Suara.com - Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Safenet) menilai, penutupan akses internet di Papua berdampak pada persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di sana.
"Terlalu fokus pada persoalan keamanan , tapi tidak memperhatikan persoalan yang muncul saat internet dimatikan," tegas Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto kepada Jatimnet.com—jaringan Suara.com, Jumat (30/8/2019).
Salah satu yang terdampak adalah persoalan usaha mikro kecil dan menengah berbasis dalam jaringan (daring) yang lumpuh akibat pembatasan tersebut.
"Perusahaan bisnis terutama yang berbasis digital sangat terdampak, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas dokumen yang harus dikirim lewat surat elektronik atau email," ungkap Damar.
Selain itu di sektor pendidikan, pihaknya menyebut pelayanan administrasi registrasi mahasiswa di sejumlah kampus di Papua terhambat.
"Mahasiswa banyak yang mendaftar di Universitas Terbuka (UT). Saat ini adalah masa registrasi. Akibat dari pemblokiran internet adalah mereka tidak bisa mengirim data," jelasnya.
Damar menyebut pula layanan BPJS Kesehatan tidak dapat diakses seperti biasanya, warga yang berobat harus bayar tunai walaupun sudah ditanggung. "Akses BPJS dan transaksi melalui ATM terputus," tegasnya.
Ia menuturkan, pemutusan akses Internet di Papua bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ia mencontohkan studi yang dilakukan di India Februari 2019, dengan melakukan pemblokiran internet, kekerasan semakin meningkat dan dampak riil masyarakat semakin meluas.
"Alasannya, pelaku kekerasan akan merasa bebas bergerak tanpa pengawasan. Sementara masyarakat yang seharusnya bisa menghindar dari konflik justru tidak bisa karena kurang informasi," tambahnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Kumpulkan Tokoh Adat Papua, Bicara dari Hati ke Hati
-
Wiranto Janji Akan Tarik Pasukan TNI dan Polri dari Papua
-
Kapolres Jayapura Klaim Aparat Ikut Kena Blokir Internet dan Telepon
-
Wiranto: TNI ke Papua Bukan untuk Represif dan Tembaki Rakyat
-
Di Kantor KSP, Kepala Suku Besar: Presiden Tolong Kumpulkan Orang Papua
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Libur Nataru di Kota Solo: Volume Kendaraan Menurun, Rumah Jokowi Ramai Dikunjungi Wisatawan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
Terkini
-
Tito Karnavian Tekankan Kreativitas dan Kemandirian Fiskal dalam RKAT Unsri 2026
-
Mendagri Minta Pemda Segera Siapkan Data Masyarakat Terdampak & Lokasi Pembangunan Huntap
-
Teror Bom 10 Sekolah Depok, Pelaku Pilih Target Acak Pakai AI ala ChatGPT
-
Kejari Bogor Bidik Tambang Emas Ilegal, Isu Dugaan 'Beking' Aparat di Gunung Guruh Kian Santer
-
Efek Domino OTT KPK, Kajari HSU dan Bekasi Masuk 'Kotak' Mutasi Raksasa Kejagung
-
Diduga Sarat Potensi Korupsi, KPK-Kejagung Didesak Periksa Bupati Nias Utara, Kasus Apa?
-
Resmi! KY Rekomendasikan 3 Hakim Perkara Tom Lembong Disanksi Nonpalu
-
Ancaman Bencana Susulan Mengintai, Legislator DPR: Jangan Tunggu Korban Jatuh Baru Bergerak
-
Amnesty International Kutuk Keras Represi Aparat ke Relawan Bantuan Aceh: Arogansi Kekuasaan
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana