Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengkritik anggota DPRD DKI yang menggadaikan surat keputusan (SK) keanggotaannya.
Ia mengatakan, uang hasil gadai SK biasanya digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membayar utang saat kampanye hingga memenuhi kebutuhan gaya hidup mewah.
Ketua Formappi Lucius Karus mengatakan, pengeluaran anggota DPRD DKI saat masa kampanye tidak sedikit. Karena itu mereka membutuhkan dana tambahan untuk menutupi utang dengan menggadaikan SK.
"Pertama pasti efek dari jor-joran masa kampanye, yang akhirnya menyedot habis keuangan anggota DPRD," ujar Lucius, Kamis (19/9/2019).
Lucius bahkan menyebut anggaran terbesar bagi caleg saat kampanye adalah untuk politik uang. Menurutnya, pengeluaran untuk money politics bahkan tidak terukur.
"Nafsu yang besar untuk menang, membuat mereka mengeluarkan uang dalam jumlah tak terduga, hingga tak sadar kalau modal nyaris habis," kata Lucius.
Selain itu, Lucius menyebut menjadi anggota DPRD mengharuskan memiliki gaya hidup yang mewah. Pasalnya, orang yang baru menjadi anggota DPRD sering dianggap telah naik kelas sosial.
"Jadi pejabat otomatis mesti dengan tampilan wah. Maka perlu duit untuk mendandani diri," tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta ternyata kerap menggadaikan Surat Keputusan (SK) keanggotaannya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan uang demi memenuhi berbagai keperluan.
Baca Juga: Anggota DPRD Jakarta Gadaikan SK, Anies Ikuti Aturan Perbankan
Wakil Ketua DPRD nondefinitif dari Fraksi Gerindra, Syarief mengatakan wakil rakyat yang menggadaikan SK merupakan anggota bukan pengurus partai. Selain itu, mereka yang baru saja terpilih sebagai anggota DPRD untuk periode pertama.
"Bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota, didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituen," ujar Syarief kepada wartawan, Kamis (19/9/2019).
Berita Terkait
-
Terungkap! Baru Dilantik, Anggota DPRD DKI Jakarta Gadaikan SK Demi Kredit
-
Terungkap, Anggota DPRD DKI Ada yang Gadaikan SK Keanggotaan
-
DPRD DKI Rampungkan 185 Pasal Tatib Dewan
-
Belajar dari Sutiyoso, DPRD Mau Wagub DKI Dijabat Lebih dari Satu Orang
-
Belajar Demokrasi di Indonesia, Legislator Bhutan Kunjungi DPRD DKI Jakarta
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah