Suara.com - Presiden Joko Widodo menyetujui aspirasi tokoh Papua untuk membangun Istana di daerah tersebut pada tahun 2020.
Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai rencana pembangunan instana di Papua itu perlu kembali dipertimbangkan.
Menurutnya, pembangunan istana di Papua harus dikaji kembali, apakah memang sudah sesuai dengan keinginan masyarakat di sana atau tidak.
"Menurut saya itu bukan solusi ya, tanyalah kepada masyarakat apa yang dibutuhkan memangnya masyarakat Papua butuh istana?" kata Fadli di DPR, Rabu (11/9/2019).
Fadli menyarankan, sebaiknya Jokowi menyerap dan melibatkan langsung masyarakat Papua mengenai apa yang menjadi keinginan mereka dalam meredam konflik.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membangun Istana Kepresidenan di Papua pada tahun 2020. Hal tersebut dikatakan Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua saat pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Tak hanya itu, Jokowi menyetujui beberapa usulan diantaranya penempatan PNS di provinsi lain termasuk di eselon 1 dan dua, pemekaran provinsi di dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan.
"Hari ini de facto sudah diserahkan. Ini saya bisik bisik dulu dengan para menteri supaya keputusannya tidak keliru. Nanti saya ngomong ya, duitnya nggak ada. Ya jadi mulai tahun depan Istana dibangun," ujar Jokowi disambut tepuk tangan puluhan tokoh Papua yang hadir.
Awalnya Jokowi memastikan apakah lahan di Papua sudah tersedia untuk dibangun Istana Presiden di Papua.
Baca Juga: Dukung Jokowi Bangun Istana di Papua, Lenis Kogoya: Kan Bagian dari NKRI
"Mengenai Istana Presiden. Ini kan di sana yang sulit tanahnya, ini tanahnya tadi sudah disediakan benar? 10 hektare gratis? Gratis? Sepuluh hektare benar? Sudah ada? Oh punya pak Abisai Rollo," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
Menseneg Pastikan Presiden Jokowi Sudah Kirim Surpres ke DPR Rabu Pagi
-
Fadli Zon: Habibie Pemimpin Masa Transisi dan Figur Dunia Dirgantara
-
Usulan TNI/Polri Jadi Ortu Asuh Anak Papua, Kontras: Buka Luka Lama Timtim
-
Jokowi: BJ Habibie Seorang Negarawan yang Saya Jadikan Contoh
-
Habibie Meninggal 5 Menit Sebelum Jokowi Datang
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre
-
Saksi Ahli Pidana Kubu Nadiem Beberkan Empat Syarat Penetapan Tersangka