Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku bisa memberantaskan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat, yaitu lima tahun saja.
Klaim itu dilontarkan Fahri Hamzah, setelah Najwa Shihab menanyakan sikapnya terhadap KPK di Mata Najwa, Rabu (25/9/2019).
"Yang lebih ekstrem adalah sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang bilang, sebaiknya malah dibubarkan saja KPK. Anda lebih ekstrem, KPK tidak perlu ada?" tanya Najwa Shihab.
Fahri Hamzah mengaku masih memegang pandangan tersebut atas dasar teorinya tentang lembaga yang ia sebut 'sampiran' di negara demokrasi.
"Karena itu kan saya urut logikanya dari awal. Kenapa kita reformasi, kenapa kita melahirkan demokrasi, kenapa kemudian demokrasi itu menciptakan transisi yang tugas transisionalnya adalah menyiapkan kelembagaan negara setelah kita memperbaiki regulasinya, mempersiapkan kelembagaan negara untuk masuk ke alam demokrasi baru, itu karena tradisi demokrasi kita yang korup itu harus dibimbing dan dituntun, khususnya penegak hukum dalam demokrasi yang antikorupsi," ucap Fahri Hamzah.
"Dan KPK tidak pada porsinya melakukan itu?" kata Najwa Shihab, memotong.
Menjawab pertanyaan tersebut, Fahri Hamzah menyatakan, KPK gagal dalam melakukan tugasnya.
Lalu ia mengaku bisa menuntaskan pemberantasan korupsi dalam waktu yang lebih cepat dari KPK, yaitu hanya lima tahun saja.
"Menurut saya ya mohon maaf, ini gagal sudah kok. Saya kalau disuruh memberantas korupsi paling lama lima tahun saya selesaikan. Pertanyaannya adalah, kita mau ini selesai atau memang suka ramai-ramai dan enggak harus selesai?" ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: KPK Cegah Anggota BPK Rizal Djalil dan Pemberi Suap ke Luar Negeri
"Dalam kapasitas apa Bang Fahri lima tahun bisa selesai memberantas korupsi?" tanya Najwa Shihab lagi.
Fahri Hamzah mengatakan, tak peduli apa kapasitasnya, yang pasti, kata dia, dirinya bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi.
Kemudian ia membandingkan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, hingga Timor Leste.
Bagi Fahri Hamzah, Indonesia bisa menangani masalah korupsi seperti negara-negara tersebut..
"Masak bangsa Indonesia enggak bisa? Itu ngawur itu. Saya bisa selesaikan lebih cepat," katanya.
Kemudian sayup-sayup terdengar suara aktivis HAM Haris Azhar hendak menyela Fahri Hamzah.
Berita Terkait
-
Ada Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Sekolah di Kota Surabaya Diliburkan
-
Viral Aniaya Mahasiswa saat Demo, 5 Polisi Ditangkap
-
Tentukan nasib Pegawai KPK, BKN Masih Pelajari UU
-
Anies Klaim Tanggung Biaya Pengobatan 273 Mahasiswa Korban Demo DPR
-
YLBHI Sebut 50 Lebih Mahasiswa Hilang Kontak Usai Demo di Depan Gedung DPR
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting