Suara.com - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pada pihak kepolisian untuk melakukan proses hukum pada warga Papua yang ditangkap terkait aksi merespons tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua yang berujung kerusuhan untuk diproses di Bumi Cendrawasih.
Ia juga akan meminta Polda Papua untuk tidak memindahkan lokasi proses hukum terhadap 28 tersangka saat demo anti rasisme dari Papua ke daerah lain.
“Saya minta anak-anak yang ditahan tersebut penyelesaian hukumnya di Papua, jangan dibawa keluar. Tidak boleh, penyelesaiannya di sini (Papua),” kata Lukas seperti diberitakan jubi.co.id - jaringan Suara.com, Rabu (4/9/2019).
Aksi yang terjadi di sejumlah wilayah Papua memang berakhir dengan kerusuhan. Beberapa kantor pemerintah hingga toko dan rumah warga dirusak dan ada yang dibakar.
Untuk itu Lukas Enembe akan melakukan pembahasan bersama, agar warga yang terkena dampak bisa tetap didata guna diberikan perbaikan.
“Nanti kita akan sepakat dan dibahas sama-sama apakah dibangun kembali atau diberi uang, sehingga tidak satu orangpun korban yang kita tinggalkan. Kita bantu yang mengalami musibah,” ujarnya.
Selain itu Lukas Enembe mengaku telah mendapat data dari Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Papua terkait jumlah warga terdampak.
“Dengan data ini kita akan melakukan penyelesaian secara menyeluruh, sehingga pada saat pelaksanaan PON XX Tahun 2020 semuanya sudah bersih (bangunan sudah tertata dan diperbaiki),” katanya.
Baca Juga: Kemensos Terjunkan Tim untuk Siapkan Bantuan bagi Korban Kerusuhan Papua
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
-
Bukan Hanya soal BBM, Kebijakan WFH Mengancam Napas Bisnis Kecil di Magelang
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
Terkini
-
Kejagung Sita Uang Tunai dan Emas di Kantor Tersangka TPPU Zarof Ricar
-
Amerika Serikat Siapkan 10.000 Tentara Tambahan Antisipasi Perang Lanjutan Melawan Iran
-
Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di UBL Memanas, Dosen Terduga Pelaku Laporkan Balik Mahasiswi
-
Walhi Soroti Pertemuan Satgas PKH dengan Gubernur Sherly Tjoanda, Ada Apa?
-
RUU Pemilu Jadi Tarik Ulur: Demokrat Nilai Tak Perlu Buru-Buru, Golkar Minta Segera Dibahas
-
Israel Diserang Jutaan Lebah, Warga Zionis Ketakutan Yakin Itu Kiriman dari Tuhan
-
Perang Bikin Harga-harga Naik, Kaesang Lobi Dubes Iran Buka Jalur Selat Hormuz untuk Pertamina
-
DPM Perdokjasi Resmi Bekerja Sama dengan 13 Asuransi untuk Perkuat Penilaian Klaim
-
Polisi Selidiki Kasus Begal Viral di Gunung Sahari Meski Korban Belum Melapor
-
Kemkomdigi Beberkan 7 Ancaman Digital yang Bisa Rusak Mental Anak: PP Tunas Hadir Untuk Melindungi