Suara.com - Dua orang warga Jakarta mendatangi posko pengaduan masyarakat di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019). Salah satunya adalah Tetty Maryana, warga Jalan Perjuangan, Koja, Jakarta Utara.
Tetty mendatangi posko yang dibuka di depan kantor Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan itu sekitar pukul 08.30 WIB. Ia datang sendiri dengan membawa sejumlah berkas.
Ia diterima oleh petugas dari Dinas Kesehatan yang menunggu di posko itu. Usai berbincang dengan petugas, Suara.com menanyakan tujuannya bertamu ke kantor Anies.
Tetty sempat menulis buku kehadiran di posko itu. Pada kolom perihal, ia menulis "masalah kesehatan alat bantu dengar yang harganya Rp 5 juta. Tolong dibantu Bapak Gubernur."
Ia mengaku ingin meminta bantuan membeli alat bantu dengar untuk anaknya. Alat tersebut berharga Rp 5 juta dan Tetty tidak memiliki uang untuk membelinya.
Sebab, kata dia, uang yang diberikan BPJS hanya sebesar Rp 1 juta. Sementara sisanya harus ditanggung Tetty sendiri.
"Tadi minta bantuan buat biaya beli alat bantu dengar anak saya. Kurangnya Rp 4 juta. BPJS cuma bantu Rp 1 juta," ujar Tetty di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Sejak pengobatan anaknya berakhir dua pekan lalu, Tetty mengaku sudah mendatangi berbagai pihak untuk meminta bantuan. Terakhir, ia diminta untuk mendatangi Sudin Kesehatan Jakarta Timur.
Sudin tersebut menyatakan tidak bisa membantu dan meminta Tetty untuk mendatangi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Balai Kota. Baznas disebut Tetty juga tidak bisa menanggung biaya yang kurang itu.
Baca Juga: Banyak Warga Tak Setuju Ibu Kota Pindah, Anies: Saya Hanya Melaksanakan UU
Sebagai opsi terakhir, ia mendatangi Balai Kota pagi ini. Ia menyebut pengaduan ini merupakan harapan terakhirnya agar anaknya bisa kembali mendengar dengan normal.
"Sudah ke mana-mana. Sudin Wali Kota Jaktim minta ke sini sama Baznas. Ini harapan terakhir saya deh," kata Tetty dengan raut wajah sedih.
Berkas yang ditunjukan kepada Tetty adalah surat dari dokter dan resep obat yang berisi permintaan pembelian alat bantu dengar. Respons dari petugas di posko pengaduan itu adalah menerima pengajuannya.
Namun belum dipastikan nantinya pihak Pemprov DKI bisa membantunya atau tidak. Tetty diminta untuk menunggu untuk waktu yang tidak ditentukan.
"Tadi katanya 'ya sudah ajukan saja' saya sekarang tinggal nunggu saja, tadi kan sudah catat nomor HP," kata dia.
Berita Terkait
-
Mengaku Keluarga, Ida Gagal Ketemu Anies di Balai Kota
-
Hingga Layanan Ditutup, Posko Pengaduan Warga DKI Sepi Pengunjung
-
Satu Jam Dibuka, Posko Pengaduan Warga di Balai Kota Masih Sepi Petugas
-
Jadi Sorotan PSI, Pemprov DKI Buka Posko Pengaduan di Balai Kota
-
PSI Buka Posko Pengaduan Warga, Anies: Bukan Hal Baru, Biasa Saja
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!