era reformasi 1998.
"Mereka sosialisasikan pergeseran ilegal dan inkonstitusional tersebut secara sistematis melalui lembaga-lembaga tinggi negara, bahkan melalui lembaga tertinggi negara," ucap dia.
Ia juga menyinggung anggota BPIP yang digaji Rp 100 juta perbulan, namun tidak paham eksistensi Pancasila.
Baca Juga: Netizen Minta Pemerintah Cabut Status WNI Habib Rizieq Shihab
Sebab, kata dia, kehadiran BPIP hanya menonton dagelan penghianatan pergeseran dari dasar negara menjadi pilar negara.
"Lebih parahnya lagi rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat dengan BPIP. Dengan anggota yang tidak paham eksistensi Pancasila, tapi digaji lebih dari 100 juta rupiah. Mereka di gaji Rp 100 juta per bulan hanya untuk menonton dagelan penghianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara," klaimnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!