Suara.com - Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (kaltim) siap menampung sekitar 800 ribu hingga 1 juta pegawai negeri sipil (PNS) dari pemerintah pusat yang akan ikut pindah ke Ibu Kota baru. Sebab, Penajam Paser Utara memiliki lahan seluas 333.306 hektare.
Sementara ASN di Penajam sendiri hanya sekitar 4.000 orang dan jumlah penduduk sekitar 178 ribu jiwa. Sehingga penambahan 800 ribu PNS baru tidak akan menjadi masalah.
"Luas lahan kami tiga kali Balikpapan yang berpenduduk sekitar 800 sampai 900 ribu. Jadi kalau ada tambahan ASN (aparatur sipil negara) dari pusat ya apple to apple dengan Balikpapan, padahal lahan di Balikpapan hanya sepertiga kami. Jadi kalau datang pendatang sekitar satu juta tidak masalah, tidak akan desek-desekan (berdesakan)," kata Kabag Bagian Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara, Niko Herlambang di UGM, Kamis (29/8/2019).
Menurut Niko, sebagian kawasan Penajam Paser Utara yang akan masuk wilayah ibukota baru merupakan hutan produksi milik negara. Penduduk kabupaten lebih banyak berada di pinggiran kawasan hutan. Sebagian kawasan itu dikelola oleh pihak swasta meski milik negara.
"Coba googling saja miliknya siapa. Kalau kawasan hutan berarti milik negara, tidak ada person (orang) yang memiliki hutan, itu jelas. Kalau diberikan konsesi (pemberian ijin-red), kapanpun negara membutuhkan terkait hal urgen (maka) dia harus wajib menyeragakan tanpa ada privilege (hak) penggantian itu," tandasnya.
Untuk pembangunan kawasan pemukiman, Niko belum mendapatkan gambaran secara detil dari pemerintah pusat. Namun dipastikan luasan zona lahan untuk ibukota baru mencapai 180 ribu ha.
"Dari ditetapkannya 180 ribu hektar lahan, prediksi kami zona wilayah dari kabupaten kami 120 ribu hektar. Namun detilnya belum ada, takut makelar banyak," katanya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Baca Juga: Menjadi Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Fakta Kalimantan Timur
Berita Terkait
-
Persiapan Ibu Kota, Penajam Paser Utara Minta Rekomendasi Tata Ruang UGM
-
Desak Jokowi Fokus ke Papua, Andre: Jangan Hanya Sibuk Urus Ibu Kota Baru
-
Pemindahan Ibu Kota, Lokasi Perhelatan Indonesia Open Juga Ikut Pindah?
-
Ibu Kota Baru Bisa Dirudal China? Eks Panglima TNI Sekakmat Tengku Zul
-
Tengku Zul Sebut Ibu Kota Baru Gampang Dirudal, Istana Beri Jawaban Menohok
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional