Suara.com - Juru bicara Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Ones Suhuniap, membantah tuduhan Kapolres Jayawijaya bahwa aktivis mereka memakai seragam SMA untuk menyusup dalam massa pelajar yang berdemonstrasi anti-rasis di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9) awal pekan ini.
Ones Suhuniap menegaskan KNPB tidak terlibat dalam aksi para pelajar yang berkembang menjadi amuk massa di Wamena itu.
Dia menilai, polisi cenderung selalu menjadikan KNPB kambing hitam pada berbagai peristiwa di Papua.
“Setiap aksi yang terjadi di Papua, polisi selalu mengambinghitamkan KNPB. Sama halnya dengan lempar batu sembunyi tangan. Polisi harus bicara sesuatu sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Ones Suhuniao kepada Jubi.co.id melalui pesan singakat.
Suhuniap meminta polisi tidak asal-asalan menuduh KNPB. Ia menyatakan, KNPB justru telah mengeluarkan imbauan agar rakyat tidak berunjukrasa pada 23 September 2019.
“Kami KNPB secara resmi keluarkan imbauan kepada rakyat bawah tidak [berunjukrasa] tanggal 23 september 2019,” katanya.
Ia mengatakan, polisi tidak bisa menutupi kesalahannya dengan mengambing hitamkan KNPB.
“Polisi harus mampu mengungkap siapa yang menyebabkan 16 warga sipil tewas, dan 65 lainnya terluka. Sebab, setiap penambakan tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Jadi, jangan selalu tuduh KNPB. Apakah KNPB punya pabrik senjata dan memiliki peluru untuk bunuh orang? Yang punya senjata dan peluru adalah aparat kepolisian dan TNI,” kata Suhuniap.
Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, masyarakat Papua merasa tidak nyaman melihat aparat keamanan yang diperbantukan ke Papua, berjaga di berbagai lokasi dengan senjata.
Baca Juga: Rumah Dibakar Massa, Satu Keluarga di Wamena Tewas Terpanggang
Wonda meminta aparat keamanan mulai mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Kami melihat juga [aparat keamanan] memegang senjata. Posisinya bukan [digantungkan], tapi kami lihat rata-rata posisi [senjata seakan] siaga. Ini harus dihindari. Saya pikir tidak harus posisi senjata seperti itu, karena membuat masyarakat merasa tidak nyaman,” kata Yunus Wonda.
Berita Terkait
-
Rumah Dibakar Massa, Satu Keluarga di Wamena Tewas Terpanggang
-
LIVE: Menko Polhukam Tanggapi Pembahasan RUU
-
Depan Perwakilan Papua, Moeldoko: Daerah Tidak Stabil Sulit untuk Membangun
-
Akses Internet Dibatasi, Pelanggan Telkomsel Masih Bisa SMS dan Telepon
-
Korban Tewas Kerusuhan di Wamena Bertambah Jadi 22 Orang, Satu Kritis
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
- 7 Sunscreen Flek Hitam untuk Usia 50 Tahun ke Atas sesuai Review dan Harga
Pilihan
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
Terkini
-
Giliran Kelompok Tani Geruduk Patung Kuda, Suarakan Pengaruh MBG Hingga Reforma Agraria
-
Alasan KPK Belum Periksa Anggota Pansus Haji Diduga Terima 1 Juta Dolar AS
-
Pagar Masih dari Bambu, Gibran Janjikan Revitalisasi Sekolah untuk Wilayah 3T
-
Jakarta Ramai Unjuk Rasa, Pramono Ingatkan Massa Peserta Aksi: Jangan Sentuh Fasilitas Umum
-
Ekonom Celios Pertanyakan Anggaran MBG Rp268 Triliun: Kalau Fokus ke 3T, Cukup Rp67 Triliun
-
Dukung Penangkapan Eks Kepala BGN, Tani Merdeka: Program Prabowo Bagus, Oknumnya yang Main!
-
Polri hingga KPK Ajukan Tambahan Anggaran, Legislator PKB Minta Kinerja Berdampak Nyata
-
Dewan Keamanan Iran Akan Luncurkan Balasan Jika Amerika Berkhianat!
-
Pemprov Jabar Tingkatkan Akses Pekerja Informal terhadap BPJS Ketenagakerjaan
-
KPK Dalami Dugaan Illegal Gain Rp 27,8 Miliar Maktour di Kasus Korupsi Kuota Haji