Suara.com - Partai Bulan Bintang (PBB) melihat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan semakin sulit dilalui apalagi kalau parliamentary threshold atau ambang batas parlemennya meningkat menjadi lima persen. Dengan demikian, PBB mulai memikirkan untuk bergabung dengan partai Islam lainnya.
Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra menjelaskan PBB memiliki beban agak berat ketika harus menghadapi pemilu. Oleh karenanya, Yusril mengaku sempat sempat ada pemikiran untuk bergabung dengan partai berazaskan Islam.
Namun, Yusril tidak menjelaskan wacana PKB itu dimaksudkan untuk berkoalisi atau peleburan.
"Mungkin pemilu yang akan datang (parliamentary) threshold-nya 5 persen lagi, sehingga sangat sulit bagi partai-partai ini untuk bisa bertahan," kata Yusril di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).
"Karena itu juga ada pikiran di kalangan kami untuk melakukan penggabungan antar partai-partai Islam yang ada," katanya.
Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa gagasan itu sudah lama dipikirkan. Akan tetapi hingga kini belum ada pembahasan serius di antara partai-partai politik berideologi Islam.
"Bagaimana teknis penggabungannya, bagaimana cara penggabungannya nanti akan dibicarakan satu dengan yang lain," ujarnya.
Namun demikian, Yusril mengungkap bahwa ajakan-ajakan penggabungan partai-partai Islam tersebut memang sudah berbunyi. Dia juga menyebut kalau penggabungan tersebut mesti dibahas lebih dalam termasuk dengan aturannya dalam undang-undang.
"Ada yang mengatakan, 'sudah, PBB gabung sama PPP saja'. Jadi sudah ada keinginan-keinginan yang baik, dan kami menyambut dengan positif ajakan-ajakan itu, dan mungkin perlu kita bicarakan bersama-sama," tutur Pakar Tata Hukum Negara tersebut.
Baca Juga: PDIP: Bukan Mau Sombong, Kami Mau Hattrick Menang Pemilu 2024 Bos
"Tentu harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UU Parpol yang sekarang," sambungnya.
Dalam kesempatan itu, Yusril pun sempat meminta masukan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk langkah PBB ke depannya. JK mengatakan bahwa gagasan tersebut dinilai baik karena bisa mengumpulkan kekuatan partai-partai Islam pada pemilu berikutnya.
Yusril juga sengaja mengundang JK untuk dapat hadir di Muktamar PBB yang digelar di Belitung pada akhir September mendatang.
Berita Terkait
-
Yusril Dukung Dewan Pengawas KPK: Tak Ada Lembaga yang Luput Diawasi
-
Dukung RUU KPK, Yusril: Tidak Ada UU yang Sempurna
-
PDIP: Bukan Mau Sombong, Kami Mau Hattrick Menang Pemilu 2024 Bos
-
Hasil Kongres PDIP: Sepakat Pilpres dan Pileg Dipisah di Pemilu 2024
-
Terkait Pemilu 2024, Djarot Sebut PDIP Harus Beradaptasi Jadi Partai Modern
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional