Suara.com - Pegiat sosial media, Permadi Arya alias Abu Janda ikut berkomentar soal adanya tuntutan Banser Nadhlatul Ulama dibubarkan melalui selebaran yang beredar di Papua.
Menurutnya, hal tersebut hanya sebatas berita bohong alias hoaks yang dibuat oleh kelompok khilafah di Papua yang bekerja sama dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Abu Janda yang juga mengklaim sebagai anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU) heran melihat Banser menjadi sasaran usai pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Padahal, ia menyebutkan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan pengepungan tersebut.
"FPI yang geruduk asrama papua di Surabaya, FPI yang rasis, kok Banser yang diminta dibubarin?" kata Abu Janda dalam akun Twitternya @permadiaktivis pada Senin (26/8/2019).
Justru ia menuduh kalau kabar tuntutan pembubaran Banser itu hanyalah sebatas berita hoax yang disebarkan oleh kaum khalifah di Papua yang bekerjasama dengan OPM. Ungkapannya itu berlandaskan dengan bantahan dari anggota DPD terpilih dari Papua, Yorrys Raweyai terkait dengan selebaran tuntutan pembubaran Banser.
Yorrys mengatakan tuntutan itu bukan berasal dari dirinya melainkan aspirasi dari masyarakat Sorong, Papua yang diterimanya saat berkunjung ke sana.
"Lagi-lagi hoax ala anasir-anasir Khilafah anti NKRI di Papua yang kolaborasi sama OPM," kata dia.
Abu Janda menerangkan bahwa Banser yang merupakan badan otonomi di bawah Gerakan Pemuda Ansor NU ialah laskar cinta. Banser NU itu disebutnya menebar kasih sayang kepada keberagaman yang ada di Indonesa.
"Banser adalah laskar cinta, yang menebar cinta pada keberagaman karena mereka yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan, yang menebar cinta pada nasionalisme karena NKRI sudah final tidak butuh Khilafah, yang benci sama cinta ya cuma setan," katanya.
Baca Juga: Demo Berujung Bakar Polisi, Abu Janda Kecam Penceramah Zalim
Berita Terkait
-
Habib Rizieq Lama Tak Pulang, PKPI: Kerja Apa di Arab Saudi?
-
Rizieq Shihab Tuding Pemerintah Intervensi Saudi, Kemlu Ogah Komentar
-
Rizieq Shihab Sebut Jokowi Presiden Ilegal?
-
Blak-blakan Rizieq Shihab soal Statusnya di Makkah, Sebut Rezim Pengecut
-
Rizieq Shihab: Anggota BPIP Tak Paham Pancasila, Pemborosan dan Berbahaya!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Kabar Krisis Iklim Bikin Lelah, Bagaimana Cara Mengubahnya Jadi Gerakan Digital?