Suara.com - Dua orang warga Jakarta mendatangi posko pengaduan masyarakat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019). Salah satunya adalah Tetty Maryana, warga Jalan Perjuangan, Koja, Jakarta Utara.
Tetty mendatangi posko yang dibuka di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu sekitar pukul 08.30 WIB. Ia datang sendiri dengan membawa sejumlah berkas.
Ia diterima oleh petugas dari Dinas Kesehatan yang menunggu di posko itu. Usai berbincang dengan petugas, Suara.com menanyakan tujuannya bertamu ke kantor Anies.
Tetty sempat menulis buku kehadiran di posko itu. Pada kolom perihal, ia menulis "masalah kesehatan alat bantu dengar yang harganya Rp 5 juta. Tolong dibantu Bapak Gubernur."
Ia mengaku ingin meminta bantuan membeli alat bantu dengar untuk anaknya. Alat tersebut berharga Rp 5 juta dan Tetty tidak memiliki uang untuk membelinya.
Sebab, kata dia, uang yang diberikan BPJS hanya sebesar Rp 1 juta. Sementara sisanya harus ditanggung Tetty sendiri.
"Tadi minta bantuan buat biaya beli alat bantu dengar anak saya. Kurangnya Rp 4 juta. BPJS cuma bantu Rp 1 juta," ujar Tetty di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Sejak pengobatan anaknya berakhir dua pekan lalu, Tetty mengaku sudah mendatangi berbagai pihak untuk meminta bantuan. Terakhir, ia diminta untuk mendatangi Sudin Kesehatan Jakarta Timur.
Sudin tersebut menyatakan tidak bisa membantu dan meminta Tetty untuk mendatangi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Balai Kota. Baznas disebut Tetty juga tidak bisa menanggung biaya yang kurang itu.
Baca Juga: Banyak Warga Tak Setuju Ibu Kota Pindah, Anies: Saya Hanya Melaksanakan UU
Sebagai opsi terakhir, ia mendatangi Balai Kota pagi ini. Ia menyebut pengaduan ini merupakan harapan terakhirnya agar anaknya bisa kembali mendengar dengan normal.
"Sudah ke mana-mana. Sudin Wali Kota Jaktim minta ke sini sama Baznas. Ini harapan terakhir saya deh," kata Tetty dengan raut wajah sedih.
Berkas yang ditunjukan kepada Tetty adalah surat dari dokter dan resep obat yang berisi permintaan pembelian alat bantu dengar. Respons dari petugas di posko pengaduan itu adalah menerima pengajuannya.
Namun belum dipastikan nantinya pihak Pemprov DKI bisa membantunya atau tidak. Tetty diminta untuk menunggu untuk waktu yang tidak ditentukan.
"Tadi katanya 'ya sudah ajukan saja' saya sekarang tinggal nunggu saja, tadi kan sudah catat nomor HP," kata dia.
Berita Terkait
-
Mengaku Keluarga, Ida Gagal Ketemu Anies di Balai Kota
-
Hingga Layanan Ditutup, Posko Pengaduan Warga DKI Sepi Pengunjung
-
Satu Jam Dibuka, Posko Pengaduan Warga di Balai Kota Masih Sepi Petugas
-
Jadi Sorotan PSI, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan di Balai Kota
-
PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara