Suara.com - Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade mengkritik keras pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ihwal kenaikan iuran BPJS dengan menyebut biaya kesehatan yang murah akan membuat masyarakat manja.
Menurutnya, pemerintah seharusnya memahami jika beban masyarajat saat ini sudah tinggi, terlebih jika harus dibebankan lagi dengan kenaikan iuran BPJS.
Ia bahkan meminta mencari pendekatan lain di luar solusi untuk menaikan BPJS. Ia juga menekankan bahwa apa yang dikatakan Moeldoko soal biaya kesehatan murah membuat masyarakat manja tidak tepat.
"Pemerintah jangan setelah menang punya mindset-nya sedikit-sedikit menyalahkan masyarakat, mau naikin BPJS, mau naikin listrik. Tolong berpikir pendekatan yang berbeda gitu loh. Jangan berpikir masyarakat manja, masyarakat enggak manja tapi memang masyarakat enggak mampu," kata Andre kepada Suara.com, Jumat (6/9/2019).
Menurutnya, pemerintah yang baru saja memenangkan Pilpres 2019 tak bisa sewenang-wenang mengambil kebijakan menaikkan tarif mulai dari BPJS hingga listrik yang dampaknya bakal membebani masyarakat.
"Pemerintah harus berpikir bagaimana bisa melayani masyarakat bukan membebani masyarakat itu yang paling penting dilakukan pemerintah. Sudah menang, sekarang sedikit-sedikit membebani masyarakat, mentang-mentang enggak ada pemilu presiden lagi 2024 untuk Pak Jokowi," katanya.
Sebelumnya, Moeldoko meminta seluruh masyarakat untuk memahami soal iuran BPJS kesehatan yang akan dinaikkan mulai pada 1 Januari 2020. Ia tak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Karena itu kata dia, harus dipahami bahwa sehat itu mahal dan butuh perjuangan.
"Semua masyarakat harus memahami itu (Kenaikan iuran BPJS kesehatan). Jangan mengembangkan sehat itu murah. Nanti repot. Sehat itu mahal, perlu perjuangan," kata ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden (KSP), Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (4/9/2019).
"Kalau sehat itu murah, orang menjadi sangat manja, tidak mau mendidik dirinya untuk menjadi sehat. Sehat itu perlu perjuangan, perlu olahraga, perlu ngurangi rokok, kan begitu," sambungnya.
Baca Juga: Fadli Zon Usul Jokowi Pakai Mobil Esemka untuk Kendaraan Kepresidenan
Moeldoko menyebut pemerintah sudah menghitung dalam hal menaikan iuran BPJS Kesehatan. Di sisi lain, Presiden Jokowi, kata Moeldoko juga sudah menginstruksikan BPJS kesehatan untuk memperbaiki manajemen BPJS dari waktu ke waktu.
Diketahui, pemerintah akan menerapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2020 terhadap peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) yakni dari sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp160.000 untuk kelas I dan dari sebelumnya Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 untuk kelas II.
Sementara untuk iuran kelas III diusulkan sebesar Rp 42.000 dari Rp 25.500.
Berita Terkait
-
Iuran BPJS Naik, JK Bandingkan Dengan Pengeluaran Rokok dan Pulsa
-
Iuran BPJS Naik, Moeldoko: Kalau Sehat Murah Bikin Orang Sangat Manja
-
Wapres JK: Iuran BPJS Naik Supaya Masyarakat Sejahtera
-
Gerindra Minta Jokowi dan Menterinya Berkantor di Papua Sampai Situasi Reda
-
Prediksi Provokator Kerusuhan Papua, Politikus PKPI Diserang Gerindra
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Berhasil Identifikasi, 17 Jasad Santri Tragedi Ponpes Al Khoziny Diserahkan ke Keluarga
-
Lewat Modul P5, Literasi Jaminan Sosial Dinilai Bisa Ditanamkan Sejak Dini
-
TPG Triwulan III 2025 Cair! Guru Jam Mengajar di Bawah 12 JP Dapat Tunjangan?
-
Ketua GIPI Kritik RUU Kepariwisataan: Pemerintah Tak Pernah Anggap Penting Pariwisata
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya