Suara.com - Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyambut baik usulan agar Presiden Jokowi sementara berkantor di Papua, agar lebih bisa fokus dalam menyelesaikan kerusuhan yang tak kunjung usai.
Ia sempat menyebut nama Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga pernah berkantor di Yogjakarta, ketika terjadi bencana alam di daerah itu.
Riza mennilai, usulan Jokowi ngantor di Papua itu bagus, apalagi melihat perolehan suara di Pemilihan Presiden 2019, Jokowi meraih lebih dari 90 persen suara di sana.
"Jadi kalau Pak Jokowi, ada yang mengusulkan, memungkinkan berkantor di Papua, saya kira itu sesuatu yang baik. Apalagi Pak Jokowi menang mutlak di situ, 90 persen lebih, sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat Papua khususnya dengan menang banyak, saya kira kan harus dekat," kata Riza di kompleks DPR RI, Jumat (30/8/2019).
Riza sempat menyebut nama SBY yang juga pernah pindah kantor ketika musibah gempa terjadi pada 26 Mei 2006 silam di Yogyakarta. SBY juga kembali ngantor tepatnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta saat Gunung Merapi meletus.
Menurutnya, minimal Jokowi beserta jajarannya bisa berangkat ke Papua untuk mendengar langsung apa yang dikeluhkan oleh masyarakat.
Dengan turunnya Jokowi ke tanah Papua, Riza menilai pemerintah akan lebih mudah untuk mencari solusi dari kerusuhan Papua yang tak kunjung usai.
"Untuk melihat langsung, mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang terjadi sesungguhnya, melihat langsung dan mendengar langsung, kenapa masyarakat di sana begitu kecewa, apa masalahnya, dan bagaimana mengatasinya," ujarnya.
"Saya kira sesuatu yang baik, kami sarankan presiden untuk segera ke Papua, kalau bisa berkantor di Papua dalam beberapa hari ini juga baik," tandasnya.
Baca Juga: Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua
Untuk diketahui, Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk segera berkantor di Papua demi menyelesaikan masalah.
Bukan hanya Jokowi yang diusulkan Andre, tapi juga jajaran kabinet Indonesia Kerja. Usulan Andre itu tidak terlepas dari peroleh suara Jokowi di Pilpres 2019 yang disebutnya hingga 90 persen.
Berita Terkait
-
Kemenlu: Tak Ada Dasar Minta PBB Ikut Campur Kerusuhan Papua
-
Jokowi Didesak Segera ke Papua, Ngabalin: Fadli Zon Urus DPR Saja
-
SafeNet: Internet Diputus, Rakyat Papua Sulit Akses Kuliah dan Berobat
-
Wiranto: Tanpa Disuruh, Jokowi Pasti ke Papua
-
Jokowi Diminta Kumpulkan Tokoh Adat Papua, Bicara dari Hati ke Hati
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat