Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berharap RUU KUHP bisa terus berjalan dan disahkan pada akhir September 2019. Politikus yang akrab disapa Zulhas itu menginginkan agar RUU tersebut rampung bersamaan dengan akhir anggota DPR RI periode 2014-2019.
Meski RUU KUHP dirundung polemik lantaran sejumlah pasalnya yang dinilai kontroversial, Zulkifli berharap hal tersebut bisa diselesaikan. Apalagi mengingat dengan usulan Presiden Jokowi yang meminta penundaan pengesahan RUU KUHP.
Atas usulan Jokowi itu pula, hari ini ketua fraksi partai di Parlemen beserta pimpinan DPR dijadwalkan menemui Jokowi di Istana Negara.
"Kan pimpinan fraksi dan DPR akan ketemu presiden masih ada waktu mana yang dianggap belum sesuai aspirasi publik masih ada waktu beberapa hari ini untuk sinkronisasi. Oleh karena itu Pimpinan DPR dan fraksi-fraksi akan ketemu presiden untuk dialog kan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Terkait sejumlah pasal yang dinilai bermasalah, Ketua MPR itu meminta publik untuk membandingkan antara KUHP versi Belanda dengan RUU KUHP.
Ia berujar, persoalan tersebut juga bisa diselesaikan dengan konsultasi antara legislatif dengan eksekutif sehingga bantinya bisa segera disahkan.
"Kalau dibaca rancangan undang-undang kayaknya bertentang tapi lihat undang-undang lamanya, lamanya ternyata lebih berat lagi. Ini kan undang-undang zaman Belanda kan jadi kalau nunggu semua setuju ya enggak sah-sah itu undang-undang," kata Zulkifli.
"Makanya saya berharap bisa disepakati dalam konsultasi ini sehingga undang-undang ini bisa diselesaikan oleh periode sekarang sehingga ada prestasi ya," tandasnya.
Baca Juga: Ribuan Mahasiswa Berbaju Hitam Kepung DPRD Malang: DPR Pekok
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak