Suara.com - Posko pengaduan masyarakat Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat telah dibuka sejak Jumat (30/8) pagi pukul 07.00 WIB. Namun petugas penerima aduan dari masyarakat ini masih belum datang semua.
Posko ini dibuka pada pukul 07.00 WIB sampai 09.00 WIB. Pantauan Suara.com, dari 11 petugas berbagai bidang, hanya tiga petugas yang sudah berada di tempatnya untuk menerima aduan.
Petugas tersebut baru datang sekitar pukul 07.40 - 08.00 WIB. Posko ini melayani keluhan dari berbagai bidang seperti pengaduan Bagian Umum, Hukum, Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau perizinan, Pajak Daerah, dan Perumahan atau rumah susun, Koperasi dan UMKM, sosial, Perhubungan, dan Ketenagakerjaan.
Menurut salah satu petugas bagian pendaftaran posko pengaduan yang tidak mau disebutkan namanya, petugas datang terlambat merupakan hal yang wajar. Pasalnya, tiap bidang pengaduan merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari dinas yang berbeda-beda.
Ia menyebut para PNS itu harus mengisi daftar hadir di kantor dinas masing-masing sebelum menjadi penerima pengaduan masyarakat di posko pengaduan di Balai Kota.
"Ya biasanya kan emang absen dulu di dinas masing-masing. Nanti baru kumpul semua ke sini," ujar petugas tersebut di lokasi, Jumat (30/8/2019).
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan dari pihak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut posko aduan masyarakat di Balai Kota sudah tidak ada lagi. Anies mengklaim posko aduan warga masih ada setiap pagi.
Posko aduan warga sudah ada sejak masa Gubernur Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kebijakan tersebut kemudian dilanjutkan Anies dengan membuka di lokasi yang sama, yakni di pendopo atau dekat pintu masuk utama Gedung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
"Tiap pagi ada di situ (pendopo Balai Kota), iya," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).
Baca Juga: Jadi Sorotan PSI, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan di Balai Kota
Berita Terkait
-
Jadi Sorotan PSI, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan di Balai Kota
-
PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
-
Ditarget Selesai 2020, Pemprov DKI akan Bangun 15 JPO Futuristik
-
Contek Era Ahok, PSI Buka Posko Pengaduan Warga di DPRD DKI
-
Polemik Gabion Bundaran HI, Ferdinand: Ini Pemda atau Makelar Batu?
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara