Suara.com - Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'id, mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali berkunjung ke Penajam Paser Utara. Kini, Jokowi sudah memutuskan Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota negara pengganti Jakarta.
Abdul menjelaskan, kunjungan Jokowi itu pertama kali berkaitan dengan proyek pembangunan Kereta Api Borneo (KAB) di Kecamatan Penajam Paser Utara, Kabupaten Penajam Panser Utara, Kalimantan Timur. Kedua, berkaitan dengan wacana pembangunan Nasional Geopark.
"Sebelum presiden umumkan, saya hitung ada dua kali beliau ke sana. Pertama, mau membuat Kereta Api Borneo, kedua presiden juga ingin membuat Nasional Geopark," kata Abdul saat dihubungi, Senin (26/8/2019).
Abdul menuturkan, pihaknya tidak pernah mengira kalau Penjam Paser Utara akan dipilih Jokowi sebagai lokasi ibu kota negara baru. Dia meyakini dengan dipilihnya Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Saya keget dan merasa terharu, ya melihat dari pembangunan yang ada. Kalimantan Timur punya Pelabuhan Internasional dan Bandara Internasional. Bangsa kita ini adalah maritim dan kepulauan, dengan pemindahan ibu kota ini akan jadi poros maritim dunia," ujarnya.
Terkait keputusan tersebut, Abdul mengaku bersyukur Jokowi telah memilih Penjam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru. Masyarakat di sana pun, kata Abdul, sangat antusias menyambut renacana pemindah ibu kota baru tersebut.
"Saya berharap ini membawa keberkahan untuk bangsa kita. Kita bawa visi misi dari presiden, membawa kemajuan bangsa kita," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Ada lima alasan ibu kota negara pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Baca Juga: Jadi Ibu Kota Baru, Pemerintah Garap Infrastruktur di Kaltim Tahun Depan
Pertama karena risiko bencana sangat minimal. Terutama dari banjir, tsunami, kebakaran hutan dan gempa bumi.
"Kedua kondisi di tengah-tengah Indonesia," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Berita Terkait
-
Jokowi: Ibu Kota Pindah Bukan Salah Jakarta, Tapi...
-
Jokowi Diminta Ganti Tiga Pansel KPK, Nasdem: Pansel Tak Ada Cacat
-
Jokowi: Beban Jakarta Sudah Terlalu Berat
-
Anggota DPR Bantah Jokowi: Pendapatan Dewan Lebih Kecil dari Menteri
-
Penajam Paser Utara dan Kukar Ibu Kota Baru RI, Waspada Banjir dan Karhutla
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri