Suara.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Lili Romli mengatakan, kemungkinan ada muatan politik terkait penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.
"Jika pelaku penusukan sehat secara psikologis, berarti penusukan ini ada kaitannya dengan politik karena yang diserang adalah pejabat publik. Bisa jadi terkait kebijakan-kebijakan ataupun ucapan-ucapan dari Pak Wiranto sebagai Menkopolhukam," kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Lili menuturkan, penusukan itu memang perlu ditelisik lebih jauh terkait latar belakang dan kesehatan psikologis pelaku penyerangan.
"Kalau memang tidak sehat secara psikologis bisa saja orang itu dipahami menyasar siapa saja begitu kan," tutur Lili.
Lili mengatakan, perlu ditelusuri juga adanya kemungkinan keterkaitan dengan gerakan radikalisme, karena Menkopolhukam Wiranto adalah pejabat publik pendorong ditetapkannya Undang-undang (UU) Ormas yang melarang kelompok-kelompok garis keras di Tanah Air.
Selain itu, Lili menuturkan perlu juga ditelusuri apakah penyerangan Wiranto tersebut terkait dengan kekisruhan isu politik yang lain.
Sebab, pada bulan Oktober 2019 akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dan disusul pemilihan anggota kabinet.
"Karena yang diserang menkopolhukam, kuat kemungkinannya ada kaitannya dengan politik, apalagi sebentar lagi ada pelantikan presiden," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan WIranto ditusuk orang tidak di kenal saat turun dari kendaraan di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis.
Baca Juga: Legenda Bulutangkis Minta Kasus Penusukan Ketum PBSI Wiranto Diusut
Kejadian tersebut selain menyebabkan Wiranto terluka, juga melukai ajudan dan polisi yang sedang mengawalnya.
Berita Terkait
-
Legenda Bulutangkis Minta Kasus Penusukan Ketum PBSI Wiranto Diusut
-
Wartawan Dilarang Meliput soal Penikaman Wiranto, Saksi Tak Lagi Mau Bicara
-
Tak Percaya Wiranto Ditusuk Teroris, JK: Ini Pertama Pejabat Kena Tikam
-
Paspampres: Pengamanan Presiden Jokowi Sudah Standar Paling Tinggi
-
Wiranto Ditusuk, Hendra: Jangan Terjadi Lagi, Semoga Indonesia Aman
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban