Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan akan membantu pemulihan pasca-bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tiga tahun ke depan melalui organisasi khususnya yakni United Nations Development Programme (UNDP).
"UNDP bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) menyalurkan komponen pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah. Totalnya sekitar 28 juta dollar Amerika Serikat (AS)," kata Pemimpin Tim Ketahanan dan Rekonstruksi UNDP, Christian Budi Purnomo di Palu, Selasa (17/9/2019).
Dana tersebut, lanjutnya, tidak akan digunakan untuk memulihkan semua sektor yang terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi setahun lalu di empat daerah itu, hanya empat sektor yang menjadi prioritas UNDP.
Christian menyebut empat sektor itu antara lain pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan, serta infrastruktur ekonomi kemasyarakatan.
"Periode pelaksanaannya untuk tiga tahun, menyesuaikan dengan implementasi kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pemerintah pusat yang memang direncanakan untuk tiga tahun," terangnya.
Ia menjelaskan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh UNDP dimulai dengan tahap persiapan yang saat ini tengah berjalan. Kemudian tahap aksi rekonstruksi yang rencananya akan mulai dikerjakan tahun 2020.
Setelah rekonstruksi selesai, tahun ke-3 UNDP melakukan tahapan penyelesaian administrasi terhadap aset-aset yang menjadi sasaran rekonstruksi.
"Karena aset-aset yang dibangun sebagian besar adalah milik pemerintah, jadi mekanisme serah terima dengan pemerintah nanti, pengembalian aset dan segala macam harus kami lakukan. Tentunya itu harus melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait yakni Kementerian Keuangan," ucapnya. (Antara)
Baca Juga: Akibat Pergaulan Bebas, Anak-anak Pengungsi Gempa Palu Marak Nikah Dini
Berita Terkait
-
Beban Berat Pemilu 2024, PBB Pikir-pikir Bergabung ke Parpol Islam
-
Yusril Dukung Dewan Pengawas KPK: Tak Ada Lembaga yang Luput Diawasi
-
Dukung RUU KPK, Yusril: Tidak Ada UU yang Sempurna
-
Pemerintah Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB
-
Badan HAM PBB Sebut Perubahan Iklim Picu Kelaparan hingga Kekurangan Gizi
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK
-
PERADI Profesional Ingatkan DPR, RUU HPI Harus Jaga Kedaulatan Nasional di Tengah Arus Global
-
KPK Pantau Kasus Febrie Adriansyah, Yakin Kejagung Profesional Usut Eks Jampidsus
-
Geger Eks Napiter Ledakkan Lapak di Tasik, Pengamat Bongkar Celah Pengawasan yang Bolong
-
Tak Ada SP 1 dan 2, Guru Pelaku Kekerasan di Sekolah Rakyat Langsung Pecat!
-
Prabowo Sampaikan Belasungkawa Wafatnya Mantan Emir Qatar Sheikh Hamad bin Khalifa Al Tahni
-
Ajak Warga Jakarta Jujur Saat Disensus, Pramono: 'Kaya Ya Kaya, Miskin Ya Miskin'
-
KPK Klaim Belum Ada Permintaan Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Hindari 'Jeruk Makan Jeruk', Kejagung Bentuk Tim Steril Tangani Kasus Febrie Adriansyah