Suara.com - Tokoh muda Papua, Samuel Tabuni, menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat Papua khususnya kalangan muda selama ini. Samuel menyebut masalah rasisme yang kekinian menjadi pemicu kerusuan di Papua.
Samuel Tabuni menilai masyarakat Papua harus lebih dulu menyampaikan aspirasinya secara langsung dengan turun ke jalan agar keluh kesahnya dapat didengar pemerintah Indonesia.
Ia menilai pemerintah Indonesia baru melakukan tindak lanjut setelah ada protes besar-besaran dari masyarakat. Samuel kemudian mencontohkan seperti lambannya penanganan dari pemerintah terkait kasus pengepungan di asrama Papua dan rasisme di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
"Khusus kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru proses. Padahal proses rasisme itu sudah berlangsung lama. Itu menjadi amarah masyarakat Papua saat ini," kata Samuel di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Selain itu, Samuel mengaku heran permasalahan rasisme terhadap masyarakat Papua yang sudah sejak lama terjadi tak ditangani dari awal.
Pemerintah baru mulai bergerak cepat setelah kasus tersebut membuat seluruh masyarakat Papua marah dan melakukan aksi yang berujung kerusuhan.
"Waktu Pak Natalius Pigai membicarakan rasisme, negara tidak hadir. Justru yang hadir ketika orang Papua marah di Surabaya. Hal ini yang mesti negara adil dan proteksi. Sehingga orang Papua merasa menjadi bagian bangsa," kata Samuel.
Kemudian Samuel juga menyinggung permasalahaan lain yang ada di Papua mulai dari Freeport hingga saat masyarakat Papua meminta otonomi khusus yang juga harus terlebih dahulu turun ke jalan baru aspirasi mereka didengar.
"Lalu yang kedua, undang-undang otsus itu mau lahir orang Papua harus demo. Demonya sampai bentuk tim seratus ke Jakarta lalu kita dapat otsus. Hari ini otsus 20 tahun, saya ingin masyarakat muda dan teman-teman seusia saya," kata Samuel.
Baca Juga: SafeNet: Internet Diputus, Rakyat Papua Sulit Akses Kuliah dan Berobat
Berita Terkait
-
Kondisi Terkini di Jayapura, Mobil hingga Bangunan Hangus Terbakar
-
Jokowi Bakal ke Papua Kamis 5 September 2019
-
Gerindra: Jokowi Sebaiknya Ngantor di Papua, Dia Menang 90 Persen di Sana
-
Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua
-
Kondisi kantor Bea Cukai yang Terbakar Akibat Rusuh di Jayapura
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalami Kasus Dugaan Suap di Muara Enim
-
Kuntadi Masuk Bursa Jampidsus usai Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Belum Tahu?
-
Benarkah E-Voting untuk Pemilu Rawan Manipulasi? Pakar IT Ungkap Keunggulan Kertas Suara Manual
-
Sapa Jaksa Agung 'Kakak Asuh', Kapolri Dikritik: Sejak Kapan Jadi Subordinat?
-
Rumor Kuntadi Jadi Jampidsus Mencuat, Jaksa Agung Beri Respons Singkat
-
Tak Percaya Polri dan Kejagung, SEMA UGM Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan
-
MBG Jalan Lagi Meski Ada Kasus Korupsi, Akademisi Minta Tata Kelola Dibenahi
-
Roy Suryo Gugat Pasal Peretasan di Praperadilan, Tim Hukum Uji Bukti Lewat Komputer Pengadilan
-
Ledakan di MAN 3 Padang, Densus 88 Sebut Pelaku Terinspirasi Kasus Bom SMAN 72 Jakarta