Suara.com - Kantor Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara Biro Papua dirusak pendemo. Kaca kantornya dipecah dan dicoret dengan tulisan 'balck boy'.
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atel S Depari memprihatinkan perusakan kantor Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Provinsi Papua oleh massa pengunjuk rasa dan mendesak aparat penegak hukum menindak tegas mereka yang bertindak anarkis.
"Keberadaan ANTARA sebagai kantor berita resmi negara semestinya dilindungi," kata Atal saat dihubungi di Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Kantor LKBN ANTARA Biro Provinsi Papua di Jalan Soasu di kawasan Dok V Bawah, Jayapura, oleh massa pengunjuk rasa, Kamis (29/8/2019). Kantor LKBN ANTARA Biro Provinsi Papua itu merupakan milik Pemerintah Provinsi Papua. Di sebelah kiri Kantor LKBN ANTARA Biro Provinsi Papua terdapat Kantor Komnas HAM.
Selain ANTARA, terjadi perusakan, bahkan kebakaran, di sejumlah gedung lain di Jayapura, termasuk Gedung Majelis Rakyat Papua.
Atal menegaskan bahwa perusakan terhadap kantor institusi pers tersebut merupakan ancaman nyata terhadap pers dan merupakan tindakan yang berimplikasi pada hukum.
"Untuk itu aparat penegak hukum harus lebih tegas lagi bertindak, tidak bisa persuasif," katanya.
Ia menyatakan telah mendapat informasi dari Jayapura bahwa insan pers di sana sudah tidak merasa nyaman dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, masyarakat juga banyak yang terganggu aktivitasnya.
"Bahkan ada wartawan yang bilang ke saya, abang tolong dibantu evakuasi. Ini semua memprihatinkan," katanya.
Baca Juga: Polisi Cekal Enam Orang Diduga Ikut Tri Susanti Rancang Kepung Asrama Papua
Ia mengatakan bahwa perusakan terhadap sejumlah bangunan dalam aksi unjuk rasa itu bukan sekadar luapan emosi sesaat. "Ini sistemik, ada yang menggerakkan. Untuk itu aparat harus bertindak tegas dan cepat memulihkan keamanan," katanya.
Ketua Umum PWI Pusat menegaskan bahwa permasalahan di Papua merupakan urusan dalam negeri Republik Indonesia dan bagaimanapun Papua merupakan bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atal mengatakan belum menerima laporan resmi dari pengurus PWI Cabang Papua karena masih mengalami gangguan sambungan komunikasi. Ia berharap kondisi di Jayapur cepat pulih dan situasi yang kondusif di seluruh wilayah Papua dan Papua Barat.
"Damailah Papua," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Polisi Cekal Enam Orang Diduga Ikut Tri Susanti Rancang Kepung Asrama Papua
-
Polisi Sebut Jayapura Sudah Kondusif, Tak Ada Pergerakan Massa Lanjutan
-
Instruksi Kapolri Soal Pengibar Bendera Kejora Berlaku di Seluruh Indonesia
-
Kondisi Terkini Jayapura: Sekolah dan Kantor Tutup, Warga Bikin Barikade
-
Kronologi Pembakaran Gedung MRP Abepura Papua Versi Polisi
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta