Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berharap RUU KUHP bisa terus berjalan dan disahkan pada akhir September 2019. Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menginginkan agar RUU tersebut rampung bersamaan dengan akhir anggota DPR RI periode 2014-2019.
Meski RUU KUHP dirundung polemik lantaran sejumlah pasalnya yang dinilai kontroversial, Zulkifli berharap hal tersebut bisa diselesaikan. Apalagi mengingat dengan usulan Presiden Jokowi yang meminta penundaan pengesahan RUU KUHP.
Atas usulan Jokowi itu pula, hari ini ketua fraksi partai di Parlemen beserta pimpinan DPR dijadwalkan menemui Jokowi di Istana Negara.
"Kan pimpinan fraksi dan DPR akan ketemu presiden masih ada waktu mana yang dianggap belum sesuai aspirasi publik masih ada waktu beberapa hari ini untuk sinkronisasi. Oleh karena itu Pimpinan DPR dan fraksi-fraksi akan ketemu presiden untuk dialog kan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Terkait sejumlah pasal yang dinilai bermasalah, Ketua MPR itu meminta publik untuk membandingkan antara KUHP versi Belanda dengan RUU KUHP.
Ia berujar, persoalan tersebut juga bisa diselesaikan dengan konsultasi antara legislatif dengan eksekutif sehingga bantinya bisa segera disahkan.
"Kalau dibaca rancangan undang-undang kayaknya bertentang tapi lihat undang-undang lamanya, lamanya ternyata lebih berat lagi. Ini kan undang-undang zaman Belanda kan jadi kalau nunggu semua setuju ya enggak sah-sah itu undang-undang," kata Zulkifli.
"Makanya saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi ini sehingga undang-undang ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang sehingga ada prestasi ya," tandasnya.
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Berbaju Hitam Kepung DPRD Malang: DPR Pekok
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO