Suara.com - Warganet Indonesia ramai-ramai memberikan usulan nama untuk ibu kota baru pengganti DKI Jakarta pada Selasa (27/8/2019).
Ada beberapa saran yang dilontarkan warganet di jejaring sosial Twitter. 'Saint Jokoburg' hingga 'Jokograd' merupakan 2 dari 11 nama yang diajukan oleh pengguna Twitter @Enggalpm.
Pengajuan usulan nama dilontarkan usai Presiden Joko Widodo mengungkap lokasi ibu kota baru: Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan," ujar pengguna akun @Enggalpm seperti dikutip Suara.com dari laman situs Channel News Asia, Rabu (28/8/2019).
Saran, mulai dari yang serius hingga kelakar, memang memenuhi media sosial usai Jokowi mengumumkan bakal memindahkan ibu kota pada 2024 karena Pulau Jawa sudah melebihi kapasitas penduduk.
Ibu kota baru bakal berada di dua wilayah di Kaltim: setengah di Penajam Paser dan setengah di Kutai Kartanegara. Menurut beberapa pihak, penggabungan nama dua wilayah itu bisa membuat lebih efisien.
'Mandalanusa', salah satunya. Nama ini jika diterjemahkan menjadi pusat dari kepulauan. Saran dari pengguna Twitter dengan akun @IdThalamus.
Nama ini mencerminkan fakta bahwa, ketimbang dari Jakarta, ibu kota baru lebih dekat ke pusat geografis Indonesia dengan 17 ribu pulau yang membentang di area seluas lebih dari 5.000 kilometer.
Kendati begitu, juru bicara dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan nama untuk ibu kota baru belum diputuskan.
Baca Juga: Junimart Girsang : Kesiapan Anggaran Pemindahan Ibu Kota Perlu Didalami
Ada pula yang mengajukan usulan nama 'Sri Mahendrakerta', sebuah kombinasi kata sansekerta. Artinya: kota yang diberkati para dewa untuk membawa kebijaksaan, menjunjung keadilan dan menciptakan kesejahteraan.
Nama ini diusulkan oleh pengguna Twitter dengan akun @AnugrahArgaS6.
Di Facebook, di mana ada 130 juta pengguna Indonesia, sejumlah warganet mengajukan usulan nama 'Kartanegara'.
Adapun Kutai Kartanegara di Kaltim merupakan bekas Kerajaan Hindu abad ke-4 di Indonesia yang kini menjadi negara dengan populasi muslim terbesar.
Bagian dari pembenaran untuk langkah ini juga untuk menjauh dari Jawa, di mana lebih dari setengah penduduk Indonesia tinggal dan yang telah lama mendominasi secara politik.
"Nama itu harus mencerminkan karakteristik Kalimantan Timur yang unik, karena pemerintah telah berupaya agar ibu kotanya tidak Jawa-sentris," kata Kunto Adi Wibowo, Direktur Eksekutif Jajak Pendapat Kedai Kopi.
Berita Terkait
-
Tengku Zul: Bukan Janji Kampanye, Kok Jokowi Ngebet Pindahkan Ibu Kota?
-
Ibu Kota Pindah Diprediksi Dorong Perubahan Mobilitas, Ini Kata Toyota
-
Top 5 Otomotif Pagi: Serunya Mobil Presiden, Pemotor Dilarang Merokok
-
Jokowi Minta Aturan Impor Sampah dan Limbah Diperketat
-
Tidur Pulas dengan Posisi Unik, Bocah Ini Malah Jadi Bintang Meme Baru
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
Pilihan
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
-
4 Rekomendasi HP OPPO Murah Terbaru untuk Pengguna Budget Terbatas
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
Terkini
-
Jakarta 'Puasa' Kembang Api Tahun Baru 2026, Solidaritas Bencana Sumatra Jadi Alasan Utama
-
Polda Metro Gulung Jaringan Narkoba Jelang Tutup Tahun: 2054 Tersangka Diciduk, 387 Kg Barbuk Disita
-
Tanpa Kembang Api, Perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta Jadi Malam Galang Dana Bencana Sumatra
-
Bukan Lewat DPRD, Ini Resep Said Abdullah PDIP Agar Biaya Pilkada Langsung Jadi Murah
-
Hari Ibu 2025, Menteri PPPA Serukan Nol Toleransi Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan
-
Tuntaskan 73 Perkara, KPK Ungkit Amnesti Hasto Kristiyanto dan Rehabilitasi Ira Puspadewi
-
Diburu KPK, Kasi Datun Kejari HSU Akhirnya Menyerahkan Diri ke Kejati Kalsel
-
Catatan KPK 2025: 439 Perkara, 69 Masih Penyelidikan
-
Detik-detik Kasi Datun Kejari HSU Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK
-
KPK Ungkap Capaian 2025: 11 OTT, 118 Tersangka, Aset Negara Pulih Rp 1,53 Triliun