Suara.com - Partai Bulan Bintang (PBB) melihat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan semakin sulit dilalui apalagi kalau parliamentary threshold atau ambang batas parlemennya meningkat menjadi lima persen. Dengan demikian, PBB mulai memikirkan untuk bergabung dengan partai Islam lainnya.
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan PBB memiliki beban agak berat ketika harus menghadapi pemilu. Oleh karenanya, Yusril mengaku sempat sempat ada pemikiran untuk bergabung dengan partai berazaskan Islam.
Namun, Yusril tidak menjelaskan wacana PKB itu dimaksudkan untuk berkoalisi atau peleburan.
"Mungkin pemilu yang akan datang (parliamentary) threshold-nya 5 persen lagi, sehingga sangat sulit bagi partai-partai ini untuk bisa bertahan," kata Yusril di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).
"Karena itu juga ada pikiran di kalangan kami untuk melakukan penggabungan antar partai-partai Islam yang ada," katanya.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa gagasan itu sudah lama dipikirkan. Akan tetapi hingga kini belum ada pembahasan serius di antara partai-partai politik berideologi Islam.
"Bagaimana teknis penggabungannya, bagaimana cara penggabungannya nanti akan dibicarakan satu dengan yang lain," ujarnya.
Namun demikian, Yusril mengungkap bahwa ajakan-ajakan penggabungan partai-partai Islam tersebut memang sudah berbunyi. Dia juga menyebut kalau penggabungan tersebut mesti dibahas lebih dalam termasuk dengan aturannya dalam undang-undang.
"Ada yang mengatakan, 'sudah, PBB gabung sama PPP saja'. Jadi sudah ada keinginan-keinginan yang baik, dan kami menyambut dengan positif ajakan-ajakan itu, dan mungkin perlu kita bicarakan bersama-sama," tutur Pakar Tata Hukum Negara tersebut.
Baca Juga: PDIP: Bukan Mau Sombong, Kami Mau Hattrick Menang Pemilu 2024 Bos
"Tentu harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Parpol yang sekarang," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril pun sempat meminta masukan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk langkah PBB ke depannya. JK mengatakan bahwa gagasan tersebut dinilai baik karena bisa mengumpulkan kekuatan partai-partai Islam pada pemilu berikutnya.
Yusril juga sengaja mengundang JK untuk dapat hadir di Muktamar PBB yang digelar di Belitung pada akhir September mendatang.
Berita Terkait
-
Yusril Dukung Dewan Pengawas KPK: Tak Ada Lembaga yang Luput Diawasi
-
Dukung RUU KPK, Yusril: Tidak Ada UU yang Sempurna
-
PDIP: Bukan Mau Sombong, Kami Mau Hattrick Menang Pemilu 2024 Bos
-
Hasil Kongres PDIP: Sepakat Pilpres dan Pileg Dipisah di Pemilu 2024
-
Terkait Pemilu 2024, Djarot Sebut PDIP Harus Beradaptasi Jadi Partai Modern
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan