Suara.com - Lembaga Survei Indonesia (LSI) telah melakukan survei terkait setuju atau tidaknya dikeluarkan Perppu terhadap hasil revisi UU KPK.
Hasilnya, dari 1.010 responden yang mengikuti survei, kebanyakan setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu KPK.
Berdasarkan hasil survei itu, Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyimpulkan bahwa mayoritaa masyarakat menginginkan terbitnya Perppu KPK.
"Lebih dari 3/4 publik (76,3 persen) yang tahu tentang revisi UU KPK itu menyatakan setuju agar presiden mengeluarkan Perppu," ujar Djayadi di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (6/10/2019).
"Dengan kata lain kita bisa membaca ada aspirasi publik. Sedangkan yang tidak setuju presiden mengeluarkan {erppu dari publik yang tahu revisi UU KPK itu hanya 12,9 persen," tambahnya.
Sedangkan untuk hasil survei lainnya mengenai revisi UU KPK, diketahui sebanyak 70,9 persen responden menyebut bahwa revisi UU KPK dapat melemahkan kinerja KPK.
"Hanya 18 persen dari publik yang tahu revisi UU KPK itu yang menyatakan bahwa revisi UU KPK itu menguatkan," kata Djayadi.
Survei tersebut diambil melalui metode wawancara dengan menelepon responden pada tanggal 4-5 Oktober 2019.
Adapun responden dipilih secara acak berdasarkan responden survei nasional LSI sebelumnya pada Desember 2018-September 2019 yang berjumlah 23.760 orang.
Baca Juga: Sempurna! Menangi MotoGP Thailand, Marquez Raih Gelar Juara Dunia ke-8
Dari 23.760 responden kemudian dipilih 17.425 orang dengan nomor telepon. Dari total tersebut baru dipilih kembali secara stratified cluster random sampling hingga mendapat 1.010 orang sebagai responden.
Berita Terkait
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Analis Bongkar Misi Reshuffle Prabowo Hapus Bayang-bayang Jokowi dan Jadikan Dudung 'The New Luhut'
-
Green SM-VinFast Disorot Usai Kecelakaan KRL Maut, Ternyata Jokowi Pernah Datangi Pabriknya
-
Reshuffle Kabinet Terkini, Kenapa Prabowo Pilih Senin Wage dan Tinggalkan Tradisi Rabu Pon Jokowi?
-
Pakar UGM Bongkar 'Dosa' Satu Dasawarsa Jokowi: Aturan Dimanipulasi Demi Kepentingan Rente
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?