Suara.com - Juru bicara Komite Nasional Papua Barat atau KNPB, Ones Suhuniap, membantah tuduhan Kapolres Jayawijaya bahwa aktivis mereka memakai seragam SMA untuk menyusup dalam massa pelajar yang berdemonstrasi anti-rasis di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya, Papua, Senin (23/9) awal pekan ini.
Ones Suhuniap menegaskan KNPB tidak terlibat dalam aksi para pelajar yang berkembang menjadi amuk massa di Wamena itu.
Dia menilai, polisi cenderung selalu menjadikan KNPB kambing hitam pada berbagai peristiwa di Papua.
“Setiap aksi yang terjadi di Papua, polisi selalu mengambinghitamkan KNPB. Sama halnya dengan lempar batu sembunyi tangan. Polisi harus bicara sesuatu sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Ones Suhuniao kepada Jubi.co.id melalui pesan singakat.
Suhuniap meminta polisi tidak asal-asalan menuduh KNPB. Ia menyatakan, KNPB justru telah mengeluarkan imbauan agar rakyat tidak berunjukrasa pada 23 September 2019.
“Kami KNPB secara resmi keluarkan imbauan kepada rakyat bawah tidak [berunjukrasa] tanggal 23 september 2019,” katanya.
Ia mengatakan, polisi tidak bisa menutupi kesalahannya dengan mengambing hitamkan KNPB.
“Polisi harus mampu mengungkap siapa yang menyebabkan 16 warga sipil tewas, dan 65 lainnya terluka. Sebab, setiap penambakan tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Jadi, jangan selalu tuduh KNPB. Apakah KNPB punya pabrik senjata dan memiliki peluru untuk bunuh orang? Yang punya senjata dan peluru adalah aparat kepolisian dan TNI,” kata Suhuniap.
Ketua DPR Papua Yunus Wonda mengatakan, masyarakat Papua merasa tidak nyaman melihat aparat keamanan yang diperbantukan ke Papua, berjaga di berbagai lokasi dengan senjata.
Baca Juga: Rumah Dibakar Massa, Satu Keluarga di Wamena Tewas Terpanggang
Wonda meminta aparat keamanan mulai mengedepankan pendekatan humanis kepada masyarakat.
“Kami melihat juga [aparat keamanan] memegang senjata. Posisinya bukan [digantungkan], tapi kami lihat rata-rata posisi [senjata seakan] siaga. Ini harus dihindari. Saya pikir tidak harus posisi senjata seperti itu, karena membuat masyarakat merasa tidak nyaman,” kata Yunus Wonda.
Berita Terkait
-
Rumah Dibakar Massa, Satu Keluarga di Wamena Tewas Terpanggang
-
LIVE: Menko Polhukam Tanggapi Pembahasan RUU
-
Depan Perwakilan Papua, Moeldoko: Daerah Tidak Stabil Sulit untuk Membangun
-
Akses Internet Dibatasi, Pelanggan Telkomsel Masih Bisa SMS dan Telepon
-
Korban Tewas Kerusuhan di Wamena Bertambah Jadi 22 Orang, Satu Kritis
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Keluarga 3 Baris Rp50 Jutaan Paling Dicari, Terbaik Sepanjang Masa
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Sepatu Running Lokal Selevel Asics Original, Kualitas Juara Harga Aman di Dompet
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
-
Jadwal dan Link Streaming Nonton Rizky Ridho Bakal Raih Puskas Award 2025 Malam Ini
-
5 HP RAM 6 GB Paling Murah untuk Multitasking Lancar bagi Pengguna Umum
Terkini
-
Bukan Karena Selebgram LM! Pengacara Tegaskan Penyebab Cerai Atalia-Ridwan Kamil Isu Privat
-
Polisi Sebut Ruko Terra Drone Tak Dirawat Rutin, Tanggung Jawab Ada di Penyewa
-
Rocky Gerung Ungkap Riset KAMI: Awal 2026 Berpotensi Terjadi Crossfire Antara Elit dan Rakyat
-
Menkes Dorong Ibu Jadi Dokter Keluarga, Fokus Perawatan Sejak di Rumah
-
Polemik Lahan Tambang Emas Ketapang Memanas: PT SRM Bantah Penyerangan, TNI Ungkap Kronologi Berbeda
-
Grup MIND ID Kerahkan Bantuan Kemanusiaan bagi Korban Bencana ke Sumatra hingga Jawa Timur
-
BNI Raih Dua Penghargaan Internasional atas Pengembangan SDM melalui BNI Corporate University
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat
-
Prabowo Mau Tanam Sawit di Papua, DPR Beri Catatan: Harus Dipastikan Agar Tak Jadi Malapetaka
-
Agustus 2026, Prabowo Targetkan 2.500 SPPG Beroperasi di Papua