Polisi Dorong Mahasiswa, Demo di DPR Memanas

Suara.com - Situasi aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai universitas di depan gedung DPR , RI, Selasa (24/9/2019) mulai memanas.

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan elemen masyarakat sipil sempat berdorongan dengan aparat kepolisian.

Pantauan Suara.com, ketika beberapa kelompok tengah melakukan orasi, tiba-tiba terdengar suara teriakan di tengah-tengah massa aksi. Massa sempat memaksa ingin masuk ke dalam gedung parlemen Senayan itu.

Kejadian itu berlangsung di bagian depan pagar pintu utama gedung DPR. Sontak pihak kepolisian segera menambah jumlah personel untuk mengamankan bagian depan gedung.

Namun massa semakin menjadi ricuh. Mereka meminta agar kepolisian tidak ikut mendorong mahasiswa.

"Polisi jangan ikut provokasi!" teriak massa di depan Gedung DPR.

Akhirnya perwakilan massa dari mahasiswa mencoba menenangkan peserta aksi. Mereka membuat barisan sambil bergandengan tangan di depan kepolisian.

Tak lama situasi ricuh saling berdorongan itu mereda. Koordinator lapangan dari mobil komando juga meminta untuk mahasiswa tenang.

Aksi ini dilakukan oleh sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai universitas dan masyarakat sipil. Mereka menuntut beberapa poin yang kerap menjadi kontroversi di lingkup pemerintahan dan legislatif.

Baca Juga: Gedung DPR Sepi Penghuni di Tengah Kepungan Demo Mahasiswa

Tujuh poin menjadi tuntutan massa aksi. Di antaranya menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan RUU Ketenegakerjaan. Lalu mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA. Massa juga menuntut agar RUU PKS dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

Selain itu, Pimpinan KPK terpilih juga diminta agar dibatalkan karena dianggap bermasalah. Pihak TNI dan Polri juga diminta agar tidak menduduki jabatan sipil.

Massa mendorong penghentian kriminalisasi aktivis. Ada juga tuntutan mengenai Karhutla di beberapa wilayah. Pihak pembakar hutan diminta agar segera dipidanakan dan dicabut izinnya.

Terkait kemanusiaan, massa meminta agar pelanggaran HAM dituntaskan, pelanggar dari lingkup pejabat ditindak dan hak-hal korban dipulihkan.