Suara.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memastikan akan membantu pemulihan pasca-bencana 28 September 2018 di Sulawesi Tengah yakni di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi hingga tiga tahun ke depan melalui organisasi khususnya yakni United Nations Development Programme (UNDP).
"UNDP bekerja sama dengan pemerintah Jerman melalui Bank Pembangunan Jerman (KfW) menyalurkan komponen pendanaan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sulawesi Tengah. Totalnya sekitar 28 juta dollar Amerika Serikat (AS)," kata Pemimpin Tim Ketahanan dan Rekonstruksi UNDP, Christian Budi Purnomo di Palu, Selasa (17/9/2019).
Dana tersebut, lanjutnya, tidak akan digunakan untuk memulihkan semua sektor yang terdampak gempa, tsunami dan likuefaksi setahun lalu di empat daerah itu, hanya empat sektor yang menjadi prioritas UNDP.
Christian menyebut empat sektor itu antara lain pendidikan, kesehatan, dan sanitasi lingkungan, serta infrastruktur ekonomi kemasyarakatan.
"Periode pelaksanaannya untuk tiga tahun, menyesuaikan dengan implementasi kegiatan rehabilitasi rekonstruksi pemerintah pusat yang memang direncanakan untuk tiga tahun," terangnya.
Ia menjelaskan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh UNDP dimulai dengan tahap persiapan yang saat ini tengah berjalan. Kemudian tahap aksi rekonstruksi yang rencananya akan mulai dikerjakan tahun 2020.
Setelah rekonstruksi selesai, tahun ke-3 UNDP melakukan tahapan penyelesaian administrasi terhadap aset-aset yang menjadi sasaran rekonstruksi.
"Karena aset-aset yang dibangun sebagian besar adalah milik pemerintah, jadi mekanisme serah terima dengan pemerintah nanti, pengembalian aset dan segala macam harus kami lakukan. Tentunya itu harus melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait yakni Kementerian Keuangan," ucapnya. (Antara)
Baca Juga: Akibat Pergaulan Bebas, Anak-anak Pengungsi Gempa Palu Marak Nikah Dini
Berita Terkait
-
Beban Berat Pemilu 2024, PBB Pikir-pikir Bergabung ke Parpol Islam
-
Yusril Dukung Dewan Pengawas KPK: Tak Ada Lembaga yang Luput Diawasi
-
Dukung RUU KPK, Yusril: Tidak Ada UU yang Sempurna
-
Pemerintah Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB
-
Badan HAM PBB Sebut Perubahan Iklim Picu Kelaparan hingga Kekurangan Gizi
Terpopuler
- 10 Sunscreen untuk Flek Hitam Terlaris di Shopee yang Bisa Kamu Coba
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- Lebih Murah dari Innova Zenix: 5 Mobil 7 Seater Kabin Lega Cocok untuk Liburan Keluarga Akhir Tahun
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- 7 Mobil 8 Seater Termurah untuk Keluarga, MPV hingga SUV Super Nyaman
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Kewenangannya Dicabut, Karen Agustiawan Klaim Tak Tahu Soal Penyewaan Tangki BBM Anak Riza Chalid
-
Babak Baru Skandal Whoosh: Pakar Hukum Desak KPK 'Seret' Jokowi ke Meja Pemeriksaan
-
Karen Agustiawan Ungkap Fakta TBBM Merak: Kunci Ketahanan Energi Nasional atau Ladang Korupsi?
-
Blok M Bangkit Lagi! Gubernur DKI Janjikan Sistem Parkir Satu Pintu, Minta Warga Naik Transum
-
KCIC Siap Bekerja Sama dengan KPK soal Dugaan Mark Up Anggaran Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Mendagri Tito Karnavian Buka-bukaan, Ini Biang Kerok Ekonomi 2 Daerah Amblas!
-
Sidang Kasus Korupsi Pertamina, Karen Agustiawan Ungkap Tekanan 2 Pejabat Soal Tangki Merak
-
Ultimatum Gubernur Pramono: Bongkar Tiang Monorel Mangkrak atau Pemprov DKI Turun Tangan!
-
Drama Grup WA 'Mas Menteri': Najelaa Shihab dan Kubu Nadiem Kompak Bantah, tapi Temuan Jaksa Beda
-
Karen Agustiawan Ungkap Pertemuan Pertama dengan Anak Riza Chalid di Kasus Korupsi Pertamina