Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membangun Istana Kepresidenan di Papua pada tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Tak hanya itu, Jokowi menyetujui beberapa usulan diantaranya penempatan PNS di provinsi lain termasuk di eselon 1 dan dua, pemekaran provinsi di dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan.
"Hari ini de facto sudah diserahkan. Ini saya bisik bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong ya, duitnya nggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," ujar Jokowi disambut tepuk tangan puluhan tokoh Papua yang hadir.
Awalnya Jokowi memastikan apakah lahan di Papua sudah tersedia untuk dibangun Istana Presiden di Papua.
"Mengenai Istana Presiden. Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektare gratis? Gratis? Sepuluh hektare benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.
Kemudian Jokowi menyetujui pembangunan asrama nusantara di setiap provinsi, percepatan pembangunan Palapa Ring yang akan selesai tahun 2019 serta pembentukan lembaga adat untuk memberikan akselerasi perlindungan anak dan perempuan di Papua. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Jokowi, Tokoh Adat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Papua. Abisai Rollo ini juga merupakan mantan Ketua tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf Kota Jayapura.
Aspirasi tersebut diantaranya meminta pemekaran kabupaten di lima wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan), pembangunan asrama nusantara di seluruh provinsi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua.
Mereka juga mengusulkan revisi UU Otsus (otonomi khusus) dalam Prolegnas 2020n menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN (Aparatur Sipil Negara) honorer di tanah Papua, melakukan percepatan pembangunan Palapa Ring Timur Papua serta mengesahkan Lembaga Adat Perempuan dan Anak Papua.
Tak hanya itu, para tokoh Papua meminta Jokowi untuk membangun Istana Presiden di Papua yaitu di Kota Jayapura.
Baca Juga: Tok! Jokowi Setuju Pemekaran Papua, Ditambah Sampai 3 Daerah
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina