Papua Minta Dialog seperti Aceh dan GAM, Libatkan Finlandia untuk Penengah

Suara.com - Perwakilan dari DPRD Papua dan Papua Barat menyampaikan delapan poin masukan yang dibubuhkan dalam sepucuk surat untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu poin yang dituliskan ialah mereka meminta pemerintah pusat bisa membuka dialog dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua termasuk gerakan separatis Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Permintaan tersebut tidak terlepas dari pengalaman saat Gerakan Aceh Merdeka (GAM) akhirnya mengakui Indonesia usai melakukan dialog bersama pemerintah. Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa menyampaikan bahwa peristiwa itu tidak terlepas dari adanya sebuah komunikasi.

Ferdinando juga menyebutkan dalam upaya dialog itu juga hadir pihak penengah yakni Finlandia untuk meminimalisir kecurigaan.

"Sehingga hasil yang dicapai dari dialog itu adalah benar-benar secara konprehensif dan merespon apa yang menjadi harapan semua pihak baik rakyat di tanah Papua maupun apa yang diharapkan oleh negara," kata Ferdinando usai melakukan pertemuan dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Jokowi sempat melakukan dialog bersama 61 Tokoh Papua di Istana Negara beberapa waktu lalu. Namun Ferdinando berharap kalau Jokowi mau membuka dialog dengan semua pihak yang ada di Papua, termasuk dengan gerakan separatis Papua.

"Pihak yang berseberangan ini bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka selama ini, apa yang menjadi maunya rakyat Papua," ujarnya.

Selain untuk menyelesasikan masalah perkepanjangan di Papua, mereka pun akan membawa soal otonomi khusus (otsus) Papua yang dinilainya tidak menyampaikan implementasinya secara menyeluruh. Lebih lanjut Ferdinando pun berharap apabila dialog tersebut dapat terwujudkan, ia ingin adanya mediator agar penyelesaian masalah pun akan segera terwujudkan.

"Kita minta pihak netral yang akan menjadi mediator sehingga kita berharap bisa diselesaikan sehingga kita tetap berada dalam bingkai NKRI," tandasnya.

Baca Juga: Pemerintah Bersedia Berdialog dengan Kelompok Pro Kemerdekaan Papua