Suara.com - Tokoh muda Papua, Samuel Tabuni, menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat Papua khususnya kalangan muda selama ini. Samuel menyebut masalah rasisme yang kekinian menjadi pemicu kerusuan di Papua.
Samuel Tabuni menilai masyarakat Papua harus lebih dulu menyampaikan aspirasinya secara langsung dengan turun ke jalan agar keluh kesahnya dapat didengar pemerintah Indonesia.
Ia menilai pemerintah Indonesia baru melakukan tindak lanjut setelah ada protes besar-besaran dari masyarakat. Samuel kemudian mencontohkan seperti lambannya penanganan dari pemerintah terkait kasus pengepungan di asrama Papua dan rasisme di Surabaya, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
"Khusus kemarin di Surabaya. Kita harus demo baru proses. Padahal proses rasisme itu sudah berlangsung lama. Itu menjadi amarah masyarakat Papua saat ini," kata Samuel di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/8/2019).
Selain itu, Samuel mengaku heran permasalahan rasisme terhadap masyarakat Papua yang sudah sejak lama terjadi tak ditangani dari awal.
Pemerintah baru mulai bergerak cepat setelah kasus tersebut membuat seluruh masyarakat Papua marah dan melakukan aksi yang berujung kerusuhan.
"Waktu Pak Natalius Pigai membicarakan rasisme, negara tidak hadir. Justru yang hadir ketika orang Papua marah di Surabaya. Hal ini yang mesti negara adil dan proteksi. Sehingga orang Papua merasa menjadi bagian bangsa," kata Samuel.
Kemudian Samuel juga menyinggung permasalahaan lain yang ada di Papua mulai dari Freeport hingga saat masyarakat Papua meminta otonomi khusus yang juga harus terlebih dahulu turun ke jalan baru aspirasi mereka didengar.
"Lalu yang kedua, undang-undang otsus itu mau lahir orang Papua harus demo. Demonya sampai bentuk tim seratus ke Jakarta lalu kita dapat otsus. Hari ini otsus 20 tahun, saya ingin masyarakat muda dan teman-teman seusia saya," kata Samuel.
Baca Juga: SafeNet: Internet Diputus, Rakyat Papua Sulit Akses Kuliah dan Berobat
Berita Terkait
-
Kondisi Terkini di Jayapura, Mobil hingga Bangunan Hangus Terbakar
-
Jokowi Bakal ke Papua Kamis 5 September 2019
-
Gerindra: Jokowi Sebaiknya Ngantor di Papua, Dia Menang 90 Persen di Sana
-
Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua
-
Kondisi kantor Bea Cukai yang Terbakar Akibat Rusuh di Jayapura
Terpopuler
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 3 Sepatu New Balance Tanpa Tali, Bantalan Nyaman untuk Jalan Kaki Jauh
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
- Persija Sudah Temukan Pengganti Mauricio Souza, Target Juara Super League Musim Depan
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Serbaguna, Anti Pegal Dipakai Jalan Seharian
Pilihan
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Kebakaran RSUD Syekh Yusuf Gowa, Begini Kondisi Terkini Pasien
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
Terkini
-
Ribuan Calon Jemaah Umrah Hanania Travel Gagal Berangkat, Negara Diminta Hadir Sesuai UU Terbaru!
-
Buntut Film Pesta Babi, Mama Sinta Asal Papua Polisikan Ketua LBH Merauke di Jakarta
-
Eropa Tegang! Vladimir Putin Ancam Bombardir Dua Negara NATO
-
Alarm Regresi Demokrasi, Menguatnya Kartelisasi Politik dan Ancaman Neo Otoritarianisme di Indonesia
-
Buron! Bareskrim Kejar Bos New Zone Medan, Diduga Jadi Bandar Narkoba di Kelab Malam Miliknya
-
Krisis Literasi Belum Selesai, Kenapa Siswa Bakal Dipaksa Belajar Bahasa Prancis?
-
Kesehatan Donald Trump Bermasalah? Gedung Putih Dituding Tutupi Hasil Medical Check-up
-
Risiko Bencana Alam, Bupati dan Wali Kota Jabar Diminta Hentikan Pembangunan di Hutan & Perkebunan
-
Skandal Epstein Memanas! Pam Bondi Akui Ada Kesalahan, DPR AS Curiga Ada Fakta yang Ditutupi
-
Banten Media Hub 2026: Ikhtiar Strategi Komunitas Media Lokal Bertahan di Era Digital