Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan akan membantu pemulihan pasca-bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tiga tahun ke depan melalui organisasi khususnya yakni United Nations Development Programme (UNDP).
"UNDP bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) menyalurkan komponen pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah. Totalnya sekitar 28 juta dollar Amerika Serikat (AS)," kata Pemimpin Tim Ketahanan dan Rekonstruksi UNDP, Christian Budi Purnomo di Palu, Selasa (17/9/2019).
Dana tersebut, lanjutnya, tidak akan digunakan untuk memulihkan semua sektor yang terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi setahun lalu di empat daerah itu, hanya empat sektor yang menjadi prioritas UNDP.
Christian menyebut empat sektor itu antara lain pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan, serta infrastruktur ekonomi kemasyarakatan.
"Periode pelaksanaannya untuk tiga tahun, menyesuaikan dengan implementasi kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pemerintah pusat yang memang direncanakan untuk tiga tahun," terangnya.
Ia menjelaskan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh UNDP dimulai dengan tahap persiapan yang saat ini tengah berjalan. Kemudian tahap aksi rekonstruksi yang rencananya akan mulai dikerjakan tahun 2020.
Setelah rekonstruksi selesai, tahun ke-3 UNDP melakukan tahapan penyelesaian administrasi terhadap aset-aset yang menjadi sasaran rekonstruksi.
"Karena aset-aset yang dibangun sebagian besar adalah milik pemerintah, jadi mekanisme serah terima dengan pemerintah nanti, pengembalian aset dan segala macam harus kami lakukan. Tentunya itu harus melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait yakni Kementerian Keuangan," ucapnya. (Antara)
Baca Juga: Akibat Pergaulan Bebas, Anak-anak Pengungsi Gempa Palu Marak Nikah Dini
Berita Terkait
-
Beban Berat Pemilu 2024, PBB Pikir-pikir Bergabung ke Parpol Islam
-
Yusril Dukung Dewan Pengawas KPK: Tak Ada Lembaga yang Luput Diawasi
-
Dukung RUU KPK, Yusril: Tidak Ada UU yang Sempurna
-
Pemerintah Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB
-
Badan HAM PBB Sebut Perubahan Iklim Picu Kelaparan hingga Kekurangan Gizi
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS Tiba-tiba Serang Iran, IRGC Balas Hantam Pangkalan Udara di Kuwait!
-
Tragedi TV Tabung di Atas Kepala Siswi SD, Akhir Tragis JN di Tangan Pemuda Haus Darah
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra