Suara.com - Konflik di Papua dari tahun ke tahun tak kunjung selesai. Berbagai kebijakan pemerintah, baik era presiden Soeharto, BJ Habibie, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Jokowi silih berganti. Namun hingga kini gesekan hingga tuntutan merdeka terus berlangsung hingga memicu konflik.
Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo juga berusaha membuat berbagai terobosan. Berbagai langkah dilakukan untuk mengubah masyarakat Papua. Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya. “Keliru kalau ada anggapan kita mengambil banyak kekayaan dari sana. Itu kebalik. Yang benar, Freeport itu kita dapat Rp16 triliun, sedangkan DAU dari pusat ke Papua Rp92 triiun,” kata Presiden Joko Widodo kepada pimpinan media di Istana Merdeka, Jakarta, (3/9/2019).
Jokowi menjelaskan, setidaknya ada lima langkah yang dilakukan untuk menangani isu Papua.
Pertama, sejak awal dirinya menjabat sebagai presiden, mengedepankan pendekatan dialog. Tujuannya, menurut Jokowi untuk membangun trust, kepercayaan. Ia telah mengunjungi Asmat, Nduga, Wamena dan lain-lain, bertemu berdialog langsung dengan masyarakat. Ia menargetkan setahun minimal 2-3 kali mengunjungi Papua dan Jokowi mengaku sudah 12 kali ke Papua selama 5 tahun terakhir.
Kedua, pendekatan kesejahteraan. Berbagai upaya membangun kesejahteraan dilakukan termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam oleh dan untuk masyarakat Papua.
Ketiga, pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Menurut Jokowi, saham Freeport dikelola Pemda Papua sehingga bisa dinikmati masyarakat Papua. Dalam politik anggaran ada salah persepsi. "Keliru bila dianggap Jakarta mengambil dari Papua, itu kebalik. karena dari Freeport dapat Rp26 triliun, sedangkan DAU dari pemerintah pusat ke Papua Rp92 triliun," katanya.
Keempat, penanganan ketidakadilan. Jokowi mencontohkan saat dirinya berkunjung ke Papua, bertemu dengan penjual bensin eceren. Dia tanya ke penjual, harga Rp60 ribu/liter. Bahkan saat musim hujan, bisa mencapai Rp100 ribu / liter. “Ini kita jadikan harga BBM satu harga secara nasional,” kata Jokowi.
Kelima, pembangunan infrastruktur. Jokowi mencontohkan untuk bepergian ke Nduga membutuhkan waktu 4 hari bila menggunakan jalan darat. Ke wilayah Asmat dua hari. Banyak dokter diterjunkan ke sana balik. “Juga terjadi kelaparan, karena akses wilayah sulit. Ini yang kemudian kita bangun insfrastruktur jalan. Sekarang cukup 7-8 jam jalur darat,” kata dia.
Berita Terkait
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
-
Ada Apa di Balik Ngototnya Jokowi Suarakan Prabowo-Gibran Dua Periode?
-
Kekayaan Jokowi dan Sri Mulyani yang Namanya Muncul di Epstein Files
-
Bukan Cuma Jokowi dan Sri Mulyani! Ini Daftar Nama Tokoh RI yang Disebut di Epstein Files
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!