Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dicecar Najwa Shihab soal pembatasan akses internet di Papua.
Ketika itu, pembawa acara Mata Najwa Trans 7 tersebut mempertanyakan soal 'pelemotan' akses internet yang kekinian menjadi senjata pemerintah.
"Soal pembatasan internet, ini mendapat sorotan tajam. Dan kalau melihat sebelumnya, pemerintah mengambil langkah ini di Jakarta pascapemilu. Apakah ini akan menjadi senjata negara, setiap ada kerusuhan internet dibatasi?" tanya Najwa dalam acara Mata Najwa bertajuk 'Masa Depan Papua', Rabu (4/9/2019).
Melalui teleconference, Wiranto menampik. Menurut Wiranto, pembatasan akses internet bukan senjata dan bukan cara terbaik. Bahkan, dia menyesal dan minta maaf karena telah melakukannya.
"Banyak manfaat dari internet, tetapi sayangnya internet juga bisa kita pisahkan dari komunikasi untuk kejahatan, terorisme, narkoba dan kini menyangkut riot dan hal anarkis yang menggunakan sarana serupa. Memang sangat dilematis," ujar Wiranto.
Kata Wiranto, jika internet tidak dibatasi, masalah tidak akan bisa diselesaikan bahkan lebih luas. Karena itu, imbuh Wiranto, sementara akses internet 'dilemotkan'.
"Tapi itu kan sementara, ketika keadaan sudah kondusif, nanti diaktifkan kembali. Kemarin saya sampaikan ke teman-teman wartawan, kalau ada laporan dari evaluasi di lapangan bahwa kondisi kondusif, detik itu juga internet dibuka lagi," ujar Wiranto.
Kemudian, Najwa mengonfirmasi soal pernyataan Wiranto yang akan membuka akses internet di Papua pada 5 September 2019.
"Anda kemarin sempat menyebutkan timeline, 5 September. Apakah itu artinya belum tentu besok, atau Anda akan melihat situasi lagi dan berubah lagi?" tanya Najwa.
Baca Juga: Trauma, Korban Kerusuhan Papua akan Diberikan Layanan Psikososial
Menjawab pertanyaan Najwa, Wiranto mengatakan, "tunggu dulu ya, sabar. Sabar ya, sabar. Kita kan mengatakan pelemotan kita lakukan sebagai reaksi dari aksi di lapangan yang anarkis."
Menurut Wiranto, kalau di lapangan sudah tidak lagi membahayakan, akan diaktifkan kembali. Sekarang, imbuhnya, tergantung situasi tersebut untuk mengaktifkan lagi internet.
"Tanggal 5 (September) jika keadaan kondusif, Insya Allah kita bisa buka kembali dengan catatan kondusi benar-benar dipertahankan kondusif," tutur Wiranto.
Berita Terkait
-
Trauma, Korban Kerusuhan Papua akan Diberikan Layanan Psikososial
-
Kemensos Siapkan Rp 1 Miliar untuk Santunan Korban Kerusuhan Papua
-
Ditanya Soal Benny Wenda, Moeldoko: Kalau Dikomentari Nanti Makin Besar
-
Andi Arief Ragu Veronica Koman Jadi Provokator
-
Kisah Guru Muda yang Siap Mengukir Cinta di Tanah Papua
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Viral Taiwan Resmi Larang Indomie Soto Banjar Usai Temukan Kandungan Berbahaya
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
Terkini
-
5 Fakta Pembunuhan Keji Gadis Cilik 4 Tahun di Konawe Selatan, Motif Pelaku Terungkap
-
Kematian Mahasiswa Unnes saat Demo Masuk Babak Baru, LPSK Dapatkan Bukti CCTV
-
Buntut Insiden Saat Kunker Komisi III DPR, Polda Jambi Minta Maaf: Tak Ada Niat Halangi Wartawan
-
4 Skandal Zita Anjani sebelum Diterpa Isu Pencopotan: Gara-Gara Dugaan Mangkir?
-
Anggota DPR Terima Dana Reses Rp2,5 Miliar, Najwa Shihab: Masalahnya, Cair ke Kantong Pribadi
-
Enam Lembaga HAM Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan, Tegaskan Suara Korban Tak Boleh Terhapus
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
-
Heboh Isu Pergantian Kapolri, Komjen Suyudi Ario Seto Mencuat Gantikan Jenderal Listyo Sigit?
-
Menkeu Purbaya Sudah Tegur Putranya Gara-Gara Unggahan Viral Soal "Agen CIA": Masih Kecil!
-
Drama CEO Malaka Project vs TNI Berakhir Damai, Tak Ada Lagi Proses Hukum untuk Ferry Irwandi?