Suara.com - Badan Eksekutif Mahsiswa (BEM) Seluruh Indonesia atau BEM SI kecam larangan demonstrasi menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin. BEM SI mengatakan kalau pun mereka demo, demo itu bukan untuk menggagalkan pelantikan tersebut.
BEM SI menyatakan larangan demo itu kurang bijak.
"Kami memandang sikap kepolisian kurang bijak dengan adanya pelarangan aksi," kata Ketua BEM SI, Muhammad Nurdiyansyah alias Dadan, ketika dikonfirmasi Suara.com, Selasa (15/10/2019).
Menurut dia, aksi ini merupakan penyapaian pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Maka ketika ada pelarangan tentu hal ini berbenturan dengan konstitusi yang ada.
"Kami memandang aparat terlalu reaktif dalam mengambil sikap tersebut. Padahal bentuk penyampaian pendapat tentu beragam dan jangan selalu digeneralisir bahwa akan selalu berakhir chaos dan mengganggu kestabilan bangsa," tutur Dadan.
"Justru sikap melarang ini lah yang membuat kondisi tidak stabil. Negara perlu memahami dan memenuhi hak hak warganya. Melarang aksi, demonstrasi merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mengemukakan pendapat di muka umum dan kebebasan berekspresi. Bagi tugas aja, kami aksi, yang mengamankan polisi, kan simpel," tuturnya.
Sementara itu, Badan Esekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tidak akan ikut-ikutan demo saat pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Jakarta.
"Kalau sejauh ini (BEM UI) tidak pernah ada bahasan untuk aksi di pelantikan (presiden dan wakil presiden)," kata ketua BEM UI Manik Marganamahendra .
Ketika ditanya rencana BEM Seluruh Indonesia akan melakukan aksi demo saat pelantikan tersebut, Manik membenarkan. Namun, dirinya menyarankan untuk mengkonfirmasi koordinaror Pusat BEM SI terkait rencana aksi saat pelantikan presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Eksekusi Penggusuran Makam Wareng di Kota Tangerang Diwarnai Bentrokan
"Kalau untuk BEM SI bisa ditanya langsung ke koordinator pusatnya," ucap Manik singkat.
Kontributor : Supriyadi
Berita Terkait
Terpopuler
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
-
Menkeu Purbaya 'Semprot' Bobby Nasution Cs Usai Protes TKD Dipotong: Perbaiki Dulu Kinerja Belanja!
-
Para Gubernur Tolak Mentah-mentah Rencana Pemotongan TKD Menkeu Purbaya
-
Daftar Harga HP Xiaomi Terbaru Oktober 2025: Flagship Mewah hingga Murah Meriah
Terkini
-
Sopir Pajero Mabuk Seret Honda Scopy Ratusan Meter di Tangerang, Endingnya Tak Terduga
-
Modus Baru Korupsi Haji Terkuak! KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Petugas ke Calon Jemaah
-
Darurat Radiasi Cesium-137 Cikande: Warga Zona Merah Terancam, Pemerintah Siapkan Evakuasi
-
GoTo Dorong Kolaborasi dengan Media Lokal untuk Edukasi Publik dan Pemberdayaan Daerah
-
Teror Bom Guncang 2 Sekolah Internasional di Tangerang, Polisi Buru Pengirim Pesan!
-
Ekosida! Spanduk Protes Warnai Aksi Tolak PSN Papua di Jakarta, Ancam Demo Lebih Besar di Istana
-
Beda Reaksi Warga Sambut Menteri Purbaya Yudhi VS Bahlil Lahadalia di HUT TNI Ke-80
-
Sekolah Elite Mentari Bintaro Diancam Bom, 6 Mobil Gegana Langsung Aktif
-
Minta Delpedro Cs Dibebaskan! Cholil ERK hingga Eka Annash The Brandals Siap Jadi Penjamin
-
Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara, KPK Kejar Pelaku Lain di Kasus Korupsi Uang Pensiun PNS