Suara.com - Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Safenet) menilai, penutupan akses internet di Papua berdampak pada persoalan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di sana.
"Terlalu fokus pada persoalan keamanan , tapi tidak memperhatikan persoalan yang muncul saat internet dimatikan," tegas Direktur Eksekutif Safenet Damar Juniarto kepada Jatimnet.com—jaringan Suara.com, Jumat (30/8/2019).
Salah satu yang terdampak adalah persoalan usaha mikro kecil dan menengah berbasis dalam jaringan (daring) yang lumpuh akibat pembatasan tersebut.
"Perusahaan bisnis terutama yang berbasis digital sangat terdampak, terutama yang berkaitan dengan lalu lintas dokumen yang harus dikirim lewat surat elektronik atau email," ungkap Damar.
Selain itu di sektor pendidikan, pihaknya menyebut pelayanan administrasi registrasi mahasiswa di sejumlah kampus di Papua terhambat.
"Mahasiswa banyak yang mendaftar di Universitas Terbuka (UT). Saat ini adalah masa registrasi. Akibat dari pemblokiran internet adalah mereka tidak bisa mengirim data," jelasnya.
Damar menyebut pula layanan BPJS Kesehatan tidak dapat diakses seperti biasanya, warga yang berobat harus bayar tunai walaupun sudah ditanggung. "Akses BPJS dan transaksi melalui ATM terputus," tegasnya.
Ia menuturkan, pemutusan akses Internet di Papua bukanlah solusi untuk menyelesaikan masalah. Ia mencontohkan studi yang dilakukan di India Februari 2019, dengan melakukan pemblokiran internet, kekerasan semakin meningkat dan dampak riil masyarakat semakin meluas.
"Alasannya, pelaku kekerasan akan merasa bebas bergerak tanpa pengawasan. Sementara masyarakat yang seharusnya bisa menghindar dari konflik justru tidak bisa karena kurang informasi," tambahnya.
Berita Terkait
-
Jokowi Diminta Kumpulkan Tokoh Adat Papua, Bicara dari Hati ke Hati
-
Wiranto Janji Akan Tarik Pasukan TNI dan Polri dari Papua
-
Kapolres Jayapura Klaim Aparat Ikut Kena Blokir Internet dan Telepon
-
Wiranto: TNI ke Papua Bukan untuk Represif dan Tembaki Rakyat
-
Di Kantor KSP, Kepala Suku Besar: Presiden Tolong Kumpulkan Orang Papua
Terpopuler
- 5 Bedak Lokal yang Awet untuk Kondangan, Tahan Hingga Belasan Jam
- Awal Keberuntungan Baru, 4 Shio Ini Akhirnya Bebas dari Masa Sulit pada 11 Mei 2026
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- Lipstik Merek Apa yang Mengandung SPF? Ini 5 Produk untuk Atasi Bibir Hitam dan Kering
- 7 Sepatu Lari Lokal Paling Underrated 2026: Kualitasnya Dipuji Runner, Tapi Masih Jarang Dilirik
Pilihan
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
-
Review If Wishes Could Kill: Serial Horor Korea yang Bikin Kamu Mikir Sebelum Buat Permintaan!
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
Terkini
-
Hilmar Farid: Ada Gap Pengetahuan Antara Jaksa dan Nadiem Makarim di Kasus Chromebook
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Jabar Sudah Bisa Bayar Pajak Kendaraan via WhatsApp, Jakarta Kapan?
-
Bukan 3 Orang, Ternyata Kejagung Kasasi 8 Bankir yang Divonis Bebas di Kasus Sritex
-
Kunjungi Lampung Selatan, Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Apresiasi Komitmen Daerah Tangani Zero Dose
-
Kasus PRT Benhil: Pernyataan Penyidik Dinilai Reduksi Kesalahan Pelaku
-
15 Tahun Jaga Rel Tanpa Status, Penjaga Perlintasan Minta Palang Kereta Resmi yang Layak
-
Masuk Kelompok Ekonomi Terbawah, 11 Ribu Nama Dibuang dari Daftar Penerima Bansos
-
Wamendagri Bima Arya Minta Kepala Daerah Optimalkan Ketahanan Pangan dan Transisi Energi
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Pantau Intervensi Imunisasi Zero Dose di Lampung