Suara.com - Aktivis Masyarakat Papua Arkilaus Baho menyampaikan permintaan maaf atas adanya selebaran kertas yang tersebar di Papua menuntut Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dibubarkan.
Ia mengatakan, selebaran itu adalah ulah oknum tidak bertanggungjawab yang ingin memprovokasi masyarakat Papua dengan Banser NU.
Arkilaus meminta kepada masyarakat Papua dan Banser untuk tidak terprovokasi dengan adanya selebaran kertas tersebut.
Sebab, kata dia, selebaran tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengadu domba masyarakat Papua dengan Banser.
"Jadi minta maaf kepada teman-teman Banser itu, bahwa kita semua harus menjauhi upaya provokasi yang ingin membenturkan orang Papua dengan Banser," tutur Arkilaus dalam diskusi bertajuk "Ngobrol Bareng tentang Papua' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Arkilaus menduga, selebaran yang berisi tuntutan masyarakat Papua untuk membubarkan Banser merupakan ulah politikus abu-abu yang selama ini memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingan kekuasaannya.
Dia juga memastikan bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar-benar dari masyarakat Papua.
"Jadi itu sama sekali tidak benar, pernyataan sikap yang diedarkan bsebenarnya tidak ada pernyataan sikap seperti itu," ujarnya.
"Ketika ada surat pernyataan sikap seperti itu, saya duga itu rekayasa, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perebutan jabatan politik saja itu," imbuhnya.
Baca Juga: Aktivis Papua: Kami Merasa Punya Indonesia Hanya saat Era Presiden Gus Dur
Sebelumnya, selembar tuntutan bubarkan Banser tersebar saat aksi demonstrasi di Lapangan Apel, Kantor Walikota Sorong, Papua, Rabu (21/8). Setidaknya, ada tujuh butir tuntutan yang salah satunya meminta agar Banser dibubarkan.
Kemudian, isu tuntutan pembubaran Banser itu pun sempat sebut-sebut ada kaitannya dengan anggota DPD terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai. Hanya, Yorrys kemudian membantah isu tersebut.
Berita Terkait
-
Dipecat Dari FKPPI, Tri Susanti: Belum Terima Surat
-
Aktivis Papua: Kami Merasa Punya Indonesia Hanya saat Era Presiden Gus Dur
-
Tri Susanti Diperiksa Polisi soal Kasus Asrama Mahasiswa Papua
-
Abu Janda: FPI yang Rasis, Kok Minta Banser Dibubarkan?
-
Persahabatan Galuh dan Gap, 'Asal Ko Tahu Trada HAM di Papua'
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
-
Negara Tetangga RI Mulai Alami Krisis BBM
Terkini
-
Menakar Posisi Tawar Iran: Benarkah Makin Kuat Usai Digempur AS dan Israel?
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Ribuan ASN Kemensos Mangkir di Hari Pertama Kerja, Gus Ipul Bakal Sanksi dan Potong Tukin 3 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Meski Masih WFA, Gus Ipul Temukan 2.708 ASN Kemensos Alpa
-
Normalisasi Sungai Terdampak Bencana Jadi Prioritas Satgas PRR
-
Sembari Menunggu Data Rampung, Pemerintah Percepat Penyaluran Bantuan Pemulihan Sumatera
-
Namanya Dicatut dalam Isu Sensitif, Menteri HAM Pigai Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Kuliti Peran Gus Yaqut dan Gus Alex
-
Ketua Satgas Dorong Percepatan Pemulihan Bencana Sumatra melalui Sinergi Antar Daerah