Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. DPR RI beralasan KPK belum dilibatkan karena waktu pembahasannya sempit.
Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Zulfan Lindan mengatakan pihaknya ingin menyelesaikan pembahasan RUU itu dengan cepat. Sekarang proses RUU tersebut sedang dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
"Begini, ini kan di Baleg, badan legislasi DPR, dan waktunya sempit jadi ingin cepat diselesaikan," kata Zulfan di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/9/2019).
Zulfan juga menyebut KPK sendiri berpandangan masalah intervensi dalam pembahasan RUU. Karena itu, kata Zulfan, KPK justru tidak memberikan masukan kepada DPR dan lebih berfokus pada masalah tersebut.
"Sekarang dengan mereka sudah menyertakan menyerahkan ke Presiden, ada yang mundur, ini kan sulit kita," kata Zulfan.
Mundurnya komisioner KPK secara langsung dan tidak langsung itu, disebut Zulfan, menyulitkan komunikasi DPR dengan KPK. Terlebih lagi panitia kerja (Panja) pembahasan RUU KPK itu juga baru dibentuk.
"Jadi Anda bisa bayangkan, kalau ada komisioner mundur dan menyerahkan ke presiden. Jadi kita panggil siapa? Paling dua lagi kan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
Terkini
-
Begini Kata DPP PDIP Soal FX Rudy Pilih Mundur Sebagai Plt Ketua DPD Jateng
-
Mendagri Tito Sudah Cek Surat Pemerintah Aceh ke UNDP dan Unicef, Apa Katanya?
-
Terjebak Kobaran Api, Lima Orang Tewas dalam Kebakaran Rumah di Penjaringan!
-
Kayu Gelondongan Sisa Banjir Sumatra Mau Dimanfaatkan Warga, Begini Kata Mensesneg
-
SPPG Turut Berkontribusi pada Perputaran Ekonomi Lokal
-
Dukung Program MBG: SPPG di Aceh, Sumut, dan Sumbar Siap Dibangun Kementerian PU
-
Mendagri Tito Jelaskan Duduk Perkara Pemkot Medan Kembalikan Bantuan Beras 30 Ton ke UAE
-
Minggu Besok, Pesantren Lirboyo Undang Seluruh Unsur NU Bahas Konflik Internal PBNU
-
Kementerian PU Tandatangani Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung SPPG di 152 Lokasi
-
Eks Mensos Tekankan Pentingnya Kearifan Lokal Hadapi Bencana, Belajar dari Simeulue hingga Sumbar