Suara.com - Gelombang aksi unjuk rasa melutup di sejumlah kota besar di Indonesia sejak kemarin hingga hari ini.
Elemen mahasiswa baik di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Banyumas hingga Makassar turun ke jalan memprotes RUU KUHP dan RUU KPK yang kekinian panen kritik.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyebut, aksi unjuk rasa yang kekinian digelar rawan disusupi oknum tertentu. Oknum tersebut dikhawatirkan akan melakukan aksi kerusuhan.
"Khawatirnya, momentum demo yang harusnya damai dimanfaatkan pihak tertentu yang menghendaki demo itu berakhir tidak damai tapi demo itu berakhir rusuh," kata Dedi di Mabes Polri, Selasa (24/9/2019).
Guna menangkal agar aksi kerusuhan tak meletup, polisi telah melakukan koordinasi dengan koordinator lapangan massa aksi. Jika massa aksi melihat adanya orang yang mencurigakan, maka polisi mengimbau untuk segera melapor.
"Jika melihat adanya orang tidak dikenal, bukan dari rombongannya tapi ada di kerumunan, segera laporkan ke polisi," katanya.
Lebih lanjut, Dedi meminta agar massa aksi untuk waspada dengan adanya penyusup. Sebab, atribut mahasiswa kekinian sangat mudah untuk diperoleh.
"Dan sangat diwaspadai, mereka juga harus waspadai penyusup yang masuk ke dalam kelompok mereka, karena atribut mahasiswa bisa didapat mudah oleh siapa saja, ini yang kita khawatirkan," imbuhnya.
Dedi mengatakan, pihaknya tak menggunakan peluru tajam dalam pengamanan unjuk rasa kali ini. Jika nantinya ada mahasiswa yang terluka akibat peluru tajam, kata Dedi, maka unjuk rasa telah didesain menciptakan martir.
Baca Juga: Mahasiwa Demo Lagi di DPR, 15 Ribu Personel TNI-Polri Tak Dibekali Senpi
"Kepolisian dalam pengamanan demo yang terpenting adalah tidak dibekali peluru tajam. Jadi kalau ada nanti mahasiswa yang terluka ataupun bahkan meninggal dunia karena peluru tajam itu bisa dipastikan sudah didesain sama mereka nanti demo (mahasiswa) itu dijadikan triger atau jadi martir saat itu," katanya.
Tag
Berita Terkait
-
Aksi Mahasiswa Tolak RKUHP di Bandung, Ada Tim Khusus Siap Turun Jika Rusuh
-
Aksi di Banten, Mahasiswa Blokade Jalan dan Bakar Ban
-
Water Canon dan Gas Air Mata, Polisi Pukul Mundur Mahasiswa di Makassar
-
Polisi Dorong Mahasiswa, Demo di DPR Memanas
-
Menkumham: Adik-adik Mahasiswa Jangan Terbawa Agenda Politik Enggak Benar
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Kiper Timnas Indonesia Emil Audero Puncaki Save Terbanyak Serie A
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
Terkini
-
Jaket Ojol Jadi Kedok, Dua Sekawan Gasak AC Mal Tambora karena Himpitan Ekonomi, Endingnya Penjara!
-
DPR Kritik KPU Rahasiakan Dokumen Capres-Cawapres: Itu Bukan Rahasia Negara!
-
Polda Bali Resmi 14 Orang karena Dicap Perusuh Demo Agustus, 4 di Antaranya Masih Anak-anak
-
Gondol Motor Mertua hingga Perhiasan, Mantan Menantu Jadi Maling di Bekasi
-
Daftar 16 Dokumen Kunci Capres-Cawapres yang Dirahasiakan KPU, dari Ijazah hingga LHKPN
-
Khawatir Gejolak Sosial, Komisi II DPR Minta Mendagri Setop Efisiensi Transfer Dana ke Daerah
-
6 Fakta Kunci Kasus Dugaan Korupsi Tol Cawang-Pluit yang Seret Anak Jusuf Hamka
-
Rp 200 Triliun Anggaran Negara Disalurkan ke Kredit, Ekonom: Itu Ilegal
-
Dapat Gaji UMP Selama 6 Bulan, Bagaimana Mekanisme Program Magang 20.000 Fresh Graduate?
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua