Suara.com - Tokoh muda Papua, Samuel Tabuni, menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat Papua khususnya kalangan muda selama ini. Samuel menyebut masalah rasisme yang kekinian menjadi pemicu kerusuan di Papua.
Samuel Tabuni menilai masyarakat Papua harus lebih dulu menyampaikan aspirasinya secara langsung dengan turun ke jalan agar keluh kesahnya dapat didengar pemerintah Indonesia.
Ia menilai pemerintah Indonesia baru melakukan tindak lanjut setelah ada protes besar-besaran dari masyarakat. Samuel kemudian mencontohkan seperti lambannya penanganan dari pemerintah terkait kasus pengepungan di asrama Papua dan rasisme di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
"Khusus kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru proses. Padahal proses rasisme itu sudah berlangsung lama. Itu menjadi amarah masyarakat Papua saat ini," kata Samuel di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Selain itu, Samuel mengaku heran permasalahan rasisme terhadap masyarakat Papua yang sudah sejak lama terjadi tak ditangani dari awal.
Pemerintah baru mulai bergerak cepat setelah kasus tersebut membuat seluruh masyarakat Papua marah dan melakukan aksi yang berujung kerusuhan.
"Waktu Pak Natalius Pigai membicarakan rasisme, negara tidak hadir. Justru yang hadir ketika orang Papua marah di Surabaya. Hal ini yang mesti negara adil dan proteksi. Sehingga orang Papua merasa menjadi bagian bangsa," kata Samuel.
Kemudian Samuel juga menyinggung permasalahaan lain yang ada di Papua mulai dari Freeport hingga saat masyarakat Papua meminta otonomi khusus yang juga harus terlebih dahulu turun ke jalan baru aspirasi mereka didengar.
"Lalu yang kedua, undang-undang otsus itu mau lahir orang Papua harus demo. Demonya sampai bentuk tim seratus ke Jakarta lalu kita dapat otsus. Hari ini otsus 20 tahun, saya ingin masyarakat muda dan teman-teman seusia saya," kata Samuel.
Baca Juga: SafeNet: Internet Diputus, Rakyat Papua Sulit Akses Kuliah dan Berobat
Berita Terkait
-
Kondisi Terkini di Jayapura, Mobil hingga Bangunan Hangus Terbakar
-
Jokowi Bakal ke Papua Kamis 5 September 2019
-
Gerindra: Jokowi Sebaiknya Ngantor di Papua, Dia Menang 90 Persen di Sana
-
Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua
-
Kondisi kantor Bea Cukai yang Terbakar Akibat Rusuh di Jayapura
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Survei Cyrus Network: 70 Persen Masyarakat Puas Kinerja Menteri Kabinet Merah Putih
-
Survei Cyrus: 65,4 Persen Publik Dukung MBG
-
Lolos dari Bandara Soetta, Sabu 4,8 Kg Kiriman dari Iran Disergap di Pamulang!
-
Mendagri Tito Bahas Persiapan Program Perumahan di Wilayah Perbatasan
-
Bisa Jadi Pintu Masuk HIV: 19 dari 20 Remaja Jakarta Terinfeksi Penyakit Menular Seksual
-
Begal Petugas Damkar Ditangkap di Hotel Pluit, Polisi: Masih Ada 4 Pelaku yang Buron!
-
Makar atau Kebebasan Berekspresi? Membedah Kontroversi Pernyataan Saiful Mujani
-
Perintah Tegas Pramono ke Pasukan Kuning: Jangan Tunggu Viral, Jalan Rusak Harus Cepat Ditangani!
-
Dipolisikan Faizal Assegaf ke Polda Metro, Jubir KPK Santai: Itu Hak Konstitusi, Kami Hormati
-
Analis Selamat Ginting: Gibran Mulai Manuver Lawan Prabowo Demi Pilpres 2029