Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun Istana Presiden di Papua setelah mendengarkan 10 permintaan yang diutarakan oleh tokoh-tokoh Papua.
Presiden Jokowi menyebut, rencananya Istana Presiden akan dibangun di Pulau Cendrawasih pada tahun depan.
"Ya, dimulai tahun depan, istananya dibangun," kata Presiden saat menerima sekitar 61 tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Adapun 10 permintaan tokoh Papua yang diwakili Abisai Rollo yang disampaikan langsung kepada Presiden, yakni adanya pemekaran provinsi lima wilayah adat di Provinsi Papua-Papua Barat.
Pembentukan Badan Nasional Urusan Tanah Papua, penempatan pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di kementerian dan LPMK, pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, usulan revisi Undang-Undang Otsus dalam Prolegnas 2020.
Selanjutnya menerbitkan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di tanah Papua, percepatan Palapa Ring Timur Papua, Presiden diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua serta membangun Istana Presiden RI di ibu kota provinsi Papua, di Kota Jayapura.
Abisai bahkan menyumbangkan tanahnya seluas 10 hektare untuk dibangun Istana Presiden di Papua dan dibisa dibangun dalam 5 tahun ini.
"Saya tinggal di perbatasan menyumbangkan kepada negara," kata Abisai.
Menanggapi ini, Presiden mengatakan pembangunan di tanah Papua yang paling berat adalah masalah tanah, namun dengan adanya pemberian ini maka Istana Presiden dibangun mulai tahun depan.
Baca Juga: Ketemu Jokowi, Tokoh Papua Minta Pemekaran Hingga Istana Presiden di Papua
Terkait dengan permintaan pemekaran lima provinsi, Jokowi juga setuju namun tidak langsung lima kemungkinan dua atau tiga provinsi dulu.
"Undang-undang mendukung ke sana (pemekaran), tinggal dan saya memang ingin ada usulan dari bawah, bukan dari kita," katanya.
Sedangkan permintaan pembangunan Asrama Nusantara di seluruh kota studi dan menjamin keamanan mahasiswa Papua, Jokowi juga menyatakan setuju.
Terkait Palapa Ring, Kepala Negara menyatakan akan selesai akhir tahun ini sehingga masyarakat Papua bisa mendapatkan layanan komunikasi seperti wilayah Jawa.
Untuk pembentukan lembaga adat untuk perempuan anak dan perempuan Papua, Jokowi menyatakan bagus untuk memberikan akselerasi perlindungan anak perempuan.
Jokowi juga berjanji akan "memaksa" BUMN besar untuk menyediakan 1.000 lowongan kerja bagi lulusan anak Papua asli. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
- Menkop Ferry Minta Alfamart dan Indomaret Stop Ekspansi Karena Mengancam Koperasi Merah Putih
Pilihan
-
SBY Sentil Doktrin Perang RI: Kalau Serangan Udara Hancurkan Jakarta, Bagaimana Hayo?
-
Kasus Pembakaran Tenda Polda DIY: Perdana Arie Divonis 5 Bulan, Hakim Perintahkan Bebas
-
Bikin APBD Loyo! Anak Buah Purbaya Minta Pemerintah Daerah Stop Kenaikan TPP ASN
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
Terkini
-
OJK Ungkap Kejahatan di BPR Panca Dana: Kredit Fiktif dan Pencairan Deposito Nasabah
-
Diduga Lakukan Penipuan Kripto, Bisnis AMG Pantheon Ditutup Paksa
-
Bantah Dokumen Perjanjian Tarif Resiprokal, Haikal Hasan: Produk Impor AS Wajib Sertifikat Halal
-
Menteri PKP Buka Peluang Integrasikan Program Gentengisasi dengan Bantuan Perumahan
-
APBN Tekor Rp 695,1 T, Purbaya Klaim Ekonomi RI Masih Aman: Lebih Jago dari Malaysia & Vietnam
-
Dukung Dasco soal Tunda Impor Mobil Pikap India, Kadin: Nanti Jadi Bangkai
-
Purbaya Perpanjang Dana SAL Rp 200 T hingga 6 Bulan: Bank Tak Perlu Khawatir!
-
OJK Tabuh Genderang Perang! Influencer Saham 'Nakal' Terancam Sanksi Berat
-
Perang Cashback Ramadan 2026 Memanas, Platform Adu Strategi Gaet Pengguna
-
Heboh Rencana Impor 105 Ribu Mobil Pick-Up India Buat Kopdes Merah Putih, Istana Irit Bicara