Suara.com - Dua aksi damai akan digelar di depan Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (14/9/2019). Kedua aksi damai itu diselenggarakan sebagai bentuk penyampaian dukungan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Dari kabar yang diperoleh awak media, aksi damai pertama akan dilangsungkan oleh Aliansi Rakyat Lawan Korupsi. Aksi damai yang akan dimulai pada pukul 14.00 WIB tersebut akan menyampaikan sejumlah tuntutan.
Aspirasi yang pertama ialah dukungan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyetujui adanya revisi UU KPK. Kemudian tuntutan lainnya ialah mendorong agar pembahasan revisi UU KPK segera dilakukan.
Selain itu, Aliansi Rakyat Lawan Korupsi juga akan menyampaikan aspirasi dukungannya terhadap Komisioner KPK terpilih periode 2019-2023. Aliansi tersebut juga menuntut pembubaran Wadah Pegawai KPK yang diduga dipakai untuk kepentingan politik dan calo kasus.
Setelahnya, aksi damai lain pun akan dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Untuk Perbaikan KPK. Aliansi tersebut merupakan gabungan dari sejumlah aliansi-aliansi masyarakat yang konsen terhadap KPK.
Mereka akan menggelar aksi damai itu pukul 16.00 WIB. Mereka juga akan menyampaikan aspirasi yang sama yakni mendukung revisi UU KPK, mendukung Capim KPK periode 2019-2023 dan meminta pembubaran Wadah Pegawai KPK.
Setidaknya ada 500 orang akan terlibat dalam aksi damai itu. Uniknya mereka dikabarkan akan mengenakan pakaian khas daerah di Indonesia dan kostum pahlawan super atau super hero.
Berita Terkait
-
Antasari Dukung Ketua KPK Baru Firli Bahuri: Kuasai Seluruh Lantai di KPK
-
Pimpinan KPK Kembalikan Mandat ke Jokowi, Fahri: Bikin Sederhana Saja
-
Soroti Posisi Novel Baswedan di KPK, Pria Ini Disemprot Jubir Prabowo
-
Pasca Rusuh, Gedung KPK Dijaga Polisi Super Ketat, Kendaraan Taktis Siaga
-
Antasari: Ketua KPK Kembalikan Mandat ke Jokowi Tindakan Tak Dewasa
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
-
Bukan Cuma Joget! Kenalan dengan 3 Influencer yang Menginspirasi Aksi Nyata untuk Lingkungan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
Terkini
-
Usut Korupsi RSUD Kolaka Timur, KPK Periksa Kasi Pidsus Kejari Kolaka
-
Bantah Kesejahteraan Jadi Pemicu, TNI AD Duga Prajurit Kopassus Terlibat Penculikan Karena Ini
-
Rismon Bongkar Lagi Keganjilan Ijazah Jokowi, Foto Satu-satunya Berkacamata di Indonesia
-
Misteri Keracunan MBG di Garut: Ayam Woku atau Lalapan Mentah Biang Kerok? 194 Pelajar Terkapar
-
Hendrar Prihadi Dicopot dari LKPP, PDIP Terima Tak Ada Lagi Kader Partai di Pemerintahan Prabowo
-
Lahan Parkir Milik BUMD DKI Disegel karena Ilegal, Pramono Anung Kasih Dukungan: Memang Pantas
-
Paman di Jakarta Timur Tega Perkosa Keponakan Sendiri saat Ditinggal Orang Tua Berdagang
-
Menkeu Purbaya Diancam Diceraikan Istri Gegara Hampir Menyerah Belajar Ekonomi
-
Kepala LKPP Diisi Sarah Sadiqa, PDIP Pasrah usai Hendrar Prihadi Dicopot Prabowo, Mengapa?
-
Tuntutan TGPF 98 di PTUN: Desak Fadli Zon Cabut Pernyataan dan Minta Maaf ke Publik