Suara.com - Aktivis Masyarakat Papua Arkilaus Baho menyampaikan permintaan maaf atas adanya selebaran kertas yang tersebar di Papua menuntut Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Nahdlatul Ulama dibubarkan.
Ia mengatakan, selebaran itu adalah ulah oknum tidak bertanggungjawab yang ingin memprovokasi masyarakat Papua dengan Banser NU.
Arkilaus meminta kepada masyarakat Papua dan Banser untuk tidak terprovokasi dengan adanya selebaran kertas tersebut.
Sebab, kata dia, selebaran tersebut merupakan sebuah upaya untuk mengadu domba masyarakat Papua dengan Banser.
"Jadi minta maaf kepada teman-teman Banser itu, bahwa kita semua harus menjauhi upaya provokasi yang ingin membenturkan orang Papua dengan Banser," tutur Arkilaus dalam diskusi bertajuk "Ngobrol Bareng tentang Papua' di Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Arkilaus menduga, selebaran yang berisi tuntutan masyarakat Papua untuk membubarkan Banser merupakan ulah politikus abu-abu yang selama ini memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingan kekuasaannya.
Dia juga memastikan bahwa pernyataan tersebut tidaklah benar-benar dari masyarakat Papua.
"Jadi itu sama sekali tidak benar, pernyataan sikap yang diedarkan bsebenarnya tidak ada pernyataan sikap seperti itu," ujarnya.
"Ketika ada surat pernyataan sikap seperti itu, saya duga itu rekayasa, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan perebutan jabatan politik saja itu," imbuhnya.
Baca Juga: Aktivis Papua: Kami Merasa Punya Indonesia Hanya saat Era Presiden Gus Dur
Sebelumnya, selembar tuntutan bubarkan Banser tersebar saat aksi demonstrasi di Lapangan Apel, Kantor Walikota Sorong, Papua, Rabu (21/8). Setidaknya, ada tujuh butir tuntutan yang salah satunya meminta agar Banser dibubarkan.
Kemudian, isu tuntutan pembubaran Banser itu pun sempat sebut-sebut ada kaitannya dengan anggota DPD terpilih asal Papua, Yorrys Raweyai. Hanya, Yorrys kemudian membantah isu tersebut.
Berita Terkait
-
Dipecat Dari FKPPI, Tri Susanti: Belum Terima Surat
-
Aktivis Papua: Kami Merasa Punya Indonesia Hanya saat Era Presiden Gus Dur
-
Tri Susanti Diperiksa Polisi soal Kasus Asrama Mahasiswa Papua
-
Abu Janda: FPI yang Rasis, Kok Minta Banser Dibubarkan?
-
Persahabatan Galuh dan Gap, 'Asal Ko Tahu Trada HAM di Papua'
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT