Suara.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku bisa memberantaskan korupsi di Indonesia dalam waktu singkat, yaitu lima tahun saja.
Klaim itu dilontarkan Fahri Hamzah, setelah Najwa Shihab menanyakan sikapnya terhadap KPK di Mata Najwa, Rabu (25/9/2019).
"Yang lebih ekstrem adalah sikap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang bilang, sebaiknya malah dibubarkan saja KPK. Anda lebih ekstrem, KPK tidak perlu ada?" tanya Najwa Shihab.
Fahri Hamzah mengaku masih memegang pandangan tersebut atas dasar teorinya tentang lembaga yang ia sebut 'sampiran' di negara demokrasi.
"Karena itu kan saya urut logikanya dari awal. Kenapa kita reformasi, kenapa kita melahirkan demokrasi, kenapa kemudian demokrasi itu menciptakan transisi yang tugas transisionalnya adalah menyiapkan kelembagaan negara setelah kita memperbaiki regulasinya, mempersiapkan kelembagaan negara untuk masuk ke alam demokrasi baru, itu karena tradisi demokrasi kita yang korup itu harus dibimbing dan dituntun, khususnya penegak hukum dalam demokrasi yang antikorupsi," ucap Fahri Hamzah.
"Dan KPK tidak pada porsinya melakukan itu?" kata Najwa Shihab, memotong.
Menjawab pertanyaan tersebut, Fahri Hamzah menyatakan, KPK gagal dalam melakukan tugasnya.
Lalu ia mengaku bisa menuntaskan pemberantasan korupsi dalam waktu yang lebih cepat dari KPK, yaitu hanya lima tahun saja.
"Menurut saya ya mohon maaf, ini gagal sudah kok. Saya kalau disuruh memberantas korupsi paling lama lima tahun saya selesaikan. Pertanyaannya adalah, kita mau ini selesai atau memang suka ramai-ramai dan enggak harus selesai?" ujar Fahri Hamzah.
Baca Juga: KPK Cegah Anggota BPK Rizal Djalil dan Pemberi Suap ke Luar Negeri
"Dalam kapasitas apa Bang Fahri lima tahun bisa selesai memberantas korupsi?" tanya Najwa Shihab lagi.
Fahri Hamzah mengatakan, tak peduli apa kapasitasnya, yang pasti, kata dia, dirinya bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi.
Kemudian ia membandingkan pemberantasan korupsi di Indonesia dengan Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Taiwan, hingga Timor Leste.
Bagi Fahri Hamzah, Indonesia bisa menangani masalah korupsi seperti negara-negara tersebut..
"Masak bangsa Indonesia enggak bisa? Itu ngawur itu. Saya bisa selesaikan lebih cepat," katanya.
Kemudian sayup-sayup terdengar suara aktivis HAM Haris Azhar hendak menyela Fahri Hamzah.
Berita Terkait
-
Ada Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Sekolah di Kota Surabaya Diliburkan
-
Viral Aniaya Mahasiswa saat Demo, 5 Polisi Ditangkap
-
Tentukan nasib Pegawai KPK, BKN Masih Pelajari UU
-
Anies Klaim Tanggung Biaya Pengobatan 273 Mahasiswa Korban Demo DPR
-
YLBHI Sebut 50 Lebih Mahasiswa Hilang Kontak Usai Demo di Depan Gedung DPR
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan