Suara.com - Konflik di Papua dari tahun ke tahun tak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah, baik era presiden Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi silih berganti. Namun hingga kini gesekan hingga tuntutan merdeka terus berlangsung hingga memicu konflik.
Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo juga berusaha membuat berbagai terobosan. Berbagai langkah dilakukan untuk mengubah masyarakat Papua. Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya. “Keliru kalau ada anggapan kita mengambil banyak kekayaan dari sana. Itu kebalik. Yang benar, Freeport itu kita dapat Rp16 triliun, sedangkan DAU dari pusat ke Papua Rp92 triiun,” kata Presiden Joko Widodo kepada pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, (3/9/2019).
Jokowi menjelaskan, setidaknya ada lima langkah yang dilakukan untuk menangani isu Papua.
Pertama, sejak awal dirinya menjabat sebagai presiden, mengedepankan pendekatan dialog. Tujuannya, menurut Jokowi untuk membangun trust, kepercayaan. Ia telah mengunjungi Asmat, Nduga, Wamena dan lain-lain, bertemu berdialog langsung dengan masyarakat. Ia menargetkan setahun minimal 2-3 kali mengunjungi Papua dan Jokowi mengaku sudah 12 kali ke Papua selama 5 tahun terakhir.
Kedua, pendekatan kesejahteraan. Berbagai upaya membangun kesejahteraan dilakukan termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam oleh dan untuk masyarakat Papua.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Menurut Jokowi, saham Freeport dikelola Pemda Papua sehingga bisa dinikmati masyarakat Papua. Dalam politik anggaran ada salah persepsi. "Keliru bila dianggap Jakarta mengambil dari Papua, itu kebalik. karena dari Freeport dapat Rp26 triliun, sedangkan DAU dari pemerintah pusat ke Papua Rp92 triliun," katanya.
Keempat, penanganan ketidakadilan. Jokowi mencontohkan saat dirinya berkunjung ke Papua, bertemu dengan penjual bensin eceren. Dia tanya ke penjual, harga Rp60 ribu/liter. Bahkan saat musim hujan, bisa mencapai Rp100 ribu / liter. “Ini kita jadikan harga BBM satu harga secara nasional,” kata Jokowi.
Kelima, pembangunan infrastruktur. Jokowi mencontohkan untuk bepergian ke Nduga membutuhkan waktu 4 hari bila menggunakan jalan darat. Ke wilayah Asmat dua hari. Banyak dokter diterjunkan ke sana balik. “Juga terjadi kelaparan, karena akses wilayah sulit. Ini yang kemudian kita bangun insfrastruktur jalan. Sekarang cukup 7-8 jam jalur darat,” kata dia.
Berita Terkait
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Drama KPU Berakhir, Ijazah Capres Kini Kembali Terbuka untuk Publik
-
Kilas Balik Perjuangan Mualaf Selvi Ananda, Matanya Berbinar Saat Masuk Gereja
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
Terkini
-
Jelang Pelantikan di Istana, Dito Ariotedjo Pamer Foto Bareng: Sinyal Erick Thohir Menpora?
-
Rekam Jejak Erick Thohir di Kabinet Prabowo: Bakal Dicopot dari Menteri BUMN Lalu Jadi Menpora?
-
Giliran Wakapolri Sambangi Istana Siang Ini, Ngaku Cuma Mau Rapat
-
Wali Kota Prabumulih H Arlan dari Partai Apa? Viral Kepala Sekolah Dicopot Karena Tegur Anaknya
-
Massa Emak-emak Geruduk Mapolda Metro Jaya: Bebaskan Delpedro Marhaen dkk Tanpa Syarat!
-
Kasus Balita Bengkulu Cacingan, DPR Ingatkan Jangan Sampai Terulang Tragedi Raya di Sukabumi
-
Apa Tugas DKP? Jenderal Djamari Chaniago Dulu Jadi Anggotanya dan Pecat Prabowo dari TNI
-
Usut Korupsi Hutan Inhutani V, KPK Periksa Staf Ahli Menhut dan 6 Saksi di Lampung
-
Komeng Tak Sudi Jabar Selalu Disalahkan jika Jakarta Banjir, Pramono Balas Begini!
-
Bawa 7 Poin Tuntutan, Hujan Deras Tak Surutkan Semangat Aksi Ojol di Depan Gedung DPR RI